Info Dan Pengertian: March 2016

Pengertian Riset Pemasaran Menurut Para Ahli

Pengertian Riset Pemasaran

Menurut American Marketing Association (McDaniel, 2001) riset pemasaran secara formal didefinisi sebagai fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan dan publik dengan pemasar melalui informasi-informasi digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisi peluang dan masalah pemasaran;menghasilkan, menyempurnakan dan mengevaluasi upaya pemasaran; memantau kinerja pemasaran; memperbaiki pengertian pemasaran sebagai suatu proses.

Riset pemasaran menspesifikasi informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi persoalan-persoalan; mendesain metode pengumpulan informasi; mengelola dan mengimplementasi proses pengumpulan data; menganalisis hasilnya; dan mengkomunikasikan temuan-temuan dan implikasinya. Secara lebih ringkas, riset pemasaran adalah perencanaan, pengumpulan, dan analisis data yang relevan dengan pengambilan keputusan pemasaran dan mengkomunikasikan hasil analisis tersebut kepada manajemen.

PERAN RISET PEMASARAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Riset pemasaran memainkan dua peranan kunci dalam system pemasaran. Pertama, riset tersebut merupakan bagian dari proses umpan balik intelijen pemasaran, yang menyediakan data-data tentang keefektifan bauran pemasaran saat ini dan memberikan wawasan untuk perubahan yang diperlukan kepada para pengambil keputusan. Kedua, riset pemasaran merupakan alat utama dalam menelusuri peluang baru di pasaran. Riset segmentasi dan riset produk baru membantu mengidentifikasi peluang yang paling menguntungkan bagi manajer pemasaran.

Pentingnya Riset Pemasaran Bagi Manajemen

Riset pemasaran memainkan tiga peran fungsional:

Fungsi deskriptif: pengumpulan dan penyajian pernyataan tentang fakta
Fungsi diagnostik: penjelasan tentang data atau tindakan
Fungsi prediktif: spesifikasi tentang bagaimana menggunakan riset deskriptif dan diagnostik untuk memperkirakan hasil keputusan pemasaran yang direncanakan.

PROSES RISET PEMASARAN

Proses riset pemasaran adalah serangkaian kegiatan atau tahap yang dilakukan dalam melaksanakan riset pemasaran. Kegiatan ini meliputi:

Identifikasi masalah
Merumuskan kerangka teori
Formulasi desain riset
Kegiatan lapangan dan pengumpulan data
Persiapan dan analisis data
Pembuatan laporan dan presentasi hasil penelitian.

Referensi

Kotler, P. (2003), Marketing Management, 11th Ed. Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall.
McDaniel & Gates (2001), Riset Pemasaran Kontemporer, Jakarta, Salemba Empat.
Rangkuti, Freddy (1997), Riset Pemasaran, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Pengertian Redevelopment Menurut Ahli

Pengertian Redevelopment

Redevelopment atau yang biasa kita kenal dengan pembangunan kembali adalah upaya penataan kembali suatu kawasan kota dengan cara mengganti sebagian dari, atau seluruh, unsur-unsur lama dari kawasan kota tersebut dengan unsur-unsur kota yang lebih baru dengan yang bertujuan untuk meningkatkan vitalitas serta kualitas dari lingkungan suatu kawasan tersebut. Penataan kembali suatu kawasan kota terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana dari sebagian atau seluruh kawasan kota tersebut yang telah dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi kehadirannya.

Dampaknya akan terjadi perubahan secara struktural dari peruntukan lahan, profil sosial ekonomi, serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur intensitas pembangunan baru (KLB, KDB, GSB, Tinggi max, dan lain-lain) biasanya terjadi.

Dalam bidang perencanaan dan perancangan kota, redevelopment merupakan upaya di dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan kota yang menyangkut proses dan prosedur re-organisasi dari unsur-unsur tata ruang kota yang akan di remajakan. Hasil rumusan kebijaksanaan berupa pedoman bagi penataan kembali unsur-unsur kota, seperti : peruntukan lahan, peruntukan bangunan, sirkulasi dan parkir, intensitas pembangunan, tata ruang terbuka/hijau serta unsur-unsur pendukung lainnya, sehingga kemampuan lahan kawasan tersebut secara ekonomis dapat ditingkatkan.

Pemukiman Kumuh

Pemukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung dan dapat merupakan kawasan perkotaan dan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan masyarakat. Sedangkan kata “kumuh” menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai kotor atau cemar.

Menurut Johan Silas pemukiman kumuh dapat diartikan menjadi dua bagian, yang pertama ialah kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan pemukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio pemukiman kumuh.

Pengertian pemukiman kumuh yang kedua adalah kawasan yang lokasi penyebarannya secara geografis terdesak perkembangan kota yang semula baik, lambat laun menjadi kumuh yang disebabkan oleh adanya mobilitas sosial ekonomi yang stagnan sehingga pemukiman kumuh tercipta karena kurangnya daya perkembangan kota dalam menampung jumlah masyarakatnya.

Karakteristik Pemukiman Kumuh : (Menurut Johan Silas)

Keadaan rumah pada pemukiman kumuh terpaksa dibawah standar rata-rata m2/orang. Sedangkan fasilitas perkotaan secara langsung tidak terlayani karena tidak tersedia. Namun karena lokasinya dekat dengan pemukiman yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya.
Pemukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat mencari nafkah (opportunity value) dan harga rumah juga murah (asas keterjangkauan) baik membeli atau menyewa. Manfaat pemukiman disamping pertimbangan lapangan kerja dan harga murah adalah kesempatan mendapatkannya atau aksesibilitas tinggi. Hampir setiap orang tanpa syarat yang bertele-tele pada setiap saat dan tingkat kemampuan membayar apapun, selalu dapat diterima dan berdiam di sana.

Dalam perkembangan suatu kota sangat erat kaitannya dengan mobilitas penduduknya. Masyarakat yang mampu cenderung memilih tempat huniannya keluar dari pusat kota. Sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu akan cenderung memilih tempat tinggal di pusat kota khususnya kelompok masyarakat urbanisasi yang ingin mencari pekerjaan dikota. Tidak tersedianya fasilitas perumahan yang terjangkau oleh kantong masyarakat yang kurang mampu serta kebutuhan akan akses ke tempat usaha menjadi penyebab timbulnya lingkungan pemukiman kumuh di perkotaan. Ledakan penduduk di kota-kota besar, baik karena urbanisasi maupun karena kelahiran yang tidak terkendali juga dapat menjadi salah satu penyebab terbentuknya pemukiman kumuh, hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan pemukiman-pemukiman baru, sehingga para pendatang akan mencari alternatif tinggal di pemukiman kumuh untuk mempertahankan kehidupan di kota. Dibangunnya perumahan oleh sektor non-formal, baik secara perorangan maupun dibangunkan oleh orang lain dapat mengakibatkan munculnya lingkungan perumahan kumuh, yang padat, tidak teratur dan tidak memiliki prasarana dan sarana lingkungan yang memenuhi standar teknis dan kesehatan.

Waterfront

Konsep ini pertama kali berawal dari pemikiran seorang ‘urban visioner’ Amerika yaitu James Rouse pada tahun 1970an. James Rouse mengatakan bahwa waterfront development adalah sebuah konsep pengembangan pada daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai maupundanau. Konsep waterfront development dapat juga diartikan sebagai suatu proses hasil pembangunan yang memiliki kontak visual dan fisik dengan air serta merupakan bagian dari upaya dalam pengembangan wilayah perkotaanyang secara fisik alamnya berdekatan dengan air, dimana dalam bentuk pengembangan pembangunan kota berorientasi pada daerah perairan.

Pada awal mulanya konsep waterfront muncul di wilayah-wilayah yang memiliki tepian air (seperti laut, sungai, danau) yang memiliki potensial, antara lain terdapat sumber air yang dibutuhkan untuk minum dan terletak di sekitar muara sungai yang dapat memudahkan hubungan transportasi antara kawasan luar dan kawasan pedalaman, perkembanganwaterfront selanjutnya mulai mengarah ke wilayah daratan yang selanjutnya berkembang lebih cepat dibandingkan perkembangan di tepian air.

Kawasan tepian air merupakan lahan atau area yang terletak langsung berbatasan dengan air, pembangunan kawasan tepian air merupakan suatu area atau wilayah yang dibatasi oleh air dan dalam pengembangannya mampu memasukkan nilai aktifitas manusia, contohnya seperti kebutuhan akan ruang publik dan nilai alami yang terkait dengan area tepian air. Berdasarkan fungsinya, waterfront sendiri dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu :

Mixed-used waterfront, adalah waterfront yang merupakan kombinasi dari perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, dan/atau tempat-tempat kebudayaan.
Recreational waterfront, adalah semua kawasan waterfront yang menyediakan sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar.
Residential waterfront, adalah perumahan, apartemen, dan resort yang dibangun di pinggir perairan.
working waterfront, adalah tempat-tempat penangkapan ikan komersial, reparasi kapal pesiar, industri berat, dan fungsi-fungsi pelabuhan. (Breen, 1996).

