HAM Dalam Aspek Historis Dan Sosiologis

KONSEP DASAR DAN PERKEMBANGAN PENGERTIANNYA DARI MASA KE MASA

Hak-hak asasi manusia (HAM)  atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah 'hak-hak manusia' (human rights) begitu saja  adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan ‘universal’ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki sesiapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan ‘melekat’ itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut. 

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan  secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Berabad-abad lamanya manusia dalam jumlah massal hidup dalam keadaan tak diakui hak-haknya yang asasi demikian itu. Jutaan manusia dalam sejarah hidup dalam kedudukannya yang rendah sebagai ulur-ulur atau hamba-hamba. Banyak pula yang bahkan harus hidup sebagai budak-budak tawanan yang dapat diperjualbelikan oleh "para Gusti" yang mengklaim kekuasaannya sebagai kekuasaan yang berlegitimasi supranatural. Dalam keadaan seperti itu, berabad-abad lamanya manusia dalam jumlah massal harus hidup dalam kondisi yang amat tak bermartabat, tak mempunyai harta milik sebagai bekal hidup yang layak, dan bahkan tidak memiliki diri dan kepribadiannya sendiri. 

Telah sejelas itu konsep dasar mengenai apa yang pada asasnya harus dimaksudkan dengan hak-hak manusia yang asasi serta apa pula yang mesti dimaksudkan dengan pengingkaran dan pelanggarannya, ternyata tak sejelas itu definisi mengenai batas-batas ruang lingkupnya. Wacana mengenai batasbatas ruang lingkupnya sampai kini pun masih terus berlangsung, seiring sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri dalam kebutuhannya yang tak kunjung berakhir untuk memperoleh imbangan yang jelas, namun juga luwes, antara kekuasaan atau kewenangan para pengelola pemerintahan dan kebebasan rakyat atau warga yang mengklaim dirinya sebagai sumber kedaulatan. Wacana menghasilkan berbagai kategori hak, baik menurut bidang (seperti hak kebebasan warga dan hak untuk berpolitik, yang kedua-duanya terbilang hak-hak yang klasik dari generasi pertama, dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural, yang ketiganya terbilang hak-hak dari generasi kedua), maupun menurut kaum pengembannya (seperti hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak kaum minoritas, dan/atau hak-hak penderita cacat).

Perkembangan dalam Sejarah tentang Konsep Terbatasnya Kekuasaan : Batas Kekuasaan Raja di Hadapan Para Bangsawan 

Apa yang disebut hak-hak asasi manusia ini adalah sebuah konsep yang mempunyai riwayat lama yang panjang, terolah dan tersempurnakan dalam dan merupakan bagian dari sejarah sosial-politik bangsabangsa dunia. Kalaupun kini ini konsep dan masalah hak-hak asasi manusia tersebut telah merupakan wacana dan isu global, haruslah dibenarkan bahwa menilik riwayatnya, konsep ini berkecambah dan berkembang pada awal-mulanya di negerinegeri Barat. Pada awalnya, yang dipersoalkan adalah batas-batas kekuasaan para raja dan para ulama gereja yang masing-masing mengklaim bahwa kekuasaannya bersifat mutlak dan segala titah-titahnya bersifat universal, mengikat sesiapapun namun tak pernah akan mengikat dirinya sendiri. Konflik memperebutkan kekuasaan tertinggi dalam penataan tertib dunia ini terjadi antara Paus Gregorius VII dan Kaisar Heinrich IV dari Sachsen (yang berakhir pada tahun 1122), yang dalam riwayatnya melahirkan untuk pertama kalinya konsep the rule of law untuk menggantikan the rule of man (kalaupun yang namanya the man ini adalah Paus atau Kaisar). 

Dalam konsep rule of law yang memberikan status tertinggi kepada segala bentuk hukum yang dihasilkan oleh kesepakatan (the supreme lawstate) antar - pihak – ini tak seorangpun boleh mengingkari berlakunya hukum. Setinggi apapun kedudukannya dan sebesar apapun kekuasaannya, para pihak yang telah menyepakatkan berlakunya hukum tidaklah lagi punya kuasa untuk mengingkari berlakunya hukum yang semula telah disepakati itu. Di sini sang pembentuk atau pembuat hukum akan terikat oleh hukum yang telah ia buatnya itu. Maka, dalam konsep, hukum lalu seperti mempunyai kehidupannya sendiri, terobjektivisasi dan kemudian daripada itu juga tidak lagi berada di ranah subjektivitas para pembuatnya. Dikisahkan dari sejarah masa itu, mengakhiri konflik-konfliknya, Paus dan Raja yang telah mensepakatkan ruang lingkup yurisdiksi masing-masing (ialah antara mana yang terbilang hukum gereja dan mana yang terbilang hukum raja) tidaklah lagi dapat berbuat semaunya untuk mengubah-ubah begitu saja aturan-aturan yang telah dibuatnya. Sekalipun aturan yang ia buat dan akan diubah itu termasuk dalam yurisdiksinya, tidaklah Paus itu bebas membuat perubahan tanpa persetujuan pihak Raja. Demikian sebaliknya. 

Konsep law sebagai hasil kesepakatan  yang serta merta lalu berstatus (state < staat) supremasi  ini terwujud kembali untuk menyelesaikan konflik kekuasaan, kali ini antara Raja John I dari Inggris dengan para baron yang beraliansi. Kesepakatan dicapai di Runnymede pada tahun 1215, yang hasilhasilnya dituangkan ke dalam suatu piagam atau charter yang dinamakan Magna Carta yang di kemudian hari dibilangkan sebagai suatu konstitusi yang berfungsi membatasi kekuasaan Raja. Magna Carta lahir karena desakan para bangsawan terhadap Raja yang di satu pihak secara semaunya menariki pajak dan di lain pihak mengucilkan para bangsawan ini dari kemungkinannya ikut serta dalam pemerintahan. Lebih lanjut, Magna Carta juga dimaksudkan untuk menjamin hak-hak feodal para baron dan menjamin pula dihormati dan dilindunginya kelestarian berbagai hak yang tegak atas dasar tradisi gereja dan tradisi para freemen yang berstatus sebagai warga kota (citesein < citizen). 

Kalaupun mempunyai riwayat sebagai hasil tindakan kaum konservatif untuk melindungi hak-hak feodal, namun -- karena juga memuat apa yang disebut habeas corpus (ialah aturan yang melarang penahanan tanpa batas) dan peradilan juri – Magna Carta ini kini ini telah diakui sebagai pendahulu yang merintis dibukanya jalan sejarah menuju apa yang kini disebut konstitusi. Ialah terlembagakannya suatu undang-undang yang secara mendasar dikonfigurasi berdasarkan prinsip bahwa kekuasaan pengemban kekuasaan negara itu sungguh terbatas karena harus selalu dikontrol oleh rakyat yang berdaulat dan yang karena itu juga merupakan subjeksubjek pengemban hak-hak manusia yang asasi. Itulah hak-hak kodrat yang tak bisa dicabut (inderogable) atau untuk dialihkan (inalienable). 

Perkembangan dalam Sejarah tentang Konsep Terbatasnya Kekuasaan : Pembatasan Kekuasaan Para Penguasa di Hadapan Manusia Warga Negara 

Kalaupun kini ini konsep dan masalah hakhak manusia yang asasi itu telah berkenaan dengan berbagai kepentingan dalam berbagai bidang kehidupan, baik yang umum maupun yang dirasakan khusus oleh kaum tertentu, pada awal perkembangannya konsep dasarnya dibataskan pada hak-hak yang berkenaan dengan kebebasannya sebagai warga negara. Di sini, pada awal perkembangannya, apa yang disebut hakhak asasi manusia itu merupakan produk pergulatan pemikiran dan perubahanperubahan yang ditimbulkannya dalam perikehidupan sosial-politik. Konsep mengenai hak-hak manusia ini benar-benar merefleksikan dinamika sosial-politik dalam ikhwal hubungan antara suatu institusi kekuasaan dan para subjek yang dikuasai. Inilah konsep yang mulai lantang mempertanyakan hak-hak manusia dalam kedudukan mereka yang terkini sebagai warga negara di hadapan kekuasaan negara dan para pejabatnya. 

Ide dan konsep hak-hak manusia seperti ini lahir dan berkembang marak tatkala sejumlah pemikir Eropa Barat yang berpikiran cerah pada suatu zaman  khususnya sepanjang belahan akhir abad 18  mulai mempertanyakan keabsahan kekuasaan para monarkh yang absolut berikut wawasan tradisionalnya yang amat diskriminatif dan memperbudak. Tatkala di negeri-negeri Barat  secara suksesif akan tetapi juga berdaya akumulatif  gagasangagasan baru itu mulai berpengaruh luas, gerakan revolusioner untuk merealisasi citacita kebebasan dan egalitarianisme (demi ketahanan dan kemakmuran bangsa !) menjadi tak dapat ditahan-tahan lagi. Komunitas-komunitas warga sebangsa, diorganisasi dalam wujud institusi politik baru yang memproklamasikan diri sebagai negara republik yang demokratik, lahir secara berturut-turut di benua Amerika (Negara Federal Amerika Serikat, 1776) dan di benua Eropa (Negara Republik Perancis, 1789). Inilah dua revolusi yang menjadikan ide demokrasi (yang di tangan sang pencipta istilah, ialah Plato, dipandang model pemerintahan yang buruk !) sejak masa itu menjadi ide yang lebih terpilih dan populer. Inilah revolusi yang dimaksudkan untuk membangun komunitas-komunitas politik nasional yang modern, dengan para warganya yang memperoleh jaminan untuk dilindungi hak-haknya yang asasi sebagai warga negara. 