Perancangan kawasan tepian air, terdapat dua aspek penting yang dapat menjadi dasar dari keputusan - keputusan rancangan yang nantinya akan dihasilkan, kedua aspek tersebut merupakan faktor geografis serta konteks perkotaan (Wren, 1983 dan Toree, 1989).

a. Faktor Geografis

Faktor-faktor yang menyangkut geografis kawasan dan nantinya akan menentukan jenis, fungsi serta pola penggunaannya, dalam hal ini yaitu :

Kondisi perairan, yaitu dari segi jenis (laut, sungai, dst), dimensi dan konfigurasi, pasang-surut, serta kualaitas airnya.
Kondisi lahan, yaitu ukuran, konfigurasi, daya dukung tanah, serta kepemilikannya.
Iklim, yaitu menyangkut jenis musim, temperatur, angin, serta curah hujan.

b. Konteks perkotaan (Urban Context)

Faktor-faktor yang dapat memberikan ciri khas tersendiri bagi kota serta dalam menentukan hubungan antara kawasan waterfront yang nantinya akan dikembangkan dengan bagian kota yang terkait, yang termasuk dalam aspek ini yaitu :

Pemakai, yaitu mereka yang tinggal, bekerja atau berwisata di kawasan waterfront, atau yang menggunakan sebagai sarana publik.
Pencapaian dan sirkulasi, yaitu akses dari dan menuju tapak serta pengaturan sirkulasi didalamnya.
Karakter visual, yaitu hal-hal yang memberikan ciri yang membedakan satu kawasan waterfront dengan lainnya.

Penerapan konsep waterfront development di Indonesia sudah dimulai pada zaman penjajahan oleh kolonial Belanda di tahun 1620, pembangunan konsep waterfront di terapkan oleh penjajah yang menjajah Jakarta atau Batavia pada saat itu dan mempunyai tujuan untuk membangun sebuah kota tiruan Belanda sebagai tempat bertemunya lalu lintas perdagangan, dan penataan sungai Ciliwung saat itu hanya untuk sebagai kelancaran lalu lintas semata pada masa itu.

Riverfront

Riverfront atau tepian sungai merupakan salah satu konsep dari urban waterfront development, riverfront merupakan kawasan yang berada pada batas, dilalui serta mempunyai hubungan kuat dengan badan sungai di dalam kawasan. Elemen sungai sendiripun merupakan bagian terpenting dalam proses bentukan riverfront dan juga berfungsi sebagai kegiatan kawasan atau perkotaan, baik yang sudah tumbuh/berkembang maupun yang dalam perencanaan kawasan berada pada tepian sungai dan memiliki bangunan-bangunan yang menghadap langsung ke arah sungai, dan yang dibatasi oleh jalur hijau atau ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan garis sempadan dan kawasan lindung setempat. Riverfront yang juga merupakan salah satu bagian dari konsep waterfront development yang mampu memberikan kontribusi atau dampak positif pada perkembangan suatu kawasan sungai, yang menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 38 tahun 2011 pasal 9 mengenai sungai mengatakan :

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a (sungai dalam kota

tidak bertanggul) ditentukan:

Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter).
Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter).
Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

Sumber : http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-2-01219-AR%20Bab2001.pdf

Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Teori Akuntansi Sektor Publik

Pada dasarnya ada tiga tujuan perlunya mempelajari teori akuntansi : 91) untuk memahami praktek akuntansi yang ada saat ini (2) mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktek akuntansi yang ada saat ini dilakukan (3) memperbaiki praktek akuntansi di masa yang akan datang.

Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan yang menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan (reliabel)

Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah :

1. Objektifitas

2. Konsistensi

3. Daya banding

4. Tepat waktu

5. Ekonomis dalam penyajian laporan

6. Materialitas

Perlunya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah.

Selain sistem akuntansi yang handal, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, maka diperlukan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah atau secara lebih luas Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Saat ini sedang disiapkan standar akuntansi keuangan untuk pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Jika dilihat dari perspektif historis, usaha pengembangan sistem akuntansi keuangan pemerintah telah dirintis sejak dua puluh tahun silam, akan tetapi sampai saat ini sistem yang ada belum berjalan secara efektif dan efisien. Sejak tahun 1980-an Departemen Dalam Negeri telah berupaya mengembangkan sistem akuntansi yang dipandang cocok dengan corak pemerintah daerah, dan untuk itu telah dihasilkan konsep Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran/SAPA (Triharta, 1999).

Pada tahun 1985 Sistem Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah sendiri telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Hal ini terlihat dengan mulai diperkenalkannya sistem double entry (pembukuan berpasangan) dan akuntansi berbasis akrual yang diformulasikan oleh "Studi Penyempurnaan Sistem Akuntansi dan Manajemen Keuangan Daerah" yaitu tim yang dibentuk oleh Pusat Analisa Keuangan Daerah (PAKD), Badan Analisa Keuangan Negara Perkreditan dan Neraca Pembayaran (BAKNPNP) - Departemen Keuangan (Yasin, 1999). SAPA merupakan penyempurnaan dari proposal “Sistem Perencanaan dan Manajemen Keuangan Daerah (SPMKD)” yang dibuat oleh PT Redecon, yaitu konsultan yang ditunjuk oleh Tim Studi Penyempurnaan Sistem Akuntansi dan Manajemen Keuangan Daerah dengan bantuan World Bank.

SAPA adalah sistem akuntansi untuk pemerintah daerah, sedangkan sistem akuntansi untuk pemerintah pusat upaya pengembangannya telah dilakukan oleh Departemen Keuangan sejak tahun 1982 melalui Proyek Penyempurnaan Sistem Akuntansi dan Pengembangan Akuntansi, dan mulai aktif bekerja tahun 1991. Untuk pelaksanaan proyek tersebut, dibentuk secara khusus Sub Tim Penyempurnaan Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang hasilnya antara lain menerapkan sistem pembukuan berpasangan dalam akuntansi pemerintah pusat (Triharta, 1999).

Selain sistem akuntansi yang handal, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, maka diperlukan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik). Standar yang saat ini ada belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.

Sementara itu di Indonesia belum ada Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik yang baku yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan dan bagi auditor dalam mengaudit laporan tersebut. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Usaha untuk membuat standar akuntansi keuangan pemerintah sudah pernah dilakukan oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN). BAKUN merupakan lembaga yang dibentuk oleh Departemen Keuangan tahun 1992, yang ditugasi untuk menyelenggarakan akuntansi dan mempersiapkan laporan pertanggungjawaban konstitusional pemerintah pusat. Selain itu BAKUN juga diserahi tugas untuk membantu melakukan pengembangan akuntansi untuk instansi (agency accounting). Pada tahun 1995 BPK telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk mempersiapkan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, dan BAKUN sebagai Central Accounting Office ditugasi untuk mempersiapkan draftnya. Namun sampai saat ini, draft tersebut masih perlu dilakukan pembahasan dan public hearing dengan user agar dapat dijadikan standar (Sugijanto, 1999).

Upaya untuk menghasilkan standar akuntansi keuangan yang baku terus dilakukan. Pada tahun 1999 yang lalu Ikatan Akuntan Indonesia telah membentuk kompartemen baru yaitu Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Salah satu tugas kompartemen baru ini adalah menyusun standar akuntansi keuangan sektor publik. Saat ini baru dihasilkan exposure draft mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik yang diterbitkan November 2000. Exposure draft tersebut terdiri atas lima bagian, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik tentang Penyajian Laporan Keuangan; Laporan Arus Kas; Laporan Keuangan Konsolidasi dan Akuntansi untuk Entitas Kendalian; Kos Pinjaman; dan Surplus atau Defisit Neto untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.

Dengan telah dihasilkannya exposure draft tersebut diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi sudah dapat disahkan menjadi standar yang baku. Sebenarnya Indonesia dalam hal ini sudah cukup ketinggalan, karena baru sekarang mempunyai rancangan standar akuntansi keuangan sektor publik. Tidak adanya standar akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini menyebabkan kesulitan dalam mengaudit laporan keuangan pemerintah. Standar Auditing Pemerintah (SAP) sudah ada dan saat ini sedang kita tunggu Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP). Pada perkembangan selanjutnya perlu juga dipersiapkan alat ukur kinerja (performance measurement) untuk mengukur kinerja lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia.

Perlunya Informasi Akuntansi Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Publik

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran (Perhitungan APBD), Laporan Aliran Kas, dan Neraca. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial (financial accountability), akuntabilitas manajerial (managerial accountability), akuntabilitas hukum (legal accountability), akuntabilitas politik (political accountability), dan akuntabilitas kebijakan (policy accountability). Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.

Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Karena laporan tersebut akan digunakan untuk pembuatan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (disclosure) mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

TUJUAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship);

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah;

2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya;

3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;

4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional;

5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:

(a) untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain;

(b) untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah;

(c) untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target;

(d) untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equity).

Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Prestasi Siswa

Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Prestasi Siswa

Status sosial ekonomi (SSE) adalah ukuran gabungan dari posisi ekonomi dan sosial individu atau keluarga yang relatif terhadap orang lain, berdasarkan dari pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Ketika menganalisis SSE keluarga, pendidikan dan pekerjaan ibu dan ayah diperiksa, serta pendapatan dikombinasikan, dibandingkan dengan individu, ketika atribut mereka sendiri dinilai (GOP, 2008). Artikel ini didasarkan pada studi, yang merupakan upaya untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang memiliki sebuah dampak pada prestasi, tergantung pada status sosial ekonomi yang berbeda dalam masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap prestasi akademik siswa. Penelitian ini juga menguji literatur yang mengungkapkan bahwa status sosial ekonomi orang tua secara signifikan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian nilai yang baik di perguruan tinggi. Makalah ini menggambarkan dampak dari pendapatan, pekerjaan pada tingkat pendidikan siswa. Makalah ini menggambarkan dampak dari banyak indikator-indikator sosial ekonomi terhadap prestasi individu siswa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Status Sosial Ekonomi

Pendapatan

"Pendapatan" dapat didefinisikan sebagai upah, gaji, keuntungan, sewa, dan setiap aliran pendapatan yang diterima. Namun, cara lain untuk melihat generasi sumber penghasilan (pendapatan) adalah dalam bentuk kompensasi pekerja, jaminan sosial, uang pensiun, kepentingan atau dividen, royalti, piutang, tunjangan atau tunjangan lain dari pemerintah, masyarakat, atau bantuan keuangan keluarga. Pendapatan dapat dilihat dalam dua istilah, relatif dan mutlak. Pendapatan mutlak, sebagaimana diteorikan oleh ekonom John Maynard Keynes, adalah hubungan yang seiring dengan kenaikan pendapatan, sehingga akan konsumsi, tetapi tidak pada tingkat yang sama (Economyprofessor, 2008). Pendapatan relatif menentukan seorang atau tabungan keluarga dan konsumsi berdasarkan pendapatan keluarga dalam kaitannya dengan orang lain. Pendapatan adalah sebuah ukuran yang umumnya digunakan SSE karena relatif mudah untuk mengetahui individu.bagi sebagian besar

Ketimpangan pendapatan ini paling sering diukur di seluruh dunia dengan koefisien Gini, di mana 0 sesuai dengan kesetaraan sempurna dan 1 berarti ketidaksetaraan yang sempurna. Ketimpangan ekonomi di AS terus meningkat, meninggalkan keluarga dengan penghasilan rendah yang berjuang di masyarakat. Keluarga berpenghasilan rendah fokus pada pemenuhan kebutuhan yang mendesak dan tidak menumpuk kekayaan yang dapat diteruskan ke generasi yang akan datang, sehingga meningkatkan ketimpangan. Keluarga dengan pendapatan yang lebih tinggi dan mengeluarkan uang dapat mengumpulkan kekayaan dan fokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak, sambil dapat mengkonsumsi dan menikmati kemewahan dan krisis cuaca (Boushev, 2005).

Pendidikan

"Tingkat pendidikan" sesuai dengan SES karena merupakan fenomena “cross cutting” untuk semua individu. Pencapaian pendidikan individu dianggap sebagai cadangan untuk nya atas semua prestasi dalam hidup, yang tercermin melalui nilai-nilai atau derajatnya. Akibatnya, pendidikan memainkan sebuah peran dalam pendapatan. Pendidikan memberikan dorongan dan dengan demikian meningkatkan penghasilan. Sebagaimana disampaikan pada grafik, derajat tertinggi, gelar profesional dan doktor, membuat pendapatan mingguan tertinggi sementara mereka tanpa ijazah sekolah tinggi terhukum secara finansial. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berhubungan dengan hasil ekonomi dan psikologis yang lebih baik (yaitu: pendapatan lebih, kontrol yang lebih, dan dukungan sosial dan jaringan yang lebih besar).

Pendidikan memainkan peranan penting dalam mengasah keterampilan seorang individu yang membuat dia sebagai orang yang siap untuk mencari dan memperoleh pekerjaan, serta kualifikasi khusus yang mengelompokkan orang dengan SES tertinggi dari SES terendah. Annette Lareau berbicara pada gagasan budidaya terpadu, di mana orang tua kelas menengah mengambil peran aktif dalam pendidikan dan pengembangan anak-anak mereka dengan menggunakan kendali mengorganisir kegiatan dan mendorong rasa hak melalui diskusi. Laureau berpendapat bahwa keluarga dengan pendapatan rendah tidak berpartisipasi dalam gerakan ini, menyebabkan anak-anak mereka memiliki rasa kendala. Sebuah divisi dalam pencapaian pendidikan dengan demikian lahir dari dua perbedaan dalam membesarkan anak. Secara teori, keluarga berpenghasilan rendah memiliki anak yang tidak berhasil ke tingkat anak-anak berpenghasilan menengah, yang merasa berhak, yang argumentatif, dan lebih siap untuk kehidupan dewasa (Annette, 2003).

Pekerjaan

"Pekerjaan yang bergengsi" sebagai salah satu komponen SSE, terdiri dari pendapatan dan pencapaian pendidikan. Status pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan suatu individu yaitu melalui, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mengeksplorasi dan mempertahankan posisi yang lebih baik menjadi tak terelakkan dan dengan demikian perbaikan dalam SSE. Status pekerjaan akibatnya menjadi sebuah indikator untuk posisi sosial kita / status dalam masyarakat, maka, menggambarkan karakteristik pekerjaan, pengambilan membuat kemampuan dan pengendalian emosi, dan psikologis tuntutan pada pekerjaan (disebut sebagai emosi yang genius).

Pekerjaan dirangking oleh jajak pendapat (antara organisasi lainnya) dan pendapat dari masyarakat umum yang disurvei. Beberapa pekerjaan yang paling bergengsi adalah dokter dan ahli bedah, pengacara, insinyur kimia dan biomedis, spesialis komputer, dan komunikasi analis. Pekerjaan ini, dianggap dikelompokkan dalam klasifikasi SSE tinggi, memberikan lebih banyak pekerjaan menantang dan kemampuan dan kontrol yang lebih besar terhadap kondisi kerja. pekerjaan dengan peringkat yang lebih rendah adalah pekerja pramusaji makanan, petugas counter, bartender dan pembantu, pencuci piring, tukang sapu, pelayan dan pembantu rumah tangga, pembersih kendaraan, dan tukang parkir. Pekerjaan yang kurang dihargai juga dibayar secara signifikan kurang dan lebih melelahkan, secara fisik berbahaya, dan memberikan otonomi yang kurang (Janny & L.David, 2005).

Namun, sangat penting untuk mengatakan, pekerjaan sewaktu waktu dapat menjadi menyesatkan selama ukuran status individu seperti dalam dunia modern saat ini, ada begitu banyak, dan ada begitu banyak skala persaingan. Banyak tingkat pekerjaan berdasarkan tingkat keterampilan yang terlibat, dari tidak terampil ke yang terampil, tenaga kerja manual ke profesional atau menggunakan ukuran gabungan, menggunakan tingkat pendidikan yang diperlukan dan pendapatan yang terlibat. Dalam dunia sekarang ini, penipisan sumber daya dan resesi telah menyebabkan cukup kekacauan dalam pikiran individu, perampasan hak-hak dasar yang berdaya adalah mode dari masyarakat kita di mana kita hidup. Oleh karena itu, mengidentifikasi pekerjaan yang tepat juga menjadi salah satu dilema dalam masyarakat kita, Oleh karena itu, dalam situasi yang ada, pekerjaan yang sejalan dengan pendidikan individu cukup sulit ditemukan, maka, berkompromi pada pekerjaan tidak bisa dihindari selama imbalan keuangan membahas kebutuhan dasar individu memungkinkan dia untuk mempertahankan strata sosial di mana kita hidup dan berinteraksi.

Tinjauan Literatur

Status sosial ekonomi adalah ukuran gabungan total ekonomi dan sosiologis dari pengalaman kerja seseorang dan dari posisi ekonomi dan sosial individu atau keluarga yang relatif terhadap lainnya, berdasarkan pada pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Ketika menganalisis SSE sebuah keluarga, pendapatan rumah tangga, pencari pendidikan, dan pekerjaan diperiksa, serta pendapatan dikombinasikan, dibandingkan dengan individu, ketika atribut mereka sendiri dinilai (Wikipedia Ensiklopedia). Sebuah status sosial ekonomi keluarga didasarkan pada pendapatan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan status sosial di masyarakat (seperti hubungan dalam komunitas, kelompok asosiasi, dan persepsi masyarakat terhadap keluarga), catatan Demarest, Reisner, Anderson, Humphrey, Farquhar, dan Stein (1993). Keluarga dengan status sosial ekonomi yang tinggi sering memiliki sukses lebih dalam mempersiapkan anak-anak mereka untuk sekolah karena mereka biasanya memiliki akses lebih luas ke sumber daya, untuk mempromosikan, mengeksplorasi dan mendukung mental anak-anak muda dan perkembangan fisik. Orang tua memiliki lebih banyak sumber daya untuk fokus pada kebutuhan pertumbuhan anak dengan melihat perawatan mental dan fisiknya, akses ke buku yang lebih baik, mainan pendidikan (Konsep edutainment) yang membantu dalam pembentukan sebuah karakter. Karena keluarga dengan status sosial ekonomi yang lebih baik melakukan sebagian besar kegiatan bersama, kebersamaan mereka di rumah juga membantu dalam mengembangkan karakteristik yang lebih baik. Peluang ini membantu orang tua dalam memahami emosional, mental, sosial, fisik, psikologis dan sebagian besar dari semua pertumbuhan kognitif atau perkembangan. Status sosial ekonomi yang lebih tinggi itu sendiri membangun kepercayaan individu untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup dibandingkan dengan individu yang dilanda kemiskinan yang putus asa dalam memenuhi tujuan dalam hidupnya, terutama tantangan yang dihadapi anak-anak di sekolah.

Keluarga dengan status sosial ekonomi rendah tidak hanya kekurangan dukungan finansial, sosial, dan pendidikan dari saudara mereka, rekan-rekan atau masyarakat keseluruhan, mereka juga dapat kehilangan dukungan dari komunal sekitar mereka pada waktu yang sangat penting dalam hidup mereka. Ini adalah faktor yang sangat penting yang mempromosikan dan mendukung perkembangan anak dan kesiapan sekolah. Orang tua dengan status sosial ekonomi rendah menemukan diri mereka berjuang untuk meningkatkan sumber daya keuangan dan kekurangan waktu untuk anak-anak mereka dalam menanamkan nilai, kebiasaan yang baik, sopan santun, yang bahkan mungkin berakhir dalam ketidaktahuan tentang imunisasi atau gizi dasar untuk anak mereka. Zill, Collins, Barat, dan Hausken (1995) menyatakan bahwa pendidikan ibu rendah dan status minoritas-bahasa yang paling konsisten dikaitkan dengan sedikit tanda-tanda melek huruf yang muncul dan lebih banyak kesulitan pada balita. "Memiliki

sumber daya yang tidak memadai dan terbatasnya akses ke sumber daya yang tersedia secara negatif dapat mempengaruhi keputusan keluarga mengenai perkembangan dan belajar anak-anak mereka. Akibatnya, anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah memiliki risiko lebih besar masuk TK tidak siap dari rekan-rekan mereka dari keluarga dengan status sosial ekonomi median atau tinggi.

Kemiskinan tidak menjadi kutukan bagi orang dewasa saja tetapi untuk anak-anak juga bahkan lebih. Ini adalah anak-anak yang menjadi korban mudah lapar, pertumbuhan, penyakit, cacat fisik dan mental, pelecehan, awal pernikahan, perdagangan anak, dll tunawisma ... ini adalah faktor lingkungan yang berkontribusi besar kepada anak-anak yang hidup dalam kemiskinan menjadi empat kali lebih mungkin untuk memiliki ketidakmampuan belajar daripada siswa yang tidak kemiskinan (Apple & Zenk, 1996). Menurut Casanova, Garcia-Linares, Torre dan Carpio (2005), itu adalah kombinasi dari faktor-faktor lingkungan serta pengaruh keluarga yang memberikan kontribusi untuk keberhasilan akademik siswa. Jika seorang siswa tidak makan selama berhari-hari dan memiliki pakaian yang tidak pas, bagaimana bisa dia bias diharapkan untuk tetap fokus di kelas? Anak-anak yang berasal dari kemiskinan tidak disediakan alat yang sama seperti orang kaya, mereka sudah memasuki sekolah di belakang mereka yang tidak hidup dalam kondisi yang sama. Menurut Li-Grining (2007), penelitian menunjukkan bahwa masalah dimulai dari orang tua dan kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang kebutuhan anak-anak.

Sifat hubungan antara status sosial ekonomi (SSE) dan prestasi siswa telah diperdebatkan selama puluhan tahun, dengan argumen yang paling berpengaruh muncul dalam Kesetaraan Kesempatan Pendidikan (Coleman, et al., 1968) dan Ketimpangan (Jencks, et al., 1973) dalam Amerika Serikat, dan sejumlah pertanyaan ditugaskan di Australia (Komisi Penyelidikan Kemiskinan, 1976; Karmel, 1973). Pendidikan seseorang berhubungan erat dengan kehidupan mereka kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan (Bettle dan Lewis, 2002). Karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa manfaat atau penghambat pencapaian pendidikan seseorang.

Latar belakang sosial ekonomi sebenarnya menetapkan peta jalan prestasi. Oleh karena itu, sejak itu adalah faktor yang menentukan untuk prestasi akademik, kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Ada berbagai topik yang berkaitan erat dengan prestasi akademis. Ini mencakup bakat dari siswa, pendekatan kepada akademisi, lingkungan sekolah, tekanan teman sebaya dan hubungannya dengan mentor. Oleh karena itu, Peran Kinerja Siswa (PKS) adalah istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa baik seorang individu memenuhi peran siswa dalam lingkungan pendidikan. Peran jenis kelamin, ras, dan usaha sekolah, kegiatan co-curikuler, penyimpangan semuanya berpengaruh penting pada PKS dan telah ditunjukkan berdampak pada prestasi. Ini semua datang di bawah payung sosial ekonomi.

Penelitian telah menemukan bahwa status sosial ekonomi, keterlibatan orang tua dan ukuran keluarga adalah faktor yang sangat penting dalam kinerja akademik siswa (Majorbanks 1996). Latar belakang keluarga adalah kunci hidup siswa dan di luar sekolah adalah pengaruh yang paling penting dalam pembelajaran siswa. Lingkungan di rumah adalah agen sosialisasi primer dan mempengaruhi minat anak dalam sekolah dan aspirasi untuk masa depan. Status sosial ekonomi dari siswa yang paling sering ditentukan dengan menggabungkan pendidikan tingkat orangtua, status pekerjaan dan tingkat pendapatan (Jeynes 2002). Studi telah berulang kali menemukan bahwa status sosial ekonomi (SSE) mempengaruhi prestasi siswa (Baharudin dan Luster, 2002). Apa yang harus diserap apakah pencapaian pendidikan yang berhubungan dengan status sosial ekonomi orangtua dalam arti konservatif dan tradisional, khususnya pendidikan orangtua. Penelitian yang ditetapkan di atas dan di bawah ini dimaksudkan untuk menguji dampak dari status sosial ekonomi orang tua pada pendidikan anak. Studi ini mengkaji dampak dari usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendapatan, daerah, dan status sosial ekonomi orang tua pada pendidikan dari cross-section data yang dikumpulkan pada tahun 1974 dan 2004. Data ini berasal dari Survei Sosial Umum tahun 1974 dan 2004. data multivariat analisis menunjukkan penurunan moderat dalam pengaruh pendidikan orang tua khususnya untuk kelompok yang lebih muda (25-39). Secara keseluruhan, ada lebih banyak ruang untuk kebijakan pemerintah di masa depan untuk mempengaruhi pencapaian pendidikan orang miskin dan anak-anak kelas menengah ke bawah khususnya yang berkaitan dengan menghadiri perkuliahan.

Sampel

Artikel ini membahas pengaruh status sosial ekonomi terhadap prestasi siswa menggunakan data dari tiga perguruan tinggi wanita terletak di distrik Gujrat. Para mahasiswa dipilih secara acak sebagai responden untuk penelitian ini, para siswa dipilih dari perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Government Degree College for Women, Gujrat

2. Government Ibne-e-Ameer College for Women JPJ, Gujrat

3. Government Degree College for Women, Maraghzar Colony, Gujrat

Data dan Metodologi

Kuesioner digunakan dalam penelitian ini sebagai alat untuk pengumpulan data untuk menganalisis SSE pada prestasi akademik siswa. Kuesioner terdiri atas dua puluh delapan pertanyaan. Data dikumpulkan dan dianalisa secara pribadi dengan menggambarkan persentase respon dari siswa.

Mungkin ada banyak indikator untuk mengukur SSE tetapi enam telah diidentifikasi untuk disertakan dalam Penelitian, yang datanya sebagai berikut:

1. Pendidikan

2. Pekerjaan

3. Pendapatan

4. Material yang dimiliki

5. Pelayan

6. Sarana transportasi

Diskusi dan Implikasinya

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari kuesioner yang berdasarkan pada dua puluh delapan pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan ini dikembangkan pada enam indikator SSE. Indikator pertama adalah tentang tingkat pendidikan orang tua dan bertanya tentang pentingnya pendidikan orang tua dalam mencapai hasil baik sesuai aturan sekolah.

Data menunjukkan bahwa siswa dari orang tua yang berpendidikan memiliki nilai maksimum dengan persentase (68%). Pertanyaan kedua adalah tentang pekerjaan Ayah dan data mengatakan bahwa anak-anak dari karyawan pemerintah dijamin lebih dengan nilai (60.02%) dibandingkan dengan Pekerja swasta karena kepastian dan keandalan pekerjaan pemerintah orang merasa lebih aman dan keluarga adalah yang relatif damai. Pertanyaan ketiga berbicara tentang pekerjaan ibu, nilai persentase maksimum 64,5% adalah siswa yang ibunya adalah pekerja pemerintah, sehingga profesi ibu juga berpengaruh terhadap prestasi siswa sampai batas tertentu. Pendapatan keluarga adalah indikator besar yang bisa sangat juga memprediksi tentang stabilitas mental dan fisik keluarga.

Data menunjukkan persentase nilai maksimum 62.09% adalah siswa yang memiliki pendapatan orang tua di atas sepuluh ribu rupee. Ini menggambarkan bahwa stabilitas ekonomi keluarga menyebabkan kinerja yang baik siswa di sekolah. Dalam menjawab pertanyaan tentang jumlah pelayan di rumah respon siswa menunjukkan bahwa persentase nilai maksimumnya 69,02% adalah para siswa yang tidak memiliki pelayan di rumah mereka. Data menunjukkan bahwa persentase nilai 68.39% adalah siswa yang tidak bekerja di rumah, itu mewakili bahwa siswa yang mendapatkan lebih banyak waktu untuk belajar mereka melakukannya dengan baik di tingkat akademik. Salah satu pertanyaan yang diajukan tentang partisipasi siswa dalam perdebatan atau kegiatan co-curricular dan tanggapan menunjukkan bahwa persentase maksimum 69,54% adalah siswa yang berpartisipasi dalam perdebatan karena mereka belajar banyak dari kegiatan tersebut. Nilai persentase 61.94 adalah para pelajar yang ingin mengajukan pertanyaan kepada orang tua mereka. Mereka memiliki baik hubungan dengan orang tua mereka dan tidak merasa ragu-ragu untuk berinteraksi erat dengan mereka. orang tua yang berpendidikan selalu berada dalam posisi yang lebih baik untuk membimbing anak-anak mereka dan berbaur dengan mereka untuk menjembatani kesenjangan generasi. Pada pertanyaan tentang duduk di kelas di baris pertama atau di belakang, respon menunjukkan bahwa nilai persentase 62.54% adalah siswa yang duduk di kursi depan di kelas.