Ide dan konsep yang marak dan terus berkembang sebagai tradisi ketatanegaraan baru di negeri-negeri Barat ini merupakan reaksi atas praktik absolutisme yang tak tertahankan pada abad 17-18. Bersamaan dengan perkembangan negara bangsa yang teritorial dan mulai sekular itu, berkembanglah perlawanan terhadap pemikiran klasik yang menyatakan bahwa kemutlakan kekuasaan negara  yang juga kekuasaan raja itu merupakan refleksi kemutlakan kekuasaan Tuhan. Perlawanan bertolak dari keyakinan baru bahwa kekuasaan pemerintahan mestilah dirujukkan ke kedaulatan rakyat, dan tidak langsung ke kekuasaan Tuhan. Inilah kedaulatan manusia-manusia yang semula diperintah sebagai hamba-hamba oleh para raja yang pandai berkilah bahwa titah-titah mereka merupakan representasi kehendak Tuhan. Inilah kedaulatan rakyat awam yang kini telah mampu berartikulasi untuk menuntut pengakuan atas statusnya yang baru warga bebas pengemban hak yang kodrati, atas dasar keyakinan bahwa suara kolektif mereka adalah sesungguhnya suara Tuhan. Vox populi, vox Dei... 

Di sinilah bermulanya pemikiran ulang tentang batas-batas kewenangan raja di satu pihak dan luasnya hak dan kebebasan rakyat yang asasi di lain pihak. Dalam pemikiran baru ini, kuasa raja atau kepalakepala negara beserta aparatnya itu kini tidak lagi boleh dikonsepkan sebagai refleksi kekuasaan Tuhan yang oleh sebab itu juga tak terbatas. Kekuasaan negara itu mestilah terbatas dan punya batas, dibatasi oleh dan berdasarkan perjanjiannya dengan rakyat. Kekuasaan negara di tangan penguasa-penguasa pemerintahan tidak lagi dikonsepkan sebagai kekuasaan yang berasal dari kuasa Tuhan, atas dasar perjanjian dengan-Nya, entah itu Perjanjian Lama entah itu Perjanjian Baru. Demikian inilah yang diteorikan oleh para pemikir ketatanegaraan pada masa itu, antara lain oleh Jean J. Rousseau yang menulis Du Contract Social pada tahun 1776. Rousseau inilah yang menteorikan suatu dasar pembenar moral falsafati bahwa rakyat  yang bukan lagi kawula, melainkan warga itu, lewat proses-proses politik yang volunter dan sekaligus konstitusional, bersetuju untuk membatasi kebebasannya pada suatu waktu tertentu berkenaan dengan kasus-kasus tertentu demi dimungkinkannya terwujudnya kekuasaan pemerintahan pada waktu tertentu untuk urusan tertentu. 

Konstitusi, Konstitusionalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia 

Berangkat dari konsep carta/carter sebagai tolok normatif pembatasan kekuasaan raja, konstitusi terkembang pada awal perkembangan kehidupan bernegara bangsa sebagai “perjanjian luhur” suatu bangsa untuk membangun suatu struktur atau tatanan kehidupan bernegara, di mana kewenangan didistribusikan dan luassempitnya kebebasan warga di hadapan kekuasaan para pengemban kekuasaan negara didefinisikan. Dalam wacana konstitusional, kebebasan sebagai hak yang asasi dan kewenangan sebagai kekuasaan memerintah yang telah berlegitimasi akan dipandang sebagai fungsi yang akan saling melengkapi secara timbal-balik. Kekuasaan yang dibenarkan oleh hukum  nota bene oleh hukum yang terbentuk sebagai hasil kesepakatan legislatif antara para wakil rakyat secara konstitusional haruslah dikategorikan sebagai kewenangan. Hubungan fungsional antara kewenangan dan kebebasan akan tampak dalam hubungan berikut ini. Ialah bahwa kian besar kewenangan para pejabat pengemban kekuasaan negara akan berarti kian mengecilnya ruang kebebasan warga; dan sebaliknya, kian kecil kewenangan yang diberikan kepada para pejabat penyelenggara kekuasaan negara ini akan kian luaslah ruang kebebasan para warga. Tarik ulur antara membesar-mengecilnya ruang kebebasan vis a vis ruang kekuasaan adalah suatu dinamika yang tak ada habishabisnya dalam kehidupan politik, di dalam kehidupan yang demokratik sekalipun. 

Dalam kajian-kajian lanjutan, apa yang disebut ‘konstitusi’ itu sesungguhnya bukanlah cuma harus dimengerti sebagai keseluruhan ketentuan perundangundangan yang secara fundamental menggariskan norma-norma positif yang berkenaan dengan sifat, fungsi dan batasbatas kewenangan dan/atau batas-batas kebebasan warga. Menurut konsepnya yang formal, konstitusi memang dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuanketentuan perundang-undangan yang disusun secara sistematik untuk menata pada pokoknya struktur dan fungsi berbagai institusi pemerintahan. Inilah wujud formal suatu konstitusi yang di Indonesia disebut juga undang-undang dasar (sebagai terjemahan dari apa yang diistilahi grondwet dalam bahasa Belanda). Dalam aturan formal undang-undang dasar ini diaturlah macam dan batas kewenangan yang diperlukan demi berlangsungnya kehidupan suatu komunitas politik dalam skala dan formatnya yang nasional. 

Manakala konstitusi tidak harus cuma dimengerti sebagai ketentuan perundangundangan dengan norma-norma deklaraturnya yang serba positif dan normal itu saja, melainkan juga sebagai suatu hasil ekspresi suatu doktrin, maka akan terkajilah di situ hadirnya suatu prinsip tentang pembebasan dan kebebasan manusia yang tidak lagi berstatus sebagai kawula melainkan sebagai warga. Maka, konstitusi adalah juga suatu ‘isme’, disebut ‘konstitusionalisme’, yang mengajarkan dengan penuh keyakinan bahwa kekuasaan itu hanyalah fungsi kebebasan, dan tidak sebaliknya. Inilah ‘isme’ yang mengajarkan bahwa kebebasan itulah yang menjadi determinan kewenangan, dan tidak sebaliknya, bahwa kewenangan itu yang menentukan luas-sempitnya ruang kebebasan warga. Membaca konstitusi itu orang tidaklah cukup kalau hanya membaca apa yang tersurat saja. Alih-alih, orang tidaklah sekali-kali boleh mengabaikan ide dan ideologi yang tersirat di dalamnya. 

Ide konstitusionalisme yang dijadikan tumpuan kehidupan bernegara dan berhukum yang berstatus supreme di suatu kehidupan yang demokratik itu sesungguhnya dapat dipulangkan ke esensi doktrinalnya yang berjumlah dua. Yang pertama ialah doktrin kebebasan sebagai hak manusia yang tak hanya asasi akan tetapi juga kodrati, yang karena itu juga bukan hak hasil pemberian para penguasa. Karena itu pula hak-hak ini harus dibilangkan sebagai hak-hak yang seperti telah dikatakan di muka bersifat inderogable dan inalienable, serta pula harus selalu dijaga dan dipertahankan eksistensinya agar tetap in tact, utuh dan tak bercacat cela karena terjadinya pelanggaranpelanggaran. Adapun esensi doktrinal konstitusionalisme yang kedua ialah doktrin rule of law yang terpulang pokok pada ide dasar kedudukan hukum yang tertinggi di antara norma apapun di dalam kehidupan bernegara bangsa ini. Inilah doktrin yang sekalipun telah beriwayat sejak abad 11-12 toh dalam perkembangannya di dalam kehidupan bernegara modern selalu dihubung-hubungkan dengan model kehidupan yang demokratik, dengan pengakuan yang sine qua non akan adanya hak-hak asasi dan kodrati pada setiap manusia warga negara.

Hak Warganegara yang Asasi dan Konstitusional untuk Berkebebasan (Civil Rights) dan untuk Berpolitik (Political Rights) 

Perjuangan hak-hak asasi manusia pada abad 18 yang berkemuncak dengan pecahnya dua revolusi kerakyatan di Amerika dan di Perancis itu berpusar di seputar dua konsep hak. Yang pertama adalah hak manusia untuk berkebebasan dalam status mereka yang baru sebagai warga negara (yang bukan lagi kawula raja), dan yang kedua adalah hak manusia yang juga asasi untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Itulah dua set hak-hak asasi yang masing-masing sampaipun kini dikenal dengan sebutan hak-hak sipil (civil rights) dan hak-hak politik (political rights). Bahwa kedua set hak asasi itu yang mengedepan sepanjang pergulatan pemikiran dan perjuangan fisik pada masa itu dapatlah dimengerti manakala diiingat bahwa sejak abad 12 para pemikir dan para negarawan Barat membuka diri untuk mewacanakan hakikat dan/atau dasar-dasar pembenar setiap kekuasaan yang harus diperhadapkan secara normatif ke rasio indeterminisme manusia-manusia individu. 