Para siswa yang duduk di kursi depan lebih termotivasi dan percaya diri untuk belajar dan berpartisipasi. Asrama memainkan peran penting dalam pencapaian akademik siswa. Data menunjukkan bahwa nilai persentase 61,54% adalah para pelajar yang tinggal di asrama. Transportasi berbahaya juga berdampak pada prestasi akademik siswa. Penelitian menunjukkan bahwa persentase nilai maksimum 62,23% adalah para pelajar yang datang ke kuliah dengan mobil. Beasiswa diberikan kepada mereka yang berprestasi tinggi dan siswa dengan kaliber ilmiah yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa 69,93% adalah para pelajar yang mendapatkan beasiswa. Uang kuliah tidak dianggap kegiatan yang sehat sekarang ini, tetapi karena standar pendidikan orang tua yang rendah menyekolahkan anak mereka ke sekolah akademi dan data menunjukkan bahwa 61,87% dari nilai abstain oleh para pelajar yang menerima uang kuliah. Perkembangan fisik, yang dibentengi perkembangan mental Tubuh yang sehat menempati pikiran yang sehat. Persentase tanda siswa yang tidak terlibat dalam olahraga diluar kelas adalah 59.42%.

Teknologi Informasi meningkatkan proses standar pengajaran pembelajaran. Satu pertanyaan berkaitan dengan ketersediaan komputer dan dampaknya terhadap prestasi siswa. Nilai persentase 61.32% adalah siswa yang memiliki komputer di rumah mereka. Nilai siswa yang tidak menggunakan internet adalah 57.95% dan nilai dari para pelajar yang menggunakan internet adalah 60.13%, sehingga internet merupakan sumber yang penting lebih cepat dan lebih murah untuk mendapatkan pengetahuan. Buku bantu dapat menjadi sumber tambahan untuk pembelajaran. Buku teks memberikan pengetahuan yang terbatas kepada siswa tapi buku-buku lain yang membantu mereka belajar di luar kelas dan menanamkan rasa haus untuk belajar sendiri. Persentase nilai siswa yang menggunakan buku bantu adalah 63,33% dan siswa yang tidak menggunakan buku bantu adalah 56.19%.

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki dampak dari status sosial ekonomi terhadap prestasi mahasiswa. Pencapaian tersebut diukur dengan nilai keseluruhan mahasiswa di tingkat Matric dan F.Sc. Sampel diambil secara acak dari tiga perguruan tinggi Distrik Gujrat. Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data. Hasilnya dihitung dalam bentuk persentase. Temuan menunjukkan bahwa status sosial ekonomi stabil mencerminkan sebuah keluarga dalam pencapaian akademik siswa dalam banyak cara. Hal ini juga menyimpulkan bahwa pendidikan orang tua penting dalam pencapaian pendidikan anak-anak mereka. Teknologi Informasi dan lainnya Fasilitas meningkatkan kinerja siswa dan mereka melakukannya dengan baik di sekolah-sekolah. Akhirnya dibuktikan dengan hasil bahwa status sosial ekonomi yang stabil dari sebuah keluarga membawa kenyamanan, sikap positif dan lingkungan yang sehat yang mengarah ke prestasi akademik yang tinggi sebagai bagian dari siswa.

Daftar Pustaka

Annette, Lareau. (2003). Unequal Childhoods: Race, Class, and Family Life. University of California Press

Apple, M. & Zenk, C., (1996). American realities: Poverty, economy, and education.Cultural Politics and Education. 68-90.

Bloom,B.S , The Home Environment and School Learning, Paper Commissioned by the Study Group on the National Assessment of Student Achievement.

Bogard, K. (2005). Affluent adolescents, depression, and drug use: The role of adults in their lives. Adolescence, 40, 281-306.

Boushey, Heather and Weller, Christian. (2005). Inequality Matters: The Growing Economic Divide in America and its Poisonous Consequences.. “What the Numbers Tell Us.” Pp 27-40. Demos.

Bredekamp, S., & Rosegrant, T. (1992). Reaching potentials: Introduction. In S. Bredekamp & T. Rosegrant (Eds.), Reaching potentials: appropriate curriculum and assessment for young children (Vol. 1, pp. 2-8). Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.

Casanova, F. P., Garcia-Linares, M.C., Torre, M.J., & Carpio, M.V., (2005). Influence of family and socio-demographic variables on students with low academic achievement. Educational Psychology. 25(4). 423-435.

Christle, A., Jovilette,K., Nelson, M.C., (2007) School Characteristics Related to High School Dropout Rates. Remedial and Special Education, 28(6) 325-339

Crnic, K., & Lamberty G. (1994, April). Reconsidering school readiness: Conceptual and applied perspectives. Early Education and Development 5(2), 99-105. Available online: http://readyweb.crc.uiuc.edu/library/1994/crnic1.html

Economyprofessor.6 April 2008. http://www.economyprofessor.com/economictheories/absolute-income-hypothesis.php

Govt. of Pakistan. (2008) National Center for Educational Statistics. Islamabad, Statistical Division.H.Jeanve , Sociology of Education, New Jersey, Englewood Cliffs. Psychological Bulletin, Vol 91(3), May 1982.

Janny, Scott, & L,David. “Class Matters: A Special Edition.” New York Times 14 May 2005. http://www.nytimes.com/2005/05/14/national/class/15MOBILITY-WEB.html The relation between socioeconomic status and academic achievement. White, Karl R.

Kebutuhan Manusia Terhadap Agama

Kebutuhan Manusia Terhadap Agama

Pengertian Agama

Secara sederhana, pengertian agama dapat dilihat dari sudut kebahasaan (etimologis) dan sudut istilah (terminologis). Mengartikan agama dari sudut istilah kebahasaan akan terasa lebih mudah daripada mengartikan agama dari sudut istilah karena pengertian agama dari sudut istilah ini sudah mengandung muatan subyektivitas dari orang yang mengartikannya. Atas dasar ini, maka tidak mengherankan jika muncul beberapa ahli yang tidak tertarik mendefinisikan agama. James H. Leuba, misalnya, berusaha mengumpulkan semua definisi yang pernah dibuat orang tentang agama, tidak kurang dari 48 teori. Namun, akhirnya ia berkesimpulan bahwa usaha untuk membuat defenisi agama itu tak ada gunanya karena hanya merupakan kepandaian bersilat lidah. Selanjutnya Mukti Ali pernah mengatakan, barangkali tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan defenisi selain dari kata agama. Pernyataan ini didasarkan kepada tiga alasan. Pertama, bahwa pengalaman agama adalah soal batin, subyektif dan sangat individualis sifatnya. Kedua barangkali tidak ada orang yang begitu bersemangat dan emosional daripada orang yang membicarakan agama. Karena itu, setiap pembahasan tentang arti agama selalu ada emosi yang melekat erat sehingga kata agama itu sulit didefinisikan. Ketiga, kosepsi tentang agama dipengaruhi oleh tujuan dari orang yang memberikan definisi tersebut.

Senada dengan Mukti Ali, M. Sastrapratedja mengatakan bahwa salah satu kesulitan untuk berbicara mengenai agama secara umum adalah adanya perbedaan-perbedaan dalam memahami arti agama dan disamping adanya perbedaan juga dalam cara memahmi serta penerimaan setiap agama terhadap suatu usaha memahami agama. Setiap agama memiliki interpretasi diri yang berbeda dan keluasan interpretasi diri itu juga berbeda-beda..

Sampai sekarang perdebatan tentang definisi agama masih belum selesai, sehingga W.H. Clark, seorang ahli Ilmu Jiwa Agama, sebagaimana dikutip Zakiah Daradjat mengatakan, bahwa tidak ada yang lebih sukar daripada mencari kata-kata yang dapat digunakan untuk membuat definisi agama karena pengalaman agama adalah subyektif, intern dan individual, dimana setiap orang akan merasakan pengalaman agama yang berbeda dari orang lain.

Pengertian agama dari segi bahasa dapat kita ikuti antara lain uraian yang diberikan Harun Nasution. Menurutnya, dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama, dikenan pula kata din (Ïﻴﻦ ) dari bahasa Arab dan kata religi dalam bahasa Eropa. Menurutnya, agama berasal dari kata sanskrit. Menurut satu pendapat, demikian Harun Nasution mengatakan, kata itu tersusun dari dua kata, a = tidak dan gam = pergi, jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun-temurun. Hal demikian menunjukkan pada salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Selanjutnya ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci, dan agama-agama memang mempunyai kitab-kitab suci.

Selanjutnya din dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan dan kebiasaan

Sementara itu Elizabeth K Nottingham yang pendapatnya tersebut tampak lebih menunjukkan pada realitas objektif, yaitu bahwa ia melihat pada dasaranya agama itu bertujuan mengangkat harkat dan martabat manusia dengan cara memberikan suasana batin yang nyaman dan menyejukkan, tapi juga agama terkadang disalah-gunakan oleh penganutnya untuk tujuan-tujuan yang merugikan orang lain.

Substansi agama bersifat transenden tetapi juga sekaligus imanen. Ia transenden, karena substansi agama sulit didefinisikan dan tidak terjangkau kecuali melalui predikat atau bentuk formalnya yang lahiriah. Namun begitu, agama juga imanen karena sesungguhnya hubungan antara predikat dan substansi tidak mungkin dipisahkan. Kalau saja substansi agama bisa dibuat hierarki, maka substansi agama yang paling primordial hanyalah satu. Ia bersifat parennial, tidak terbatas karena ia merupakan pancaran dari yang mutlak. Ketika substansi agama hadir dalam bentuk yang terbatas, maka sesungguhnya agama pada waktu yang sama bersifat universal sekaligus partikular.

Karena banyaknya definisi tentang agama yang dikemukakan para ahli, Harun Nasution mengatakan bahwa dapat diberi definisi sebagai berikut :

1). Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi;

2). Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia;

3). Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia;

4). Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu;

5). Suatu sistem tingkah laku (code of condut) yang berasal dari kekuatan gaib;

6). Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib;

7). Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia;

8). Ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul (utusan Allah).

Selanjutnya, Taib Thahir Abdul Mu’in mengemukakan definisi agama sebagai suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk dengan kehendak dan pilihannya sendiri mengikuti peraturan tersebut, guna mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat.

Dari beberapa definisi di atas, kita dapat menjumpai 4 unsur yang menjadi karakteristik agama sebagai berikut :

a). Pertama, unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib.

b). Kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan yang dimaksud.

c). Ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia

d). Keempat, unsur paham adanya yang kudus (sacred) dan suci, dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan, tempat-tempat tertentu, peralatan untuk menyelenggarakan upacara dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun menurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dari kesimpulan tersebut dapat dijumpai adanya lima aspek yang terkandung dalam agama. Pertama, aspek asal-usulnya, yaitu ada yang berasal dari Tuhan seperti agama samawi, dan ada yang berasal dari pemikiran manusia seperti agama ardli atau agama kebudayaan. Kedua, aspek tujuannya yaitu untuk memberikan tuntunan hidup agar bahagia di dunia dan akhirat. Ketiga, aspek ruang lingkupnya, yaitu keyakinan akan adanya kekuatan gaib, keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia ini dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib, respon yang bersifat emosional, dan adanya yang dianggap suci. Keempat, aspek pemasyarakatannya, yaitu disampaikan secara turun temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi lain. Kelima, aspek sumbernya, yaitu kitab suci.

Latar Belakang Perlunya Manusia Terhadap Agama

Sekurang-kurangnya ada empat alasan yang melatarbelakangi perlunya manusia terhadap agama. Keempat alasan tersebut secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Latar Belakang Fitrah Manusia

Dalam bukunya yang berjudul Perspektif Manusia dan Agama, Murthada Muthahhari mengatakan, bahwa di saat berbicara tentang para nabi, Imam Ali as. menyebutkan bahwa mereka diutus untuk mengingatkan manusia kepada perjanjian yang telah diikat oleh fitrah mereka, yang kelak mereka akan dituntut untuk memenuhinya. Perjanjian itu tidak tercatat di atas kertas, tidak pula diucapkan oleh lidah, melainkan terukir dengan pena ciptaan Allah di permukaan kalbu dan lubuk fitrah manusia, dan di atas permukaan hati nurani serta di kedalaman perasaan batiniah.

ﻓﺄﻗﻢæﺟﻬﻚﻟﻠﺪﻳﻦﺣﻨﻴﻔﺎﻓﻄﺮﺓﺍﷲﻓﻄﺮﺍﻟﻨﺎﺱﻋﻠﻴﻬﺎ (ﺍﻟﺮﻭã٣٠)

Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu (QS. Al-Rum, 30:30).

Berdasarkan informasi tersebut terlihat dengan jelas bahwa manusia secara fitri merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk beragama. Hal demikian sejalan dengan petunjuk nabi dalam salah satu hadisnya yang mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki fitrah (potensi beragama), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi.

Bukti manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi beragama ini dapat dilihat melalui bukti historis dan antropologis. Melalui bukti-bukti historis dan antropologis kita mengetahui bahwa pada manusia primitif yang kepadanya tidak pernah datang informasi mengenai Tuhan, ternyata mereka mempercayai adanya Tuhan, sungguh pun Tuhan yang mereka percayai itu terbatas pada daya khayalnya.

Sebagian hipotesis mengatakan bahwa agama adalah produk rasa takut. Seperti rasa takut manusia dari alam, dari gelegar suara guruh yang menggetarkan, dari luasnya lautan, dan dari deburnya ombak yang menggulung serta gejala-gejala alamiah lainnya. Sebagai akibat dari rasa takut ini, terlintaslah agama dalam benak manusia. Lucterius, seorang filosof Yunani yang pendapatnya dikutip Murthada Muthahhari mengatakan bahwa nenek moyang pertama para dewa adalah dewa ketakutan. Hipotesis lainnya mengatakan bahwa agama adalah produk kebodohan. Sebagian orang percaya bahwa faktor yang mewujudkan agama adalah kebodohan manusia, sebab manusia, sebab dengan wataknya selalu cenderung untuk mengetahui sebab-sebab dan hukum-hukum yang berlaku atas alam ini serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya.

Beberapa hipotesis tersebut telah banyak dibuktikan kegagalannya oleh para ahli karena dasar hipotesis tersebut adalah pemikiran manusia yang terbatas, sedangkan agama yang benar mesti datang dari yang Maha Tidak Terbatas, yaitu Tuhan. Hipotesis tersebut sekedar menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi beragama, namun potensi tersebut jka tidak diarahkan akan keliru hasilnya sebagaimana terlihat pada beberapa hipotesis tersebut. Namun demikian, hal ini tidak berarti akal manusia tidak ada manfaatnya, melainkan menunjukkan bahwa dalam hal beragama akal saja tidaklah cukup.

Informasi lainnya yang menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi beragama dikemukakan oleh Carld Gustave Jung. Jung percaya, bahwa agama termasuk hal-hal yang memang sudah ada di dalam bawah sadar secara fitri dan alami. Selanjutnya William James, seorang filosof dan ilmuan terkemuka dari Amerika mengatakan, ”Kendatipun benar pernyataan bahwa hal-hal fisis dan meterial merupakan sumber tumbuhnya berbagai keinginan batin, namun banyak pula keinginan yang tumbuh dari alam di balik alam material ini”. Buktinya, banyak perbuatan manusia tidak bersesuaian dengan perhitungan-perhitungan material. Sementara itu, Alexis Carell, salah seorang pemenang hadiah Nobel berpendapat bahwa doa merupakan gejala keagamaan yang paling agung bagi manusia, karena pada keadaan itu jiwa manusia terbang melayang kepada Tuhan. Pada bagian lain dari bukunya yang berjudul Doa, Carell mengatakan bahwa pada batin manusia ada seberkas sinar yang menunjukkan kepada manusia kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang kadang-kadang dilakukannya. Sinar inilah yang mencegah manusia dari terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan penyimpangan.

Adanya naluri beragama (bertuhan) tersebut lebih lanjut dapat semakin diperjelas jika kita mengkaji bidang tasawuf. Ketika kita mengkaji paham hulul dari Al-Hallaj (858 – 933 M) misalnya kita jumpai pendapatnya bahwa pada diri manusia terdapat sifat dasar ke-Tuhanan yang disebut lahut, dan sifat dasar kemanusiaan yang disebut nasut. Demikian pula pada diri Tuhan pun terdapat sifat lahut dan nasut. Sifat lahut Tuhan mengacu pada zat-Nya, sedangkan sifat nasut Tuhan mengacu pada sifat-Nya. Sementara itu sifat nasut manusia mengacu pada unsur lahiriah dan fisik manusi, sedangkan sifat lahut manusia mangacu kepada unsur batiniah dan Ilahiah. Jika manusia mampu merdam sifat nasutnya maka akan tampak adalah sifat lahutnya. Dalam keadaan demikian terjadilah pertemuan antara nasut Tuhan dengan lahut manusia, dan inilah yang dinamakan hulul.

2. Kelemahan dan Kekurangan Manusia

Faktor lainnya yang melatarbelakangi manusia memerlukan agama adalah karena di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan juga memiliki kekurangan. Hal ini antara laian diungkapkan oleh kata Al-Nafs. Menurut Qurash Shihab, bahwa dalam pandangan Alquran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan, dan karena itu sisi dalam manusia inilah yang oleh Alquran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Kita misalnya ayat yang berbunyi :

ﻭﻧﻔﺲﻭﻣﺎﺳﻮﻫﺎ٧ﻓﺎﻟﻬﻤﻬﺎﻓﺠﻮﺭﻫﺎﻭﺗﻘﻮﻫﺎ(ﺍﻟﺜﻤﺲ)

Demi nafs serta penyempurnaa ciptaan, Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakutan. (QS. Al-Syams) 91 : 7 – 8).

Menurut Quraish Shihab bahwa kata mengilhamkan berarti potensi agar manusia melalui nafs menangkap makna baik dan buruk, serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Di sini antara lain terlihat perbedaan pengertian kata ini menurut Alquran dengan terminologi kaum Sufi, yang oleh Al-Qusyairi dalam risalahnya dinyatakan bahwa nafs dalam pengertian sufi adalah sesuatu yang melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk. Pengertian kaum Sufi tentang nafs ini sama dengan yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang antara lain menjelaskan bahwa nafs adalah dorongan hati yang kuat untuk berbuat yang kurang baik.

Kaum Mu’tazilah mewajibkan pada Tuhan agar menurunkan wahyu dengan tujuan agar kekurangan yang dimiliki akal dapat dilengkapi dengan informasi yang datang dari wahyu (agama). Dengan demikian, Mu’tazilah secara tidak langsung memandang bahwa manusia memerlukan wahyu.

3. Tantangan Manusia

Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan (Lihat QS. 12:5; 17:53). Sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan uapaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan.

Praktek Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Prespektif Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

Praktek Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Prespektif Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

Dokumen Akumtansi merupakan sumber utama untuk pencatatan ke dalam jurnal dan buku pembantu. Karena akuntansi hanya mencatat objek yang timbul akibat transaksi yang sah maka tidak ada transaksi tanpa bukti transaksi. Adanya bukti transasksi inilah yang memicu pencatatan akuntansi. Setiap transaksi merupakan sumber utama untuk pencatatan ke dalam jurnal dan buku pembantu. Setiap transaksi harus disertai dengan dokumen atau bukti transaksi yang sah.