Hak sipil adalah hak seseorang warga (civil < civis) untuk menikmati kebebasan dalam berbagai hal, antara lain -- sebagai contoh -- untuk bergerak pindah secara bebas tanpa dibatasi oleh keputusan pemerintah, untuk dijamin kemerdekaannya dan keselamatan dirinya (dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang dan dari penyiksaan-penyiksaan oleh aparat negara), atau pula untuk tidak dihukum tanpa proses peradilan yang jujur dan tak memihak. Hak untuk berserikat (guna memperjuangkan ide-ide politik) dan hak untuk mengeluarkan dan menyiarkan pendapat yang dimaksudkan untuk mempengaruhi secara penuh kritik setiap kebijakan dan keputusan pemerintah, adalah dua dari sekian banyak contoh mengenai hak-hak asasi manusia dalam kehidupan politik. Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang diproklamasikan pada bulan Juli 1776 merupakan dokumen yang amat revolusioner menurut ukuran zamannya mengenai kedua macam hak itu, sekalipun ide yang terkandung di dalamnya itu bukanlah ide yang muncul begitu saja secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi berbagai ide dan ideologi sebelumnya tentang kebebasan manusia. Itulah dokumen yang berisi cabaran untuk pertama kalinya terhadap doktrin abad pertengahan bahwa suatu kelas tertentu dalam masyarakat memperoleh karunia dan pembenaran Ilahi untuk menguasai dan memerintah kelas-kelas lain yang awam. Pernyataan dalam deklarasi tahun 1776 berikut ini benar-benar dengan tegas menolak doktrin seperti itu. Dinyatakan dalam deklarasi itu bahwa ‘all men are created equal … and have unalienable rights …’, dan bahwa ‘to secure these rights, governments are instituted … deriving their powers from the consent of the governed’. 

Lepas sepuluh tahun setelah diproklamasikannya Deklarasi Kemerdekaan dari tahun 1776 itu, Konstitusi Amerika ditandatangani di Philadelphia pada tahun 1787. Inilah konstitusi suatu pemerintahan republik modern yang pertama di dunia, yang demi terjaganya kehidupan demokrasi dan hak asasi warga negara memisahkan kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga lembaga, sesuai dengan ajaran Trias Politica de Montesquieu. Empat tahun kemudian, konstitusi itu diamandemen untuk menyatakan adanya jaminan akan hak-hak manusia warga negara untuk berkebebasan dalam ihwal berbicara dan memeluk agama yang diyakininya. Amandemen yang diperkenalkan sebagai The American Bill of Rights dari tahun 1791 ini juga menjamin kebebasan pers dan hak untuk memperoleh perlindungan dari penghukuman yang tak lazim dan pula dari tindak penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan secara tidak sepatutnya. 

Bersamaan sedasawarsa dua dasawarsa dengan masa-masa revolusi pemerintahan dan perundang-undangan yang relevan dengan persoalan hak-hak individu warga negara di Amerika ini, pergolakan serupa pun --bahkan lebih berdarah-darah -- terjadi pula di benua Eropa. Kali ini di Perancis, suatu negeri tempat lahir dan berkecambahnya pemikiran-pemikiran besar tentang hak-hak asasi manusia (yang realisasinya justru terjadi lebih dahulu di luar negeri ini, ialah di benua seberang Samudera Atlantik yang bernama Amerika). Le peuple mengobarkan revolusi kerakyatan yang meruntuhkan kekuasaan ancien regime dari dinasti Boubon, yang segera setelah memproklamasikan La Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen -- yang “menduplikasi” cita-cita revolusi kemerdekaan Amerika juga mencanangkan cita-cita kebebasan (liberte) dan persamaan hak (egalite) di antara sesama manusia. 

Konstitusi yang memberikan jaminan kebebasan dan hak-hak para citoyen ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam 3 kitab undang-undang yang diundangkan pada tahun 1804, yang terkenal kemudian dengan nama ‘Kodifikasi Napoleon’. Dalam Code Penal dijamin perlindungan atas kebebasan manusia, ialah untuk tidak dibatalkan kebebasannya itu, apapun perbuatan yang telah dilakukan olehnya, kecuali atas dasar undang-undang yang telah ada sebelumnya. Code Civil menjamin kebebasan para manusia warga negara untuk memiliki dan mengelola atau pula memindahtangankan miliknya itu. Kalaupun satu setengah abad kemudian sebagian dari hak-hak semacam itu dikonsepkan sebagai bagian dari hakhak ekonomi yang asasi, pada masa itu -- baik di Amerika maupun di Perancis -- hakhak semacam itu lebih dimaknakan sebagai hak-hak kebebasan individu warga negara yang harus dilindungi to pursuit happiness. 

Siapa yang Pada Mulanya harus Dikonsepkan sebagai 

‘Manusia Penyandang Hak yang Asasi’ Itu ? 

Tak pelak lagi, hak-hak asasi manusia pada konsepnya yang paling awal ini adalah hakhak rakyat dalam kedudukan mereka sebagai manusia warga negara yang berkebebasan dalam suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratik. Akan tetapi yang masih menjadi pertanyaan saat itu ialah, siapakah yang harus dibilangkan ke dalam golongan manusia warga negara yang harus diakui mempunyai hak yang asasi untuk berkebebasan itu ? Kalaupun sekarang ini pada asasnya dalam konsepnya yang sekarang apa ini yang dibilangkan manusia itu adalah semua saja yang bersosok biologik sebagai manusia, akan tetapi pada awalnya yang diakui sebagai manusia pengemban hak yang asasi itu barulah mereka yang di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa berstatus warga negara saja, dan mereka ini hanyalah yang berjenis kelamin lelaki saja. Deklarasi Perancis dari tahun 1789 berbunyi Declaration des droits de l’lhomme et ..., dan kata l’homme dalam bahasa Perancis itu secara harafiah akan juga berarti ‘manusia lelaki’. Deklarasi Kemerdekaan Amerika dari tahun 1776 pun menggunakan sebutan jender lelaki (men) dalam berbagai frase pernyataannya. Dinyatakan di situ antara lain bahwa “… all Men are created equal ...” dan bahwa demi terjaminnya hak-haknya yang asasi maka “… Government are instituted among Men …”. Sekalipun pada masa itu isteri John Adams, seorang anggota Kongres yang kemudian menjadi Presiden Amerika yang ke-2, sudah merasa perlu untuk menitipkan pesan kepada suaminya agar para anggota Kongres yang menyiapkan konstitusi Amerika sukalah “... remember the ladies ...”, namun kepentingan dan minat kaum perempuan untuk ikut berpolitik, dan memperoleh jaminan hakhak politiknya yang asasi di bidang ini sebagai warga negara, tidaklah pada masa itu serta merta memperoleh perhatian. 

Maka di sini  baik dalam Deklarasi Amerika maupun dalam Deklarasi Perancis -- kalaupun perempuan-perempuan itu secara biologik harus disebut pula dibilangkan sebagai manusia, menurut konsep yang awal ini mereka itu tidaklah hendak disebut dan digolongkan sebagai manusia warga negara. Perempuanperempuan adalah makhluk domestik, sedangkan hak-hak yang diakukan kepada manusia adalah hak-hak dalam kehidupan publik yang hanya diakukan kepada mereka yang lelaki saja. Digolongkan sebagai makhluk domestik dan tidak sepatutnya secara lancang berperan di ranah publik, perempuan-perempuan pada masa-masa awal itu tidaklah memperoleh pengakuan atas hak-hak politik mereka. Mereka tidak disertakan dalam kehidupan publik untuk memilih dan dipilih, dan sehubungan dengan hal itu mereka pun pada masa-masa awal pertumbuhan konsep hak-hak asasi manusia itu pun, di pihak lain, juga tidak dibebani kewajiban untuk membayar pajak. 

Karena hak-hak asasi manusia pada awal pertumbuhannya itu dikonsepkan sebagai hak manusia yang berkualifikasi sebagai warga dalam kehidupan bernegara bangsa, maka konsekuensinya ialah, bahwa sesiapapun yang warga dalam kehidupan bernegara bangsa dan berpolitik itu mesti berkewajiban pula membayar pajak guna menjamin tersedianya dana publik yang cukup untuk kepentingan bersama. Di sinilah letak alasannya mengapa perempuan yang makhluk domestik itu tidaklah dipandang perlu untuk memperoleh jaminan hak-hak yang asasi bagi kehidupan publik yang non-domestik. Hak-hak (dan kewajiban) perempuan dikembalikan ke berbagai askripsi yang melekat secara normatif pada peran-peran tradisional mereka, yang lebih bersifat privat-domestik yang patriarkik daripada bersifat publik yang demokratik. Dengan ungkapan Eropa, askripsi perempuan hanyalah untuk mengurusi ‘Kinder und Kueche’, dan manakala perempuan-perempuan ini ingin keluar dari ranah domestik  di luar askripsi itu tempat yang paling tepat bagi mereka hanyalah ke gereja atau biara, atau … ke bordil. 

Demikian juga halnya dengan mereka  baik yang perempuan maupun yang lelaki  yang berstatus budak-budak dan ulur-ulur yang karena itu tidak terbilang sebagai freeman. Maka, mengingat kenyataan bahwa orang-orang kulit berwarna pada masa itu tak ada yang berstatus sebagai freeman melainkan boleh dibilang semuanya adalah budak-budak, pada akhirnya mereka yang terbilang manusia pengemban hak-hak asasi itu tidaklah kurang dan tidaklah lebih hanyalah mereka yang lelaki dan berkulit putih saja. Perubahan-perubahan untuk memperluas konsep manusia penyandang hak-hak yang asasi, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah perkembangan hakhak asasi di Amerika, barulah terjadi lebih dari setengah sampai se-abad kemudian. Di Amerika perubahan konsep mengenai siapa yang harus dibilangkan ke dalam golongan manusia pengemban hak yang asasi dilakukan dengan melakukan amandemenamandemen pada konstitusinya. Inilah amandemen-amandemen yang melepaskan golongan masyarakat tertentu dari askripsiaskripsi mereka yang kuno dan berefek mengucilkan, ialah para budak yang semula terkurung dalam institusi pertuanan dan kaum perempuan yang semula tertambat dalam ranahnya yang domestik dan patriarkik. 

Konsep Hak Asasi Manusia sebagai Konsep Emansipatif 

Hak-hak asasi manusia pada generasinya yang pertama sepanjang belahan pertama abad 19 memang mula-mula dikonsepkan untuk lebih menonjolkan hak-hak manusia individual yang lelaki dalam status mereka sebagai warga negara (civil rights) di dalam kehidupan politik, yang mengisyaratkan pengakuan akan political rights mereka. Kalaupun pada awalnya konsep seperti itu boleh disebut lebih bersifat segregatif daripada diskriminatif, sudah pada pertengahan abad 19 -- sekira setengah abad setelah diundangkannya Bill of Rights Amerika (1791) dan Droits de l’Homme et du Citoyen Perancis (1789) -- konsep ‘manusia penyandang hak’ diakukan juga kepada mereka yang selama ini tidak terbilang sebagai freeman. Mereka ini adalah budakbudak atau ulur-ulur yang tidak free dan mereka yang perempuan yang sekalipun berstatus free akan tetapi tidak tergolong men. 

Maka manakala deklarasi-deklarasi dari tahun-tahun 1770-1780an di negeri-negeri bertradisi Barat itu boleh disebut sebagai deklarasi-deklarasi yang liberating menuruti konsep kaum liberal (yang mendambakan pembebasan manusia dari segala bentuk kekuasaan otokratik), deklarasi dari tahun 1850-1860an bolehlah disebut sebagai deklarasi-deklarasi yang emancipating (yang berkebijakan untuk melepaskan sebagian penduduk negeri dari statusnya yang terdiskriminasi ke statusnya yang baru sebagai homo Equalis (alias manusia berkesetaraan). 

Kebijakan nasional untuk memberikan kesempatan manusia-manusia perempuan untuk juga menikmati hak-hak yang asasi sebagai warga negara berikut hak-hak politik mereka berlangsung melalui gerakan-gerakan sosial-politik yang memakan waktu lebih lama. Mengemansipasikan perempuan dari ikatan-ikatan domestik yang askriptif rupanya memerlukan rentang waktu yang lebih lama. Agaknya karena prosesnya lebih menuntut karakter yang lebih bersifat transformatif daripada transplantatif. Keberhasilannya tidak hanya diprasyarati oleh lahirnya prakarsa-prakarsa para elit yang memegang kontrol politik di berbagai institusi pemerintahan, melainkan juga harus “menunggu” terbebaskannya perempuan-perempuan itu dari tugas-tugas domestik, khususnya tugas reproduksi. Tatkala teknologi reproduksi yang mampu membantu pengendalian kelahiran berhasil diciptakan, dan sementara itu -- dengan mengatasi keberatan moral dan kultural -- bisa diterima khalayak ramai, proses emansipasi yang memungkinkan perempuan-perempuan mengefektifkan hak-haknya yang asasi sebagai warga negara, dan pula untuk merealisasi hak-hak politiknya di ranah publik, dengan segera menjadi kenyataan. 

Akan tetapi tidaklah itu berarti bahwa upaya untuk memperjuangkan terealisasinya hak-hak politik oleh kaum perempuan di negeri yang dibangun sebagai suatu Republik yang demokratik itu tidak signifikan. Pada tahun 1848 pergerakan perempuan di negeri itu melantangkan suatu pernyataan publik yang dikenal dengan penamaan Declaration of Sentiments. Dinyatakan di situ antara lain bahwa kaum perempuan sepakat untuk ‘...hold the truths to be self-evident that all men and women are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness…’, dan seterusnya, yang -- manakala diperhatikan dengan baik-baik -- pernyataan itu mengulang saja frase-frase dalam Declaration of Independence 70 tahun sebelumnya. 

Hak perempuan untuk dibilangkan sebagai warga negara dalam kehidupan politik diperlambangkan dalam wujud kemenangannya -- atas dasar hak konstitusionalnya -- untuk ikut memberikan suara dalam pemilihan umum. Jaminan konstitusional ini baru diperoleh pada tahun 1920 dengan dimasukkannya amandemen ke-19 di dalam konstitusi Amerika Serikat, sekalipun rancangan amandemen itu sebenarnya telah selesai dipersiapkan pada tahun 1878. Sebelum itu, berhak tidaknya perempuan-perempuan ikut memberikan suara dalam pemilihan umum diserahkan sebagai kewenangan negara bagian, dan nyatanya setiap negara bagian sejak diproklamasikannya kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 -- kecuali negara bagian New Jersey (sekalipun cuma beberapa tahun saja -- selalu menolak pemberian hak suara itu kepada warga negara yang perempuan. Dengan disahkannya amandemen ke-19 dalam konstitusi Amerika pada tahun 1920 itu, terputuskanlah sudah kontroversi mengenai hak-hak perempuan untuk ikut berpolitik dalam setiap pemilihan umum. 

Di negeri-negeri Eropa Barat, keputusan konstitusional mengenai hak politik perempuan untuk ikut memilih dan dipilih pada umumnya juga terjadi pada sekitar tahun-tahun 1920 itu juga. Sekalipun amat terlambat tetapi pada akhirnya terjadi jugalah perluasan konsep mengenai siapa saja yang seharusnya dibilangkan sebagai manusia pengemban hak yang asasi : hak untuk berpolitik, tidak hanya untuk para lelaki akan tetapi juga untuk mereka yang perempuan. Berseiring dengan apa yang terjadi di Eropa ini, pada dasawarsadasawarsa yang sama itu juga penggerakan dan pergerakan untuk memberikan pengakuan hak-hak yang asasi kepada perempuan terjadi juga di negeri-negeri jajahan. Di Indonesia, pada dasawarsadasawarsa itu pemerintah kolonial telah memanfaatkan situasi yang telah kondusif itu untuk juga memajukan keterpelajaran perempuan-perempuan pribumi dengan membuka sekolahan-sekolahan untuk anakanak perempuan. Di Indonesia pula, nama Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika dikenal dan diperkenalkan pada dasawarsadasawarsa itu juga.

Dua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Protokol Opsional pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik 

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dari tahun 1948 ini segera saja, pada dasawarsa berikutnya, disusul dengan penyiapan dan pembentukan dua kovenan dan satu protokol. Kovenan dan protokolnya ini diterima dengan suara bulat oleh Sidang Umum Perserikatan BangsaBangsa pada tanggal 16 Desember 1966. Kedua kovenan itu ialah The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan The International Covenant on Civil and Political Rights, sedangkan yang protokol dikenal dengan nama Optional Protocol for The Covenant on Civil and Political Rights. Keempat produk -- satu dari tahun 1948 dan tiga dari tahun 1966 itu merupakan instrumen hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dikabarkan sebagai International Bill of Human Rights, dengan harapan untuk segera bisa diratifikasi oleh anggota-anggotanya. Negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa yang belum dapat meratifikasi kovenan itu karena berbagai alasan pada dasarnya memang tidak terikat menurut hukum untuk melaksanakannya, namun demikian secara moral tetaplah saja memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menghormati pengakuan internasional akan adanya hakhak manusia yang asasi itu, dan kemudian daripada itu juga berkebijaksanaan untuk mengupayakan kemungkinan pelaksanaan realisasinya. Lebih lanjut dari Deklarasi dari tahun 1948 yang baru bersifat deklaratur, kedua kovenan tersebut di muka ini lebih tertuju ke maksud mengikat secara yuridis negaranegara peserta yang menyepakati kovenankovenan tersebut. Mukadimah kedua kovenan itu sama-sama menyatakan pertimbangan bahwa negara-negara peserta sejalan dengan apa yang dituliskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memang berkewajiban untuk memajukan penghormatan secara universal dan juga untuk menaati hak-hak asasi berikut kebebasan manusia. Mukadimah ini juga menyatakan kesadaran negara-negara peserta bahwa setiap individu manusia mempunyai kewajiban di hadapan individu manusia yang lain dan pula kepada komunitas tempat ia berada, dan oleh sebab itu juga mempunyai tanggung jawab untuk ikut mengupayakan usaha memajukan serta ikut menaati hak-hak yang telah diakui dalam kovenan-kovenan ini. 

Pasal 1, 3 dan 5 kedua kovenan tersebut di muka boleh dikatakan memuat isi ketentuan yang hampir sama. Pasal 1 kedua kovenan itu sama-sama menyatakan bahwa “semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri; maka demi hak ini, semua bangsa akan bebas untuk menentukan status politiknya dan untuk secara bebas pula mengupayakan perkembangan status ekonomi, sosial dan kulturalnya”. Pasal 3 kedua kovenan juga sama-sama menyatakan bahwa “negara-negara peserta kovenan berupaya untuk menjamin persamaan hak antara lelaki dan perempuan dalam menikmati semua hak yang diatur dalam kovenan”. Sementara itu pasal 5 kedua kovenan seperti mengulang kembali bunyi pasal 30 Deklarasi tahun 1948 menyatakan bahwa “tidak satupun yang dituliskan dalam kovenan ini dapat ditafsirkan sebagai pemberian hak kepada negara, kelompok atau seseorang untuk melakukan atau melibatkan diri ke dalam suatu kegiatan yang bertujuan merusak hakhak atau kebebasan yang diakui di dalam kovenan ini …” 

Masih ada satu dokumen lagi yang melengkapi Kovenan Internasional Ha-Hak Sipil dan Politik yang diterima dalam Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966. Dokumen yang dimaksud ini ialah dokumen yang berisi ‘Protokol Opsional pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik’ yang diterima oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari yang sama dengan diterimanya dua Kovenan Internasional yang telah disebutkan di muka. Protokol pertama ini, yang di dalam aslinya disebut Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights, terdiri dari 14 pasal. Protokol disepakati oleh negara-negara peserta atas dasar pertimbangan “bahwa agar dapat mencapai tujuan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik lebih jauh, dan pula demi terimplementasinya ketentuan-ketentuan tersebut dalam Kovenan, layaklah kalau dibuka kemungkinan bagi Komite Hak-Hak Asasi Manusia yang harus dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian IV Kovenan  guna menerima serta membahas hal-hal yang dikomunikasikan oleh individu-individu yang mengaku telah menjadi korban pelanggaran hak”. 

Berbicara mengenai protokol opsional, sebenarnya masih ada protokol yang kedua. Protokol kedua disebut Second Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights dalam bahasa aslinya ini disepakati oleh negara-negara peserta protokol ini pada suatu hari dan bulan serta tahun yang lama sesudah diterimanya protokol yang pertama, ialah pada tanggal 15 Desember 1989. Protokol kedua ini ditujukan ke arah kebijakan untuk menghapus hukuman mati. Protokol kedua disepakati oleh negara-negara peserta protokol ini atas dasar kepercayaan bahwa dihapuskannya hukuman mati akan membantu usaha meningkatkan harkat dan martabat manusia dan akan pula membantu pula usaha memajukan hak manusia yang asasi untuk hidup. Konsekuen dengan keyakinan ini negara-negara peserta protokol bersepakat untuk tidak akan melaksanakan hukuman mati di wilayah yurisdiksinya, dan kemudian daripada itu juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meniadakan hukuman mati di wilayah yurisdiksinya itu. 

Komitmen Internasional 

Membaca mukadimah dan ketiga pasal pokok yang tertulis dalam dua kovenan tersebut di muka ini, serta pula membaca Optional Protocol-nya dan Deklarasi Universal dari tahun 1948, jelaslah sudah bahwa pemajuan dan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia harus dipandang sebagai komitmen bersama bangsa-bangsa dunia, bukan hanya yang bangsa Barat dan bukan pula yang bangsa Timur saja, melainkan sudah harus menjadi komitmen bersama bangsa manapun dan negara manapun. Inilah komitmen untuk menjaga hak dan kebebasan manusia, tidak hanya bebas dari naluri-nalurinya yang kurang adab, akan tetapi juga bebas dari segala macam penindasan dan pemerasan oleh segala bentuk kekuasaan yang mengabaikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Memang harus diakui bahwa tidak semua negara bangsa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berada dalam keadaan dan kesiapan yang sama untuk segera menjadi negara peserta kovenan dan protokolnya itu. Indonesia, misalnya, hingga kini belum juga ikut menandatangani kovenan dan protokolnya itu, sehingga belum menggolongkan diri ke dalam bilangan negara peserta yang berkomitmen secara yuridis untuk mengupayakan berlakunya ketentuanketentuan kovenan dan protokol yang telah disepakati. 

Sekalipun demikian, di tengah kehidupan yang kini tak lagi mungkin secara sempit dan cauvenistik hendak mengandalkan adab dan peradaban bangsa sendiri, sudah sepatutnyalah kalau segenap bangsa di dunia ini tak kurang-kurangnya juga Indonesia menghormati segala ketentuan normatif yang telah dideklarasikan berikut semua jabarannya yang telah disepakatkan dan dituangkan ke dalam kovenan-kovenan dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang lain. Komitmen seharusnya tidak cuma diperlihatkan dengan cara memperingati lewat upacara-upacara yang sifatnya formal belaka. Upaya untuk merealisasi segala norma yang telah dideklarasikan dan/atau disepakatkan akan merupakan komitmen yang jauh lebih penting. Sepanjang melaksanakan komitmen, yang tetap harus diingat adalah suatu ajaran dasar, bahwa kekuasaan itu sesungguhnya amanah dan bukan berkah. Amanah untuk membangun kehidupan manusia yang penuh adab, dan bukan berkah untuk membesarkan kekuasaan dan demi kesejahteraan badaniah dirinya sendiri. 

Waktu mestinya telah tiba, bahwasanya bagaimanapun juga peradaban manusia memasuki millenium ketiga Masehi kini ini adalah peradaban yang secara universal amat didambakan sebagai peradaban yang idealnya menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Peradaban manusia sebumi kini ini mestinya bukan lagi peradaban yang mendahulukan kebesaran bangsa, atau kejayaan golongan apapun yang sifatnya eksklusif, yang demi kebesaran dan kejayaan acap kali tanpa enggan dan segan tega-tega saja mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang telah terjadi pada abad-abad dan dasawarsadasawarasa yang lalu di negeri-negeri yang dikuasai rezim-rezim otoriter. Dunia kini ini mestinya telah kian berubah, bergeser menuju ke paham-paham baru, bahwasanya  seperti yang pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi  nationality is humanity, dan humanity adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Kehidupan di bumi yang kian menyatu ini memang tanpa kunjung henti terus saja berubah. Dinamika sosial politik yang tak pelak berseiring pula dengan perubahan-perubahan di berbagai sektor ekonomi bermula di dunia Barat dan telah melahirkan berbagai institusi kontrol yang sangat represif untuk mengontrol suatu sistem yang kian berskala besar dan berformat makro. Di sini kewenangankewenangan penguasa kian marak, namun demikian hak-hak rakyat yang dituntut sebagai kaidah yang lebih kodrati dan asasi juga tak kalah maraknya, bahkan terkesan seperti tak mengenal batas-batas nasionalitas. Konfrontasi dan benturan antara imperativa sistem dan kebebasan manusia masih akan terus berlanjut, seiring dengan kian mengembangnya skala dan format sistem itu sendiri, yang secara berlanjut berkembang dari yang lokal ke yang translokal, lalu bersiterus ke yang nasional dan transnasional hingga ke skala dan formatnya yang mutakhir, ialah yang global. 

Evolusi dan revolusi berjalan terus secara pasti, dan mentransformasi kehidupan manusia dari kehidupan yang dikuasai oleh industri-industri yang mengandalkan tenaga kinetik dan mekanik ke kegiatan-kegiatan produktif gaya baru yang lebih mengandalkan informasi semantik dan semiotik. Perubahan-perubahan transformatif ini dalam kenyataan telah melahirkan berbagai masalah konsentrasi, tak hanya konsentrasi kekayaan dan kemakmuran di tangan pengontrol-pengontrol kapital dan informasi melainkan juga konsentrasi kekuasaan politik di tangan negara yang dikenali juga sebagai pengontrol aparat dan sumber-sumber legitimasi. Evolusi dan revolusi yang berlangsung dalam mode dan model seperti ini tak pelak lagi telah menyebabkan masyarakat sipil dan warganya terpurukpuruk ke posisi-posisinya yang marjinal tanpa keberdayaan yang berarti. Dalam keadaan seperti itu, yang akan terjadi kemudian tidaklah akan lain daripada kesenjangan-kesenjangan yang bermasalah di mana-mana. 

Tak ayal permasalahan besar harus diatasi dengan mengembangkan aransemenaransemen baru di dalam kehidupan manusia yang telah terkonsepkan menjadi suatu satuan tunggal umat. Kesenjangan mestilah diatasi untuk menciptakan ide one world, different but not divided atas dasardasar prinsip kemanusiaan yang menurut asasnya tak akan mengenal diskriminasi macam apapun. Pengakuan akan ada dan perlu ditegakkannya hak-hak asasi tak cuma hak-hak asasi yang sipil dan politik akan tetapi juga yang ekonomi, sosial dan budaya dipastikan akan mengoreksi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di berbagai ranah kehidupan yang didakwa telah menjadi biang penyebab berbagai realitas diskriminatif dalam kehidupan umat manusia. Perubahan sosial-politik yang telah berlangsung selama ini untuk merealisasi aransemen-aransemen baru dalam kehidupan manusia yang nondiskriminatif patutlah diteruskan dengan komitmen-komitmen yang lebih intens daripada yang sudah-sudah. 

Dalam persoalan kemanusiaan yang telah menjadi bagian dari komitmen utama masyarakat dunia seperti ini, Indonesia pasca Orde Baru telah pula mencoba memperbaharui komitmen-komitmennya, sekalipun dengan hasil-hasil yang masih sering meragukan. Berbagai ratifikasi penting telah dilaksanakan, sejumlah amandemen untuk memperkuat komitmen konstitusional bagi pemajuan dan penegakan hak-hak asasi manusia telah pula dikerjakan. Berbagai upaya untuk membangun struktur dan untuk mengefektifkan fungsi yang diperlukan bagi pemajuan dan penegakan hak-hak asasi manusia itu telah pula dikerjakan. Sementara itu, disadari pula bahwa konservatisme -- yang tidak hanya bercokol di kalangan kelompok-kelompok sektarian dan partisan akan tetapi juga di lingkungan sementara institusi pemerintahan (tidak hanya yang eksekutif dan legislatif, akan tetapi juga yang yudisial) -- masih saja menghadang. Berbagai upaya masih banyak yang harus dikerjakan untuk mengatasi hadangan-hadangan itu. Kampanye dan pendidikan untuk memajukan dan menghormati hak-hak asasi manusia harus pula digerakkan sebagai bagian dari gerakan atau program aksi nasional, karena pada akhirnya orang pun harus benar-benar mengetahui bahwa untuk memenangkan seluruh usaha penegakan hak-hak asasi manusia ini the real battle will be engaged and decided in the people’s mind. 