Dokumen transaksi terdiri atas:

1. Bukti Penerimaan Kas

Bukti Penerimaan Kas merupakan semua dokumen yang menjadi bukti adanya penerimaan kas oleh daerah dan menjadi sumber bagi pencatatan ke dalam jurnal penerimnaan kas. Bukti penerimaan kas dapat berupa:

a. Surat Tanda Setoran

b. Tanda Bukti Penerimaan

c. Rekap Penerimaan Hariian

d. Dst sesuai dengan kebijakan yang ada di daerah

2. Bukti Pengeluaran Kas

Bukti Pengeluaran Kas merupakan semua dokumen yang menjadi bukti adanya pengeluaran kas oleh daerah dan menjadi sumber bagi pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas dapat berupa:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

b. Surat Perintah Membayar (SPM)

c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

d. Tanda Bukti Pengeluaran

e. Dst sesuai dengan kebijakan yang ada di daerah

3. Bukti Memorial

Bukti Memorial merupakan bukti pencatatan pada Jurnal Umum

CATATAN AKUNTANSI

Catatan akuntansi merupakan bagian dari siklus akuntansi keuangan daerah. Catatan akuntansi tersebut digunakan untuk mencatat segala macam transaksi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah. Pencatatan dilakukan dengan sistem double entry berdasarkan basis Kas Modifikasian. Sistem double entry menggantikan sistem single entry.

Sistem singe entry ditinggalkan karena

1. Single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif

2. Tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya

3. Single entry telah ditinggalkan oleh banyak negar-negara maju.

Sistem double entry merupakan sistem pembukuan berpasangan, dimana dalam setiap pencatatan transaksi maka kita akan mencatat dua hal yang terpengaruh dengan adanya transaksi tersebut. Pencatatan ini dikenal dengan sistem debit-kredit.

Sistem double entry digunakan sebab memiliki keuntungan

1. Sistem double entry dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih mudah diaudit dan penelusuran antara bukti transaksi, catatan, dan keberadaan kekayaan, utang, dan ekuitas organisasi

2. Pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Sedangkan basis kas modifikasian berarti pencatatan hanya dilakukan hanya terhadap transaksi yang melibatkan kas, sedangkan transaksi yang tidak ada penerimaan atau pengeluaran kas dicatat diakhir periode dalam jurnal penyesuaian. Dengan basis kas modifikasian, pencatatan anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk menghasilkan laporan neraca di akhir periode akuntansi digunakan basis akrual.

Catatan akuntansi terdiri dari beberapa macam jurnal, yaitu:

Jurnal Penerimaan Kas

Buku Jurnal Penerimaan Kas merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan mengolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas. Contohnya adalah penerimaan kas dari pinjaman.

Data yang dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal ini adalah:

1. Tanggal transaksi atau kejadian keuangan, dicatat secara urut tanggal (kronologis)

2. Jurnal Kas yang diterima, dalam bentuk uang, bukan barang

3. Obyek Penerimaan kas, yaitu obyek yang menyebabkan terjadinya penerimaan kas

Jurnal Standar

Transaksi atau kejadian yang mengakibatkan penerimaan kas umumnya berupa:

1. Penerimaan Kas dari pendapatan asli daerah

2. Penerimaan Kas dari penerimaan dana perimbangan

3. Penerimaan Kas dari lain-lain pendapatan yang sah

4. Penerimaan Kas dari pinjaman

5. Penerimaan Kas dari tagihan piutang

Untuk mencatat dan menggolongkan transaksi kejadian tersebut, jurnal standar penerimaan kas adalah:

Debit : Kas
Kredit : Pendapatan Asli Daerah (ditulis nama obyek)
Pendapatan Dana Perimbangan (ditulis nama obyek)
Lain-lain Pendapatan yang Sah (ditulis nama obyek)
Pembiayaan – Penerimaan Pinjaman (ditulis nama obyek)
Pembiayaan – Penerimaan Piutang (ditulis nama obyek)

Jurnal Pengeluaran Kas

Jurnal Pengeluaran Kas memberikan makna bahwa kas dikredit dan rekening yang terdapat dalam jurnal pengeluaran kas pada tanggal terjadinya transaksi. Buku Jurnal Pengeluaran Kas merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran kas, misalnya adalah pengeluaran kas untuk belanja.

Seperti halnya Jurnal Penerimaan Kas, transaksi pengeluaran kas juga terjadi berulangkali. Data yang dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal ini minimal adalah:

1) Tanggal Transaksi atau Kejadian Keuangan

2) Jumlah Kas yang Diterima

3) Obyek Pengeluaran Kas

Jurnal Standar

Transaksi atau kejadian yang mengakibatkan pengeluaran kas antara lain:

1. Pengeluaran Kas untuk belanja adminstrasi umum

2. Pengeluaran Kas untuk belanja operasi

3. Pengeluaran Kas untuk belanja modal aparatur

4. Pengeluaran Kas untuk belanja modal publik

5. Pengeluaran Kas untuk belanja transfer

6. Pengeluaran Kas untuk belanja tidak tersangka

7. Pengeluaran Kas untuk pembayaran hutang pokok

8. Pengeluaran Kas untuk penyertaan modal

Untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian tersebut, Jurnal Standar Pengeluaran Kas adalah:

Debit : Belanja Administrasi Umum ( ditulis nama obyek)
Belanja Operasi dan Pemeliharaan ( ditulis nama obyek)
Belanja Modal aparatur ( ditulis nama obyek)
Belanja modal Publik ( ditulis nama obyek)
Belanja Transfer ( ditulis nama obyek)
Belanja Tdak Tersangka ( ditulis nama obyek)
Pembiayaan – Pembayaran Hutang ( ditulis nama obyek)
Pembiayaan – Penyertaan Modal ( ditulis nama obyek)

Kredit : Kas

Jurnal Umum

Kedua jurnal diatas merupakan jurnal yang digunakan hanya untuk transaksi yang melibatkan Kas Daearah. Untuk transaksi yang tidak melibatkan Kas Daerah, dicatat dalam satu buku jurnal yang lain yaitu Buku Jurnal Umum.

Buku Jurnal Umum merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang tidak mengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas. Misalnya adalah donasi berupa aktiva tetap, dan pembelian barang secara kredit.

Data yang dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal ini minimal adalah:

· Tanggal Transaksi atau Kejadian Keuangan

· Kode Rekening

· Uraian

· Jumlah Debit

· Jumlah Kredit

Disamping itu, buku jurnal umum dapat dirancang utnuk menampung data lain sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan untuk penggolangan dan perincian transaki digunakan 2 buku, yaitu:

Buku Besar

Transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal kemudian akan diringkas dalam buku besar. Proses peringkasan atau pemindahan akun/ rekening ke buku besar disebut dengan posting.

Buku besar pada dasarnya terdiri dari sekumpulan rekening yang digunakan untuk menmpung nama rekening yang telah dicatat dan digolongkan dalam Buku Jurnal. Jenis dan macam buku besar menyesuaikan dengan kelompok rekening dalam struktur APBD yang baru, yaitu:

1. Buku Besar Pendapatan

Buku Besar Pendapatan memuat rekening-rekening pendapatan. Selanjutnya dirinci lagi sesuai dengan komponen yang menyusun rekening pendapatan yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah

Termasuk dalam buku besar kelompok Pendapatan Asli daerah adalah:

1) buku besar Pajak Hotel

2) buku besar Pajak Restoran

3) buku besar Retribusi Pelayanan Kesahatan

4) buku besar Pelayanan Parkir

b. Dana Perimbangan

1) buku besar bagi Hasil Pajak

2) buku besar Bagi Hasil Bukan Pajak

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. buku besar Bantuan Dana Kontinjensi

b. buku besar Dana Darurat

2. Buku Besar Belanja

Buku besar ini mencakup rekening-rekening belanja daerah, yaitu:

a. Buku Besar Belanja Administrasi Umum, contoh Gaji dan Tunjangan

b. Buku Besar Belanja Operasi dan Pemeliharaan, contoh Honorarium/ Upah

c. Buku Besar Belanja Modal/Pembangunan, contohnya Belanja Modal Gedung, Belanja Modal Kendaraan

d. Buku Besar Belanja Bagi Hasil dan Bantuan

e. Buku Besar Belanja Tidak Tersangka

3. Buku Besar Pembiayaan

Buku besar pembiayaan memuat ringkasan rekening-rekening pembiayaan yang dilakukan oleh daerah, baik pembiayaan dari penerimaan maupun pengeluaran daerah.

Jenisnya antara lain: Buku Besar Pembiayaan-Penerimaan Piutang dan Buku Besar Pembiayaan-Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo

4. Buku Besar Aktiva

Termasuk jenis buku besar aktiva adalah:

a. Buku Besar Aktiva Lancar, terdiri dari BB Kas, BB Piutang Pajak, BB Piutang Retribusi

b. Buku Besar Investasi Jangka Panjang, terdiri atas BB Invesatasi dalam Saham

c. Buku Besar Aktiva Tetap, terdiri atas: BB Tanah, BB Jalan dan Jembatan

d. Buku Besar Dana Cadangan

e. Buku Besar Aktiva Lain-lain

5. Buku Besar Utang

Jenis dan Klasifikasi buku besar utang sesuai dengan jenis utang dan kondisi daerah masing-masing.

Contohnya adalah Buku Besar Utang Lancar (BB Utang Belanja, BB Utang Pajak) dan Buku Besar Utang Jangka Panjang (BB Utang Dalam Negeri)

6. Buku Besar Ekuitas Dana

Jenis dan klasifiasi buku besar tersebut disesuaikan dengan daerah masing-masing, misalnya:

a. buku besar Ekuitas dana Umum

b. buku besar Dana Donasi

Berikut adalah Langkah-langkah yang harus dilakukan sewaktu pemindahbukuan jurnal (posting) dari buku jurnal ke buku besar.