Permasalahan Universalisme Hak-Hak Asasi Manusia 

Dalam sejarah perkembangannya yang awal di negeri-negeri Barat, proses berkembangnya ide hak-hak manusia yang asasi -- berikut segala praksis-praksis implementatifnya  terjadi berseiring benar dengan berkembangnya ide untuk membangun suatu negara bangsa yang demokratik dan berinfrastruktur masyarakat warga (civil society). Ide ini mencita-citakan terwujudnya suatu komunitas politik manusia sebangsa atas dasar prinsip kebebasan dan kesamaan derajat serta kedudukan di hadapan hukum dan kekuasaan. Ini berarti bahwa setiap manusia sebangsa dalam kehidupan komunitas bangsa yang disebut negara bangsa itu akan tak lagi boleh dipilah ke dalam golongan mereka yang harus disebut para Gusti dengan segala hak-hak istimewanya dan golongan mereka yang harus dinisbatkan sebagai para Kawula Alit dengan segala kewajibannya untuk patuh dan berdisiplin. 

Tak lagi mengenal dua kelas yang terpilah secara diskriminatif, masyarakat yang terbentuk itu -- demikian menurut model idealnya -- adalah suatu masyarakat baru yang berhakikat sebagai masyarakat warga yang pada asasnya berkebebasan, eksis dan bersitegak di atas dasar paham egalitarianisme. Tak lagi ada kelas ningrat yang atas, tak ada lagi kelas kawula biasa yang bawah, yang ada kini ini (idealnya yang universal !) adalah kelas tengah. Semua saja tanpa kecualinya memiliki hak dan kebebasan yang sama. Hak dan kebebasan hanya boleh dibatasi -- atas dasar kesepakatan, yang dicapai tanpa rasa keterpaksaan -- oleh para warga itu sendiri (atau oleh wakil atau kuasanya). Kesepakatan seperti itu, yang dalam istilah teknisnya disebut kesepakatan kontraktual, kemudian daripada itu harus dipositifkan dalam wujud kontrak-kontrak perjanjian (manakala dalam kehidupan privat) atau akan berbentuk undang-undang (manakala dalam kehidupan publik). Itulah suatu perkembangan dalam kehidupan hukum, dari kehidupan dengan hukum yang tercipta oleh sumber kekuasaan eksternal ke kehidupan baru dengan hukum yang tercipta oleh sumber kekuasaan yang internal dari para manusia itu sendiri. 

Diidealkan seperti itu, maka pada asasnya dan menurut doktrinnya hak-hak para warga yang asasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu -- juga pembatasannya dalan wujud kewajibankewajiban -- mestilah berawal pula dari kesepakatan yang jujur dan ikhlas. Tidaklah sekali-kali dibenarkan manakala hubungan atas dasar kesepakatan itu terjadi karena suatu pemaksaan atau keterpaksaan, atau pula karena dikecoh atau disesatkan lewat penipuan. Hak dan kewajiban yang menjadi dasar dari seluruh tertib hukum di dalam kehidupan bernegara bangsa dan di dalam kehidupan masyarakat warga itu tidaklah sekali-kali boleh bermula dari kehendak sepihak yang dipaksakan : dipaksakan oleh dia yang tengah berkekuatan dan berkekuasaan kepada dia yang tengah berada dalam posisi lemah dan kurang berkeberdayaan. 

Tatkala hak-hak asasi manusia dideklarasikan di New York atas wibawa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, deklarasi itu tak ayal lagi adalah deklarasi yang pada dasarnya bertolak dari dan bertumpu pada ide, doktrin dan/atau konsep mengenai kebebasan dan kesetaraan manusia sebagaimana yang telah lama dimengerti di dunia Barat itu sebagaimana dipaparkan di muka. Lebih lanjut lagi deklarasi itu bahkan juga mengklaim bahwa hak-hak dan seluruh ide dan doktrin yang mendasarinya itu juga bernilai universal. Kalau semula pada awalnya yang dimaksudkan dengan universalitas itu adalah universalitas yang masih pada lingkup nasional, mengatasi partikularisme yang lokal dan/atau etnik dan atau yang sektarian, kini yang dimaksudkan dengan universalitas itu adalah universalitas yang kemanusiaan, mengatasi partikularisme kebangsaan. Bukan suatu kebetulan manakala deklarasi itu secara resmi disebut The Universal Declaration of Human Rights, dengan mengikutkan kata ‘universal’ guna mengkualifikasi deklarasi itu sebagai suatu pernyataan yang berkeniscayaan mesti berlaku umum di negeri manapun, pada kurun masa yang manapun, untuk dan terhadap sesiapapun dari bangsa manapun. 

Namun demikian, yang masih tetap akan menjadi persoalan besar sampai pun saat ini ialah, apakah ide dan konsep -- dan karena itu segala kebijakan dan upaya penegakan hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan yang telah berskala global itu -- harus bersifat demikian universalistik, dalam artiannya yang mutlak ? Ataukah, sekalipun deklarasi itu telah diterima oleh banyak wakil negara bangsa di dunia ini, masihkah ada juga tempat untuk tafsir-tafsir yang lebih bersifat partikularistik ? Artinya, adakah hak-hak asasi manusia itu harus ditegakkan kapan saja, di mana saja dalam pengertiannya yang sama sebagaimana modelnya yang klasik dari Barat itu ? Ataukah hak-hak asasi manusia itu hanya bisa dipandang sebagai sesuatu yang universal dalam hal prinsip-prinsipnya saja ? Yang oleh sebab itu implementasinya -- demi pemajuan dan penegakan hak-hak asasi manusia -- mestilah selalu dilakukan dengan memperimbangkan dan/atau memperhitungkan kondisi dan situasi setempat yang partikular ? 

Suatu Wacana : Universalisme versus Partikularisme 

Menghadapi persoalan universalismepartikularisme ini, banyak negara di kawasan-kawasan regional mencoba mendefinisikan ulang hak-hak asasi manusia dengan mencoba menampung keragaman konsep-konsep lokal itu dalam konteksnya yang lebih umum dan universal. Di kawasan ASEAN, misalnya, pada tahun 1984 pernah dideklarasikan suatu pernyataan mengenai "KewajibanKewajiban Dasar bagi Masyarakat dan Pemerintah di Negara-Negara ASEAN". Dalam waktu yang hampir bersamaan, di Kairo juga diselenggarakan pertemuan wakil negara-negara Islam untuk menegaskan konsep hak-hak asasi manusia yang universal menurut versi Islam. Salah satu pernyataan umum yang dihasilkan oleh pertemuan Kairo ini menyebutkan bahwa negara-negara yang wakil-wakilnya bersidang di Kairo ini bersepakat untuk pada asasnya akan selalu menjunjung tinggi pelaksanaan penegakan hak-hak asasi manusia, namun dengan catatan sejauh hakhak manusia yang asasi itu tidak bertentangan dengan syariah Islam. 

Tentu saja statemen-statemen atau deklarasi-deklarasi yang selalu dinyatakan dalam rumusan-rumusan umum itu dalam praktiknya yang konkrit nantinya masih menuntut penjabaran lebih lanjut. Kesepakatan-kesepakatan, tidak hanya pada forum internasional akan tetapi juga pada forum nasional itu sendiri, masih diperlukan. Banyak wacana masih perlu dikembangkan orang untuk mempertanyakan dan menemukan jawab mengenai luas-sempitnya hak-hak warga negara dalam eksistensinya sebagai mahluk yang berkodrat dan bermartabat sebagai manusia. Manakah yang harus didahulukan untuk dikukuhi sebagai pegangan; konsep humanistik yang universal ataukah konsep lokal-nasional yang partikular ? Kongres Dunia tentang hak-hak asasi manusia yang diselenggarakan di Wina pada bulan Juni 1993 mencoba menjawab dengan jelas pertanyaan ini. Dalam Kongres itu dicapai kesepakatan untuk mengatasi persoalan universalisme-partikularisme itu dengan menyatakan bahwa "sekalipun diakui adanya keragaman sosial dan budaya setempat, akan tetapi semua saja harus tetap mengupayakan berlakunya universalitas hak-hak asasi manusia berikut upaya-upaya penegakannya". 

Kesepakatan dalam Kongres Wina itu memang boleh dikatakan merupakan refleks mayoritas wakil-wakil negara peserta untuk bertekad mengakui hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak yang kodrati, yang karena itu benar-benar bersifat universal, dan yang karena itu pula bukanlah sekali-kali merupakan hak-hak yang diperoleh karena kebajikan yang partikular dari para penguasa. Manakala keragaman sosial-budaya setempat toh masih harus diakui keberadaan dan kekuatan berlakunya, maka pengakuan itu hanyalah “demi fakta” saja sifatnya, yang tidaklah akan mengganggu esensi normatifnya. Pada prinsipnya, tak ayal lagi hak-hak asasi manusia itu tetap universal jugalah sifatnya, sedangkan keragaman dalam hal pemahamannya itu -- yang sering terkesan masih sering bertahan pada saat ini -- hanyalah akibat pengalaman kultural berbagai bangsa yang berbeda-beda dari masa lalu. Perbedaan tradisi yang partikular dari suku ke suku dan dari bangsa ke bangsa tidaklah harus menghalangi pengakuan bahwa pada prinsipnya hak-hak asasi manusia itu bersifat kodrati dan universal. 

Lebih lanjut, bertolak dari kesepakatan Wina ini, orang dapatlah menyimpulkan bahwa hanya dalam keadaan-keadaan dan kenyataan-kenyataan tertentu sajalah usaha merealisasi prinsip-prinsip yang universal itu boleh ditangguhkan atau direservasi. Apabila berdasarkan pertimbanganpertimbangan khusus yang bersifat sementara dan tak terelakkan suatu usaha penegakan hak-hak asasi manusia -- atas dasar klaim universalitasnya -- itu akan menimbulkan akibat yang lebih berkualifikasi mudarat daripada manfaat, maka tidaklah bijak untuk memaksakan terteruskannya usaha itu. Di negeri-negeri berkembang, misalnya, kalaupun anak-anak berdasarkan prinsip-prinsip universalisme harus diakui juga sebagai pengemban hakhak (katakan saja untuk memperoleh pendidikan seperti yang dituliskan di Pasal 26 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia), namun dalam praktik dan menuruti moral kultural di negeri-negeri berkembang yang miskin anak-anak itu mestilah berbakti pada orang-tuanya dengan cara ikut membantu orang tua bekerja, yang kalau perlu dengan meninggalkan bangku sekolahnya. 

Relativisme Kultur dan Pentingnya Peran Pendidikan bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia 

Sekalipun seringkali dikemukakan dengan penuh semangat bahwa agama-agama besar di dunia ini tak ada satu pun yang mengingkari hak-hak manusia untuk hidup, bekerja dan menguasai milik demi keselamatannya di dunia dan akhirat, namun toh tak dapat diingkari hal berikut ini. Ialah bahwa banyak tradisi lama -- juga yang mengklaim kebenarannya dari ajaran agama  yang masih mendakwakan bahwa hak dan kewenangan itu ada di tangan para penguasa, dan tidak di tangan rakyat. Para penguasa -- dan bukan individu-individu yang hidup sebagai bagian dari massa rakyat inilah yang eksis dalam statusnya sebagai representasi kepentingan kolektif suatu kolektiva, entah yang berformat suku entah yang berformat bangsa. Tradisi lama ini umumnya juga mengenal pembedabedaan peran dan hak diantara golongan penduduk, dengan akibat bahwa sesiapapun yang terbilang kaum minoritas akan termarjinalisasi dan terdiskriminasi secara tak sepatutnya. Maka, manakala oleh sesuatu sebab dan berdasarkan suatu argumen orang membenar-benarkan berlakunya prinsip relativisme kultur seperti itu, ini akan berarti bahwa orang yang berargumen seperti itu  sadar atau tidak  sebenarnya akan tidak berkeberatan untuk menangguhkan berlakunya suatu kaidah tertentu dalam suatu deklarasi internasional tentang universalitas hak-hak asasi manusia. Manakala pendapat seperti ini memperoleh dukungan yang luas, maka tak ayal lagi, itu akan berarti terjadinya toleransi untuk memperpanjang praktik diskriminasi dan mungkin juga kriminalisasi di berbagai belahan bumi ini. 

Mengupayakan perubahan dengan langkahlangkah yang bergaya memaksakan, namun demikian, adalah pula bukan langkah yang bijaksana, dan salah-salah malah dapat diprasangkakan sebagai langkah pelanggaran hak-hak manusia yang asasi untuk hidup dalam suasana kebudayaannya sendiri. Bukankah pasal 27 Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia menjamin bahwa “setiap orang berhak untuk secara bebas mengambil bagian dalam kehidupan kultural komunitasnya sendiri …” ? Bukankah pula sementara itu pasal 15 ayat 1(a) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural juga menjanjikan bahwa “setiap negara peserta Kovenan mengakui hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan kultural” ? 

Berkeyakinan akan sifat universalitas hakhak asasi manusia di satu pihak, akan tetapi di lain pihak juga mengakui realitas betapa masih kuatnya partikularitas dan relativitas kultur yang bertahan di berbagai negeri, kesepakatan yang dicapai dalam Kongres Wina pada tahun 1993 dapatlah dinilai sebagai kompromi yang realistis tanpa meninggalkan prinsip. Universalitas hakhak asasi manusia adalah sesuatu yang masih dalam tataran alam ideal, yang realisasinya masih akan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh guna mengefektifkan perubahan tradisi dan keyakinan. Semua usaha ini harus dikerjakan melalui suatu proses berjangka panjang, yang tidak akan lain daripada usaha pendidikan guna “memberantas buta hak di kalangan rakyat”. Maka bukanlah barang kebetulan manakala segera setelah usainya Kongres di Wina itu Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan tahun 1995- 2004 sebagai “Dasawarsa untuk Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia”. 

Pencanangan “Dasawarsa untuk Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia, 1995-2004” ini boleh dikatakan sebagai suatu pernyataan yang tak meragukan lagi akan adanya kesepakatan bulat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pentingnya pendidikan untuk memajukan pemahaman khalayak ramai di kalangan bangsa-bangsa dunia mengenai hak-hak asasi. Pendidikan akan berpotensi menyadarkan jutaan manusia di bumi ini akan pentingnya menyamakan visi mengenai masa depan kehidupan manusia di bumi yang kian menyatu ini. Kalaupun orang masih merasa perlu demi kesejahteraannya untuk mengukuhi tradisi lokalnya dan ideologi kebangsaannya, dalam kehidupan masa depan di bumi yang kian menyatu ini orang pun mestilah harus mulai sanggup menerima apa yang disebut the third culture of human kind sebagai idom baru. Inilah prasyarat yang diperlukan demi dimungkinkannya kehidupan bersama yang damai tanpa sekatan-sekatan yang melambangkan adanya diskriminasi di antara sesama manusia di tengah kehidupan yang tidak hanya bersifat multikultural melainkan juga telah kian plural.

Kebijakan untuk Menyongsong Kehidupan Masa Depan 

Kehidupan yang kian bersifat transnasional pada skala global memang tak pelak dan tak terelakkan lagi akan terus memarakkan konsep hak-hak asasi manusia sebagai konsep yang tak mungkin lain daripada yang universal itu. Ialah, bahwa hak-hak asasi manusia itu pada asasnya mestilah berlaku bagi manusia sesiapapun di manapun dalam kualifikasi sosial-politik dan kultural yang apapun. Berseiring dengan kesadaran akan perlunya menggalakkan kerjasama dan saling pengertian antar bangsa, banyak kesepakatan -- baik di kalangan para pejabat pemerintahan maupun di kalangan para eksponen yang bergerak di luar organisasi pemerintah -- telah dicapai untuk mengupayakan implementasi nilai dan norma apapun yang bersifat universal, sekalipun dengan tetap mengingati berbagai kemungkinan adanya kendala yang berasal dari hal-hal yang sifatnya partikularistik. 

Sekalipun para pengemban kekuasaan di banyak negeri berkembang -- tak ayal juga juga di Indonesia -- beberapa waktu yang lalu hendak mengutamakan paham yang partikularistik, ialah bahwa konsep hak-hak asasi adalah konsep yang pada hakikatnya relatif dan culturally and politically bound, namun akhir-akhir ini mulai tersuarakan kesediaan untuk mengakui universalisme konsep hak-hak asasi manusia itu, sekalipun dalam hal penerapannya orang masih harus pula mengingati kondisi-kondisi dan idiomidiom sosio-kultural setempat. Apapun juga yang telah dibicarakan, tak salah lagi setiap pengemban kekuasaan negara di manapun di dunia yang beradab ini telah amat tertuntut -- secara moral, kalaupun tidak secara konstitusional dan secara hukum -- untuk menghormati hak-hak asasi manusia warga negara. Yang partikular dan situasional-kultural itu sesungguhnya bukan hak-hak asasi itu sendiri melainkan ketat atau longgarnya batasannya; sejauh mana, mengingat situasi dan kondisinya yang relatif, realisasi hak itu boleh dibatasi atau digantungkan alias ditangguhkan (reserved) dulu dalam hal pelaksanaannya. 

Kebijakan nasional untuk mensukseskan pembangunan, acap kali menuntut kesediaan khalayak awam untuk berkorban dan tidak mendahulukan hak-hak individualnya (betapa pun asasinya hak-hak itu). Dalam pelaksanaan misi pembangunan seperti ini pemerintah mensyaratkan agar kegiatan-kegiatan politik dihentikan dengan pernyataannya bahwa "politik no, pembangunan yes", lebih-lebih manakala untuk maksud itu stabilitas nasional (yang lebih banyak diartikan sebagai tiadanya gangguan keamanan dan terpeliharanya ketertiban masyarakat yang sebagian besar dituduhkan bersebab dari persoalan politik), maka dapat dimengerti mengapa hak-hak sipil dan hak-hak politik acap kali gampang begitu saja dilupakan -- kalaupun tak diingkari -- oleh para pejabat pemerintah Indonesia. Pengabaian seperti itu kian nyata terjadi manakala keberhasilan para pejabat pemerintahan ipso facto akan lebih sering ditentukan oleh prestasinya di bidang-bidang kamtibmas dan pembangunan itu daripada prestasinya di bidang penegakan hak-hak asasi manusia. Kurang jelasnya pengakuan secara konstitusional tentang patut dihormatinya hak-hak sipil dan hak-hak politik sebagai hak-hak manusia yang asasi -- yang bawaan dari kodratnya yang universal, dan yang karena itu tak dapat diganggu-gugat dan dialih-alihkan begitu saja oleh kekuasaan politik manapun dan kapanpun juga -- telah pula acap kali menyebabkan pelaksanaan hak-hak manusia tersebut itu mengalami kepincangan di Indonesia.

Namun, sementara itu, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mestinya harus tahu dan mau memperlihatkan respek kepada seluruh usaha badan dunia ini, tak pelak lagi Indonesia ini pun sebenarnya harus pula menghormati dan menyatakan komitmennya pada apa yang telah dideklarasikan dan disepakatkan dalam konvenan-konvenan yang dibuat sebagai bagian dari upaya PBB merealisasi terlaksana dan tertegakkannya hak-hak manusia di manapun, khususnya di negerinegeri para anggotanya. Kesulitan dalam soal menaruh dan mempertaruhkan komitmen -- apakah akan terus Mendahulukan upaya menjaga stabilitas politik dan melaksanakan pembangunan apapun konsekuensinya ataukah mendahulukan pengakuan terikat dan terbatasinya kekuasaan pemerintah di hadapan hak-hak sipil dan hak-hak politik manusia-manusia warga negaranya -- seperti ini acap kali dicoba diatasi dengan pernyataan-pernyataan yang bernada excuse, akan tetapi yang juga mencuatkan polemik tentang hak-hak asasi manusia itu. Ialah, adakah hak-hak asasi itu bersifat universal ataukah bersifat partikular, (yang karena itu bermakna relatif dan masih harus dikaji berlaku-tidaknya dalam konteks). konteks kultural tertentu). 

Pemenuhan Hak-Hak Asasi di Bidang Ekonomi dengan Mengingkari Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Berpolitik ? 

Kecuali lewat argumentasi sifat partikular atau partikularistiknya apa yang disebut hak-hak asasi ini, para eksponen di kalangan pemerintahan yang menghendaki agar hak-hak sipil dan hak-hak politik ditinggalkan dulu demi suksesnya pembangunan nasional itu juga berdalih bahwa misi dan upaya-upaya pembangunan yang dilakukan dan dikendalikan secara sentral oleh pemerintah ini sebenarnya adalah juga suatu misi pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Ialah, kalaupun bukan hak-hak sipil dan hak-hak politik, sudah barang pasti itu adalah hakhak ekonomi yang juga bernilai asasi. Bukankah, berbeda dengan pelaksanaan hak-hak sipil dan hak-hak politik yang mewajibkan kekuasaan negara untuk berperilaku hands-off, dalam pelaksanaan upaya implementasi hak-hak ekonomi itu negara harus secara riil banyak turun tangan untuk berbuat segala sesuatu berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya ? 

Pelaksanaan merealisasi hak-hak ekonomi (berikut hak-hak sosial dan hak-hak budaya) yang asasi ini sebenarnya memang mewajibkan state parties untuk mengupayakan langkah-langkah guna menjamin terlaksananya pembebasan sesiapapun dari bahaya kelaparan. Konvenan-konvenan PBB pun mewajibkan pemerintah di negeri manapun untuk mengupayakan dapat ter-angkatnya taraf hidup manusia ke tingkatnya yang layak, yang terwujud dalam bentuk tercukupinya sandang, pangan dan papan manusiamanusia penduduk negeri. Sementara itu, the state parties ini juga masih mendukung beban kewajiban yang asasi untuk -- berbekalkan kekuasaan dan kewenangannya -- menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dasar yang akan dapat diikuti anak-anak manusia di seluruh negeri secara cuma-cuma; menggalakkan terselenggaranya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang terbuka bagi sesiapapun tanpa hambatan apapun yang bersifat diskriminatif.

Masih banyak lagi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan state parties lainnya untuk tidak ber-hands-off melainkan bertindak secara nyata guna melaksanakan hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya itu. Persoalannya sekarang adalah : Apakah seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan negara c.q. para pengemban kekuasaannya itu boleh membenarkan ditinggalkannya  atau bahkan diingkarinya  hak-hak manusia yang lain, ialah yang hak-hak sipil dan yang hak- hak politik ? Adakah prosesproses pembangunan guna mengimplementasi hak-hak ekonomi warga negara dan penduduk negeri  yang pada hakekatnya adalah juga proses-proses politik (karena direncanakan berdasarkan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya diputuskan lewat prosesproses politik juga)  merupakan monopoli para politisi dan para pejabat pemerintah yang elit dan telah mapan, ataukah semua itu juga harus tetap terlaksana dengan menyertakan seluruh warga negara yang harus tetap terakui hak-hak asasinya ? 

Dengan perkataan lain, adakah upaya pelaksanaan implementasi hak-hak ekonomi yang asasi itu boleh memberikan dasar pembenar kepada para pembesar negara untuk mengingkari hak-hak sipil dan hakhak politik manusia-manusia warga negara, dan yang dengan begitu secara implisit telah memisahkan secara konseptual hakhak sipil dan hak-hak politik yang asasi dari hak-hak asasi yang lain, dalam hal ini hakhak ekonomi ? 

Sesungguhnya hak-hak asasi itu  menurut konsepnya yang asali  adalah hak-hak bawaan yang kodrati yang terlahir dan karena itu juga terlekat secara kodrati pada makhluk-makhluk yang terlahir secara kodrati sebagai manusia. Hak-hak asasi bukanlah hak-hak negara beserta para pejabatnya. Hak-hak ekonomi yang asasi sekalipun sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengalihkan hak-hak yang asasi itu ke tangan negara, untuk terubah menjadi sumber kekuasaan-kekuasaan baru dan kewenangan-kewenangan baru. Maka, sesungguhnya hak-hak ekonomi yang asasi itu  juga yang telah disebutkan di salah satu alinea di halaman terdahulu  tidaklah sekali-kali bermakna sebagai hak pemerintah, melainkan hak (yang asasi) manusia-manusia warga negara; ialah hak untuk terbebaskan dari derita lapar, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh sandang dan pangan, hak untuk memperoleh taraf hidup yang layak, dan seterusnya. 

Tak pelak lagi, hak-hak asasi itu tentulah membawa konsekuensi kewajibankewajiban yang asasi pula, yang harus dipenuhi oleh para penyandangnya. Hak yang asasi untuk memperoleh taraf hidup yang layak tentu saja berasosiasi dengan kewajiban untuk bekerja dan membangun kehidupan pribadi yang positif dan produktif. Tetapi, sekali lagi perlu ditegaskan di sini, bahwa hak asasi itu hanya bisa berimbangan dengan kewajiban yang asasi, dan tidak sekali-kali akan membenarkan teralihkannya menjadi kewenangan dan kekuasaan asasi di tangan para penguasa negara. Adalah tetap menjadi kewajiban negara  berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya -- untuk memungkinkan manusia-manusia (baik yang warga negara maupun yang penduduk) melaksanakan kewajibankewajibannya yang asasi guna merealisasi apa yang telah dihakkan kepada mereka secara asasi. 

Dalam kerangka membangun situasi yang kondusif untuk pelaksanaan kewajibankewajiban yang asasi itulah maka konvenan-konvenan PBB memaklumkan pengakuannya akan hak-hak asasi manusia untuk mengerjakan secara bebas setiap pekerjaan yang dipilihnya, hak-hak untuk memperoleh persyaratan kerja yang layak dan lingkungan kerja yang aman dan sehat, hak-hak untuk memperoleh upah yang layak dan tidak diskriminatif, hak-hak untuk berserikat dan mogok sebagai bagian dari realisasi usahanya menghadapi perlakuan-perlakuan yang tak wajar dalam pekerjaannya, dan sebagainya. Sehubungan dengan semua tuntutan dapat dilaksanakan dan terlaksananya hak-hak dan kewajibankewajiban yang asasi itulah maka terkedepankanlah kewajiban negara dan para pejabatnya untuk membangun situasi yang kondusif yang diperlukan. Dipantangkanlah kepadanya untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang justru mengingkari hak-hak manusia untuk secara bebas mengekspresikan dirinya di dalam dunia kerjanya, yang pada akhirnya hanya akan meniadakan keberdayaannya. Tiadanya keberdayaan, pada gilirannya justru hanya akan meningkatkan ketergantungan jutaan manusia pada sumber-sumber kekuasaan yang ada, dan dengan demikian akan pula amat mengurangi harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang pada asasnya harus diberi kebebasan. 

Ditilik dari perspektif konseptual sebagaimana terpapar di atas ini, tegaslah bahwa hak-hak ekonomi yang asasi itu pada hakikatnya adalah hak-hak yang menjamin kebebasan juga. Tak beda dengan hak-hak sipil dan hak-hak politik, hak-hak ekonomi (dan tentu saja juga hak-hak sosial dan hakhak budaya) itu adalah juga hak-hak yang dimaksudkan untuk menjamin kebebasan manusia. Ialah kebebasan untuk memilih dan menentukan garis kehidupannya sendiri. Hanya dengan kebebasannya itu sajalah manusia di dunia ini akan dapat mengembangkan keberdayaannya, dan pada gilirannya juga dapat mengembangkan pribadi dan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial warga bangsa dan bagian dari umat. Semua itu demi kemajuan peradaban dan bukan demi tersempurnakannya sistem perhambaan yang penuh kezaliman dan ketidakadilan

ADS HERE !!!