Masukkan tanggal setiap transaksi pada kolom tanggal
Masukkan jumlah setiap transaksi pada kolom yang sesuai, debit atau kredit dan masukkan saldo baru pada kolom saldo, secar kumulatif
Kolom Ref pada Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran serta jurnal umum diberikan tanda (V) atau check sebagai tanda bahwa transaksi atau jurnal tersebut telah diposting ke buku besar.

7. Buku Besar Pembantu

Rekening –rekening yang terdapat dalam buku besar dapat dibedakan atas rekening yang tidak membutuhkan perincian dan rekening yang membutuhkan perincian. Untuk rekening yang memerlukan perincian lebih lanjut dan dicatat dalam buku pembantu.

Buku besar pembantu merupakan catatan akuntansi yang fungsinya memberikan informasi rinci dari suatu rekening yang diringkas dalam Buku Besar. Sumber pencatatan ke buku buku pembantu adalah dokumen atau bukti transaksi. Contoh rekening-rekening dalam buku besar yang memerlukan Buku Besar Pembantu adalah: Piutang, persediaan, Investasi Jangka Panjang, Aktiva Tetap, dan Hutang.

Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi dan Pengendalian Organisasi

Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi dan Pengendalian Organisasi

1. Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi

Perencanaan merupakan cara organisasi menertapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya stategik, taktis dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan oprganisasi akuntansi menejemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk menfasilitasi perencanaan.

Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tangkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang diakitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini.

Informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu :

· Informasi yang sifatnya rutin ataukah ad hoc

· Informasi kuantitatif ataukah kualitatif

· Informasi disampaiakan melalui saluran formal ataukah informal

Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran atau bulanan. Sementara itu organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang sifatnya segera. Untuk melakukan perencanaan temporer diperlukan informasi yang sifatnya temporer.

Informasi akuntansi utntuk perencanmaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah disampaiakn secara formal atau informal. Mekanisme formalnya misalanya melaului rapat-rapat dinas, rapat komisis dsb. Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan informal relatif jarang dilakukan. Hal tsb disebabkan karena adanya batasan transparansi dan akunbtabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja.

2. Akuntansi Sebagai Alat Pengendali Organisasi

Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tyergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Pada organisasi bisnis yang sifatnya berorientasi pada laba, amak alat pengendalinya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negoisasi (negotiated bargain), meskipun hal tersebut bervariasai untuk setiap organisasi dan tingkat manajemen. Pengendalian untuk menajemen level bawah lebih bersifat tegas dan memaksa, sedangkan untuk manajmen level atas bersifat normatif.

Untuk organisasi sektor publik karena sifatnya tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, amak alat pengendalinya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja terutama pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas (value for money), akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi yaitu mengkuantifikasi keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter.

Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akunatnsi umumnya disampaiakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintgrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi.

Dalam memahami organisasi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (financial control) dengan akuntansi sebagai alat pengendali organisasi (organization control). Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang baik. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas diandingkan pengendalian keuangan. Informasi yang dibutuhkan lebih komplek tidak sekedar informasi keuangan saja. Sebagai contoh dalam sebuah usulan investasi publik, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah berupa prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut. Sementara itu untuk tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas meliputi asapek ekonomi, sosial dan politik dari investasi yang diajukan.

Proses Perencanaan dan pengendalian Manajerial Sektor Publik

Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tindak lanjut (follow up) untuk menidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapoai. Sebaliknya tanpa pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya target atau rencana yang digunakan sebagai pembanfding. Perencanaan dan pengendalian merupalkan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap aklan terkait dengan tahap yang lainnya dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones dan Pendlebury membagi p[roses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi lima tahap yaitu :

1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar

2. Perencanaan operasional

3. Penganggaran

4. Pengendalian dan pengukuran

5. Pelaporan, analisis dan umpan balik

Gambar Proses Perencanaan dan Pengendalian

Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi :

1. Perencanaan strategik

2. Pemberian informasi biaya

3. Penilaian investasi

4. Penganggaran

5. Penentuan biaya pelayanan (cost of service) dan penentuan tarif pelayanan (charging for service)

6. Penilaian kinerja

Perencanaan Strategik

Akuntansi majamen dibutuhkan sejak tahap perencanaan strategik. Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program-program tsb diseleksi dan dipilih sesuai dengan skala prioritas sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajmen adalah memberikan informasi untuk mementukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas, sehingga berdasarkan informasi akuntansi tsb manajer dapat menentukan anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki.

Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang handal dan akurat, relevan untuk menghitung berapa besarnya biaya program, aktivitas atau proyek. Sistem informasi akunatsni manajemen yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya pembororsan,kebocoran dana dan mendeteksi program-pprogram yang tidak layak secara ekonomi. Akunatsni manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan yaitu : efisiensi biaya, kualitas produk dan pelayanan ( cash, quality and service).

Untuk dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akantansi manajemen yang modern, yaitu dengan menerapkan teknis akunatnsi manajemen yang diterapkan di sektor suasta. Terdapat perbedaan antara sektor suasta dan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk atau pelayanan, hal ini disebabkan bahwa sebagain besar biaya pelayanan pada sektor suasta cenderung merupakan engineered cost yang memiliki hubungan secara langsung dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor publik sebagaian besar merupakan discretionary cost yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsunmg dengan aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan sektor publik merupakan intangible output yang sulit diukur, maka peran manajer publik sangat penting dalam pengendalian biaya

Pemberian Informasi Biaya

Biaya (cost) dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok :

· Biaya input, adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupabiaya tenaga kerja dan biaya bahan baku

· Biaya output, adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga samapai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik output dapat diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. Contoh pada perusahaan transportasi massa, biaya mungkin diukur berdasarkan biaya per penumpang

· Biaya proses, biaya ini dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi, biaya dapat diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi, misalnya biaya departemen produksi, dep personalia, biaya dinas-dinas dsb.

Proses penentuan biaya meliputi lima aktivitas, yaitu cost finding, cost recording, cost analizing, strategic cost reduction dan cost reporting.

· Cost finding,

Pada tahap ini pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk/ jasa layanan

· Cost recording,

Pada tahap ini yang dilakukan adalah kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi

· Cost analizing,

Pada tahap ini dilakukan analisis biaya yaitu mengindentifikasi jenis dan perikalku biaya, perubahan biaya dan volume kegiatan. Manajamen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya (cost driver) agar dapat doilakukan strategi efisiensi biaya.

· Strategic cost reduction

Tahap ini adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money. Pendekatan strategik dalam pengurangan biaya memiliki karakteristik sbb :

1. Berjangka panjang. Manajemen biaya strategik merupakan usaha jangka paanjang yang membentuk kultur organisasi agar penurunan biaya menjadi budaya yang mampu bertahan lama

2. Berdasarkan kultur perbaiakan berkelanjutan dan berfokus pada pelayanan kepada masyarakat

3. Manajemen harus bersifat proaktif dalam melakukan penghematan biaya

4. Keseriusan manajemen puncak (top manager) merupakan penentu efektifitas program pengurangan biaya karena pada dasarnya manajemen biaya strategik merupakan tone form the top

· Cost reporting.

Tahap terakhir adalah memeberikan informasi baiay secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian diintegrasikan ke dalam suatu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Informasi manajemen hendaknya dapat mendeteksi adanya pemborosan yanbg masih berpotensi untuk diefisiensikan serta mencari metode atau teknik untuk penghematan biaya. Akuntansi manajemen hendaknya dapat mendukung dan memperkuat pelaksanaan prinsip value for money dan public accountability organisasi sektor publik

Penilaian Investasi

Akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik handak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi baiya, resiko dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Dalam penilaian suatu investasi, faktor yang harus fdiperhatikan oleh akuntansi manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat resiko dan ketidakpastian serta sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan.

Penilaian invesatasi pada organisasi sektor publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya – manfaat (cost benefit analysis). Dalam praktek ini sulit dilakukan karena biaya yang diukur tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga dari sisi biaya sosial dan manfaat sosial yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan. Menentukan biaya dan manfaat sosial dalam satuan moneter sanbgat silut dilakukan. Kemudian untuk memudahkan digunakan analisis efektifitas biaya (cost effectiveness analysis), yaitu menekankan seberapa besar dampak yang dicapai dari suatu proyek atau investasi dengan biaya tertentu

Penganggaran

Akuntansi menajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi dan stabilisasi maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan an mendistribusikan sumber adana publik secara ekonomis, efisien dan efektif adil dan merata. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, jika tidak akuntansi manajemen tidak akan banyak bermanfaat karena hanya akan berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Penentuan Cost of Service dan Charging for Service

Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan secara cepat, berkualitas dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin meningkat dan kesejahteraan akan semakin meningkat pula.

Penentuan biaya pelayanan (Cost of Service) dan penentuan tarif (Charging for Service) merupakan satu rangakaian dimana keduanya membutuhkan informasi akuntansi. Sebagai contoh pemerintah harus dapat menentukan berapa biaya untuk membangaun terminal bus atau stasiun kereta api yang tertib aman dan nyaman serta biaya operasioalnya. Bedasarkan informasi ini pemerintah dapat menentukan berapa besarnya biaya tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada para pemakai jasa pelayanan terminal atau stasiun tsb, demikian juga untuk PDAM dsb.

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian, ini untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Disini peran akuntansi manajemen adalah dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktifitas.