Pentingnya Pendidikan Nilai Moral Dalam Pendidikan Formal Di Era Globalisasi

Pentingnya Pendidikan Nilai Moral Dalam Pendidikan Formal Di Era Globalisasi 

Sektor pendidikan menjadi kunci utama dalam peningkatan kualitas bangsa. Sebelumnya, pemerintah berstrategi dalam pengembangan pembangunan secara fisik untuk melihat kemajuan bangsanya, namun dalam tataran masa kini peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas dalam parameter kemajuan bangsa. Tidak ada jalan lain untuk pengembangan tersebut adalah dengan cara peningkatan mutu pendidikan. 

Saat ini sistem pendidikan nasional telah disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetatuan dan teknologi serta kondisi sosial-budaya. Sarat di dalamnya prinsip-prinsip pendidikan yang berlandaskan kesatuan dan keutuhan nasional, menjunjung tinggi kepribadian bangsa yang bermartabat dan bermoral, kreatifitas, keterampilan, dan sebagainya. 

Dalam Era otonomi daerah yang sedang berjalan membawa implikasi perubahan paradigma pendidikan tinggi. Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak terhadap Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam mengembangkan kurikulum, sebagai tindak lanjut dari reorganisasi, reorientasi, dan reposisi lembaga. Hal tersebut adalah untuk mengantisipasi tantangan dan masalah-masalah yang ada dengan orientasi akhir adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di LPTK. 

Mutu pendidikan ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu menyangkut input, proses, dukungan lingkungan, sarana dan prasarana. Penjabaran lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut bahwa input berkaitan dengan kondisi peserta didik (minat, bakat, potensi, motivasi, sikap), proses berkaitan erat dengan penciptaan suasana pembelajaran, yang dalam hal ini lebih banyak ditekankan pada kreativitas pengajar (guru), dukungan lingkungan berkaitan dengan suasana atau situasi dan kondisi yang mendukung terhadap proses pembelajaran seperti lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, sedangkan sarana/prasarana adalah perangkat yang dapat memfasilitasi aktivitas pembelajaran, seperti gedung, alat-alat laboratorium, komputer dan sebagainya. 

Berkaitan dengan faktor proses, guru menjadi faktor utama dalam penciptaan suasana pembelajaran. Kompetensi guru dituntut dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Kemampuan profesional guru dalam menjalankan tugasnya terlihat ketika ia mengikuti pendidikan prajabatan yang ditempuhnya dan pendidikan dalam jabatan (inservice training) yang pernah dialaminya serta pengalaman mengajar atau kepemilikan ketika diakui oleh LPTK untuk melaksanakan tugas profesi di bidang kependidikan. 

Menurut Iwa Kutandi (2004 : 2) bahwa studi tentang pendidikan guru diakhir abad ke 20 dan awal abad ke 21 menunjukkan fenomena yang semakin kuat menempatkan guru sebagai suatu profesi. Kondisi nyata kini memandang bahwa guru/keguruan sebagai sebuah profesi, bukan lagi dianggap sebagai suatu pekerjaan (vokasional) biasa yang memerlukan pendidikan tertentu. Kedudukan seperti ini setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan eksternal. Secara internal, terjadi penguatan dalam kedudukan sosial, proteksi jabatan, penghasilan, dan status hukum. Sebagai implikasi posisi ini, maka secara eksternal terjadi harapan dan tuntutan kualitas profesi keguruan, yang tidak hanya diukur berdasarkan kriteria lembaga penghasil (LPTK), tetapi juga menurut kriteria pengguna (users) antara lain asosiasi profesi, masyarakat, dan lembaga yang mengangkat dan memberikan penghasilan. 

Profesi keguruan demikian menjadi sebuah ukuran kinerja dan kualitas guru, yang akan berimplikasi terhadap kurikulum pendidikan guru itu sendiri. Beberapa model kurikulum pendidikan guru telah dikembangkan dan diimplementasikan sebagai bukti eksistensi profesi guru yang terus berkembang dan profesional, yakni School Based Teacher Education (SBTE); Academic Based Teacher Education (ABTE); Collaborative Teacher Education (CTE); Performance Based Teacher Education (PBTE); dan Competency Based Teacher Education (CBTE). 

School Based Teacher Education (SBTE), adalah model penyelenggaraan pendidikan pendidikan guru yang memiliki ciri dua hal, yaitu: (1) penyelenggaraan pendidikan semata-mata diselenggarakan di sekolah; (2) permasalahan tentang pendidikan guru diserap dari lapangan. Dari dua ciri tersebut, maka kuirkulum yang dikembangkan terbatas kepada kepentingan peserta didik yang dirumuskan oleh sekolah. Model ini juga dapat berkembang menjadi Collaborative Teacher Education (CTE), artinya guru (pamong) di sekolah latihan dapat bekerjasama dengan dosen pembimbing dalam memecahkan persoalan kebutuhan praktikan (mahasiswa pendidikan guru). 

Model SBTE ini memiliki kelemahan antara lain: (1) tidak terjadi inovasi di lapangan, karena pendidikan guru hanya mendasarkan lingkungan sekolah; (2) lulusan yang dihasilkan kurang inovatif, karena kurang diperkenalkan tantangan dari luar sekolah; (3) pengakuan kualifikasi lulusan terbatas pada lembaga yang menghasilkan, tidak melibatkan lembaga/masyarakat sebagai pengguna. 

Competency Based Teacher Education (CBTE), adalah model penyelenggaraan pendidikan guru yang kurikulumnya dikembangkan berdasarkan ukuran kemampuan/kecakapan yang harus dikuasai oleh lulusan. Kurikulum pendidikan ini tidak hanya dikembangkan oleh lembaga penyelenggara, namun yang lebih penting adalah pengakuan dan justifikasi dari lembaga/masyarakat pengguna dan yang mengangkat lulusan. Kelembagaan inilah yang pada dasarnya akan memberikan lisensi (license) bagi lulusan untuk menjalankan tugas profesionalnya. Stanley Elam (dalam Sukmadinata, 2001:207) menyebut kesamaan kompetensi (competence) dengan performansi (performance), yaitu manyangkut unsur-unsur yang berkenaan dengan program pendidikan, pelaksanaan program, dan hal-hal yang bersifat umum. 

Pijakan psikologi yang menjadi dasar dalam CBTE adalah behavioristik, yang mengutamakan perilaku yang terukur (measurable) dan teramati (observable) dari keseluruhan kecakapan peserta didik. 

Sejak tahun 1980-an, untuk menuju profesionalisme guru, di banyak negara telah dikembangkan dan diimplementasikan kurikulum yang mengarah pada pembentukan kompetensi dasar pendidikan guru (Competency Based Teacher Education) (Natawidjaya, 2002). Esensi dari pengembangan dan implementasi ini adalah bahwa kurikulum yang dikembangkan harus berdasarkan standar nasional, menggambarkan profil lulusan (outcomes) yang jelas, serta mendapatkan pengakuan lembaga atau masyarakat yang akan menggunakan lulusan pendidikan guru. Hal ini dilakukan agar lulusan pendidikan (guru) memperoleh pengakuan yang tinggi (legitimize) dari pengguna dan pemberi penghasilan. Dalam cakupan yang lebih luas, melalui menerapan CBTE, di samping telah meningkatkan kualitas profesional lulusan, juga lebih penting adalah munculnya pengakuan secara eksternal dari masyarakat pengguna. Pengakuan dari masyarakat pengguna tiada lain adalah pertaruhan profesinalisasi guru. Jika guru dalam menjalankan tugasnnya profesional maka tidak ada kata penolakan terhadapnya dari masyarakat, bahkan ia dielu-elukan sebagai pahlawan pendidikan. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 5, menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah “anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan”. Ayat 6 pasal yang sama disebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah “mereka yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan”. Selanjutnya pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa “pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”. Kemudian pasal 40 ayat 2 menyatakan bahwa “Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban; a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; b) mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya”. 

Undang-Undang tersebut secara tegas menjelaskan bahwa seorang guru atau pendidik harus memiliki kemampuan profesional dalam perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pembimbingan. Secara legalitas, kemampuan-kemampuan profesional yang dipersyaratkan dalam undang-undang tersebut harus dimilki oleh setiap guru sebagai kemampuan dasar atau “core skills of teaching profession”. Penguasaan satu dan atau dua kemampuan saja belum dikatakan bahwa guru tersebut professional. Guru yang tidak mampu merencanakan walau pun mampu mengembangkan proses pembelajaran secara legal dianggap tidak memiliki kemampuan profesional. Demikian pula mereka yang sanggup merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran tetapi tidak mampu melakukan penilaian hasil belajar adalah juga guru yang tidak memiliki kemampuan profesional yang dipersyaratkan. Guru yang tidak mampu melakukan bimbingan terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar adalah guru yang tidak tidak memiliki kemampuan profesional berdasarkan Undang undang tersebut. Sedangkan kemampuan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kemampuan yang bersifat optional bagi guru pendidikan dasar dan menengah namun sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar di perguruan tinggi. 

Kemampuan profesional seorang guru harus didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman terhadap peserta didik, pemahaman dan kemampuan menerapkan keterampilan dasar mengajar, pengetahuan dan kemampuan untuk memotivasi peserta didik, pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan teori belajar, pemahaman terhadap kurikulum dan kemampuan mengidentifikasi ide dasar kurikulum. 

Hakekat Pendidikan

Wawasan tentang pendidikan sebagai proses belajar sepanjang hayat, menekankan pentingnya pergesaran tanggung jawab belajar kearah siswa/mahasiswa sebagai peserta didik yang merupakan komponen utama dalam proses belajar mengajar.

Tanggung jawab berhasil tindaknya tujuan pendidikan tersebut tidak hanya terletak pada lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat saja, melainkan juga tidak kalah pentingnya adalah siswa/mahasiswa itu sendiri. Bagaimana siswa/mahasiswa mempersiapkan diri dalam kondisi belajar, dan motivasi siswa/mahasiswa untuk belajar sehingga tercapai suatu tujuan yang diharapkan, baik itu tujuan atau harapan siswa/mahasiswa itu sendiri maupun tujuan atau harapan yang telah digariskan dalam tujuan pendidikan.

Manusia sebagai mahluk yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanaha watta’alla dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki mahluk Allah yang lain dalam kehidupannya, bahwa untuk mengolah akal pikirnya diperlukan suatu pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran.

Berdasarkan undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 1, bahwa ”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Menurut William F (tanpa tahun) ”Pendidikan harus dilihat di dalam cakupan pengertian yang luas. Pendidikan juga bukan merupakan suatu proses yang netral sehingga terbebas dari nilai-nilai dan Ideologi”.

Kosasih Djahiri (1980 : 3) mengatakan bahwa ”Pendidikan adalah merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinyu (terus menerus sepanjang hayat) kearah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya (civilized)”.

Dari pengertian tersebut bahwa Pendidikan adalah merupakan upaya yang terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapannya dan ada komitmen bersama didalam proses pendidikan itu. Berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu proses perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Berlangsung kontinyu artinya pendidikan itu terus menerus sepanjang hayat, selama manusia hidup proses pendidikan itu akan tetap dibutuhkan, kecuali apabila manusia sudah mati, tidak memerlukan lagi suatu proses pendidikan.

Selanjutnya diuraikan bahwa dalam upaya membina tadi digunakan asas/pendekatan manusiawi/humanistik serta meliput keseluruhan aspek/potensi anak didik serta utuh dan bulat (aspek fisik non fisik : emosi intelektual ; kognitif  afektif psikomotor), sedangkan pendekatan humanistik adalah pendekatan dimana anak didik dihargai sebagai insan manusia yang potensial, (mempunyai kemampuan kelebihan kekurangannya dll), diperlukan dengan penuh kasih sayang hangat kekeluargaan terbuka objektif dan penuh kejujuran serta dalam suasana kebebasan tanpa ada tekanan/paksaan apapun juga.

Melalui penerapan pendekatan humanistik maka pendidikan ini benar-benar akan merupakan upaya bantuan bagi anak untuk menggali dan mengembangkan potensi diri serta dunia kehidupan dari segala liku dan seginya.

Menurut Tilaar (2000 : 16) ada tiga hal yang perlu di kaji kembali dalam pendidikan. Pertama, pendidikan tidak dapat dibatasi hanya sebagai schooling belaka. Dengan membatasi pendidikan sebagai schooling maka pendidikan terasing dari kehidupan yang nyata dan masyarakat terlempar dari tanggung jawabnya dalam pendidikan. Oleh sebab itu, rumusan mengenai pendidikan dan kurikulumnya yang hanya membedakan antara pendidikan formal dan non formal perlu disempurnakan lagi dengan menempatkan pendidikan informal yang justru akan semakin memegang peranan penting didalam pembentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan global yang terbuka. Kedua, pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan intelegensi akademik peserta didik. Pengembangan seluruh spektrum intelegensi manusia baik jasmaniah maupun rohaniyahnya perlu diberikan kesempatan didalam program kurikulum yang luas dan pleksibel, baik didalam pendidikan formal, non formal dan informal. Ketiga, pendidikan ternyata bukan hanya membuat manusia pintar tetapi yang lebih penting ialah manusia yang berbudaya dan menyadari hakikat tujuan penciptaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sindhunata (2000 : 14) bahwa tujuan pendidikan bukan hanya manusia yang terpelajar tetapi manusia yang berbudaya (educated and Civilized human being).

Dengan demikian proses pendidikan dapat kita rumuskan sebagai proses hominisasi dan humanisasi yang berakar pada nilai-nilai moral dan agama, yang berlangsung baik di dalam lingkungan hidup pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa, kini dan masa depan.

Untuk membentuk masyarakat Indonesia baru yaitu masyarakat madani yang diridoi Allah swt. tentunya memerlukan paradigma baru. Paradigma lama tidak memadai lagi bahkan mungkin sudah tidak layak lagi digunakan. Suatu masyarakat yang religius dan demokratis tentunya memerlukan berbagai praksis pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang religius dan demokratis pula. Masyarakat yang tertutup, yang sentralistik, yang mematikan inisiatif berfikir manusia dan jauh dari nilai-nilai moral dan agama Islam bukanlah merupakan pendidikan yang kita inginkan. Pada dasarnya paradigma pendidikan nasional yang baru harus dapat mengembangkan tingkah laku yang menjawab tantangan internal dan global dengan tetap memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah dan Syariatnya. Paradigma tersebut haruslah mengarah kepada lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu, demokratis dan religius yang sesuai dengan kehendaknya sebagai wujud nyata fungsi kekhalifahan manusia dimuka bumi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik dan sekurelistik baik didalam manajemen maupun didalam penyusunan kurikulum yang kering dari nilai-nilai moral dan agama harus diubah dan disesuaikan kepada tuntutan pendidikan yang demokratis dan religius. Demikian pula di dalam menghadapi kehidupan global yang kompetitif dan inovatif, maka proses pendidikan haruslah mampu mengembangkan kemampuan untuk berkompetensi didalam kerja sama, mengembangkan sikap inovatif dan ingin selalu meningkatkan kualitas. Demikian pula paradigma pendidikan baru bukanlah mematikan kebhinekaan malahan mengembangkan kebhinekaan menuju kepada terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang bersatu di atas kekayaan kebhinekaan mayarakat dan bangsa Indonesia.

Makna Pendidikan Umum Dalam Pendidikan Formal

Kemajuan IPTEK sebagai salah satu dampak dari modernisasi, telah menuntut manusia di dunia ini untuk memiliki kemampuan spesialisasi. Tuntutan tersebut yang pada akhirnya menggiring manusia kepada pola pikir, pola hidup, gaya hidup, dan perilaku hidup yang cenderung mengarah pada pola hidup yang materialistic, yang mementingkan kehidupan duniawi, dan cenderung mementingkan diri sendiri, dan bersifat sekuler.

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan IPTEK dan lajunya arus modernisasi yang begitu cepat, para pemegang kebijakan pendidikan dan praktisi pendidikan harus segera menyadari dan membekali anak didik, dengan kemampuan dasar yang seyogyanya dimiliki oleh setiap individu peserta didik. Kemampuan tersebut berupa kemampuan dalam memahami dan memaknai nilai-nilai esensial yang ada pada dirinya sebagai kaum intelektual, baik sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, bangsa dan Negara.

Pada awal pertengahan abad ke 20 dikalangan para pengamat pendidikan di Amerika dan Eropa, timbul suatu keresahan dan kegelisahan yang serius tentang nasib dunia pendidikan masa depan. Hasil analisis mereka berkesimpulan bahwa system pendidikan modern telah menghasilkan para saintis dan teknokrat yang handal, tapi tidak melahirkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian yang matang. Karena mereka tidak dibekali kemampuan untuk memaknai makna-makna esensial dalam kehidupannya.

Untuk itu dalam sistem pendidikan dewasa ini, perlu membekali peserta didik dengan kemampuan dasar dalam memahami makna-makna esensial yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, sehingga mereka menjadi manusia yang tangguh dan memiliki kepribadian yang mantap sesuai dengan tuntutan nilai-moral dan norma masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia.

Phenix, P.H. (1964: 4-9) mengatakan bahwa “General Education Should Develop in Evergone” , bahwa Pendidikan Umum wajib dikembangkan pada diri tiap orang, dan pendidikan umum berarti umum untuk tiap orang. Selanjutnya “General Education is the Process of Engendering Essential Meanings”, bahwa Pendidikan Umum merupakan proses membina makna-makna yang esensial karena hakekat manusia adalah mahluk yang memiliki kemampuan untuk mempelajari dan menghayati makna yang esensial. Makna yang esensial sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kemudian “to lead to the fulfillment of human life through the enlargement and deepening of meaning”, jadi membimbing pemenuhan kehidupan manusia melalui perluasan dan pendalaman makna yang menjamin kehidupan, pendidikan yang bermakna kehidupan manusiawi. Selanjutnya “ a complete person should be skilled in the use of Speech, Symbol, and gesture, factually well in formed, capable of creating and appreciating objects of esthetic significance, endowed with a rich and disciplined life in relation to self and others, able to make wise decisions and to judge batween right and wrong, and possessed of an integral out look”. Dengan demikian pendidikan umum membina pribadi yang utuh, terampil berbicara, menggunakan lambang dan isyarat yang secara factual di informasikan dengan baik, mampu berkreasi dan menghargai hal-hal yang secara meyakinkan estetika, ditunjang oleh kehidupan yang berharga dan penuh disiplin dalam hubungan pribadi dan pihak lain memiliki kemampuan membuat keputusan yang bijaksana dan memiliki yang benar dari yang salah, serta memiliki wawasan yang integral (memiliki kemampuan dan wawasan luas tentang kehidupan).

Selanjutnya “Six Fundamental Patterns of Meaning emerge from the analysis of the possible distinctive modes of human understanding. These six patterns may be designated respectively as symbolics, empirics, esthetics, synnoetics, ethics, and synoptics”.

Makna-makna Program Pendidikan Umum berkaitan dengan pola-pola (patern) pada materi pokok instruksionalnya, pola-pola yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pertama pola simbolik, dengan pola ini anak dimbimbing untuk nantinya dapat memiliki kemampuan dalam berbahasa, membaca angka-angka, mengenal tanda-tanda hitung dan dapat menggunakan simbol-simbol untuk mengekspresikan makna-makna yang terstruktur. Pola ini dapat dicapai dnegan menganjarkan pelajaran bahasa dan matematika.

Kedua pola empirik, dengan pola ini anak dibimbing untuk nantinya dapat memiliki kemampuan dalam mendiskripsikan fakta-fakta empiris, membuat generalisasi atau formulasi teoritis tentang gejala - gejala alam, sosial dan jiwa manusia. Pola ini dapat dipenuhi dengan mengajarkan fisika, ilmu hayat atau biologi, psikologi dan juga ilmu-ilmu sosial.

Ketiga pola estetik, dengan pola estetik ini anak dibimbing untuk nantinya memiliki kemampuan berapresiasi dan berkreasi. Dengan demikian anak mampu mengapresiasi berbagai objek visual yang mengandung nilai-nilai estetik dalam lingkungan kehidupannya, serta mampu berkreasi dengan memenuhi syarat-syarat estetika yang telah didalaminya. Untuk dapat mencapai tujuan dengan diterapkannya pola ini kepada anak diajarkan tentang pengajaran seni (musik, drama, lukis, dan visual), kesusastraan dan juga filsafat.

Keempat pola synnoetik, dengan melalui pola ini anak dibimbing untuk nantinya dapat memiliki kemampuan memandang dan menyadari keberadaan nilai-nilai secara langsung dalam arti dapat merasakan dan menyadarinya bahwa keberadaan dirinya diberi arti oleh keberadaan orang lain dilingkungannya, sehingga anak mampu menghayati tentang keberadaan hidup bersama dalam masyrakat. Pola ini dapat dipenuhi dengan mengajarkan filsafat, kesenian, pendidikan agama, dan ilmu sosial.

Kelima pola etika, dengan pola Etika anak dibimbing untuk nantinya memiliki kemampuan tentang moralitas, sehingga dalam hidupnya senatiasa bertindak dengan memperhatikan pertibangan nilai, norma, etika, sopan-santun dan hukum positif yang ada dan dijunjuung tinggi oleh masyarakat. Hal itu akan menjadikan pola fikir, sikap dan tindakannya bersifat etis. Pola etik dapat dipenuhi dengan memberikan etika, moral, filsafat dan Agama.

Keenam pola synoptik, pola ini menetapkan atau menentukan terbentuknya kemampuan dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai baik dan buruk pada persoalan yang dihadapinya. Dalam pola ini termasuk kemampuan meyakini dan mengimani sesuatu pandangan hidup. Pola ini dapat dicapai ndengan memberikan pangajaran Agama, moral, sejarah kebudayaan dan juga filsafat.

Oleh karena itu manusia yang dicita-citakan dalam pendidikan umum adalah manusia-manusia yang terampil dan mampu hidup mandiri sebagai proses penghayatan terhadap makna-makna esensial yang ada pada diri manusia.

Klafki, W (Syahidin; 2004: 2) menyatakan bahwa:

Pendidikan Umum merupakan pendidikan yang komprehensif yaitu mendidik kepala, hati dan tangan. Ia melihat sasaran yang disentuh dalam pendidikan umum adalah potensi-potensi yang dimiliki manusia yaitu rasio, rasa dan tingkah laku. Ketiga hal tersebut dibina secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan keutuhan pribadi, bukan menyentuh suatu aspek secara terpisah-pisah.

Sejalan dengan pendapat Klafki, Fakulty Senate (Djahiri, K; 2004: 84) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan umum ‘…aids students in developing intellectual curiosity, strengthened ability to think, and a deeper sense of aesthetic appreciation, in essence, aims to cultivate a knowledgeable, informated, literate human being’. Tujuan pendidikan umum dari pengertian ini, untuk mengembangkan rasa ingin tahu intelektual siswa, meningkatkan kemampuan berpikir dan perasaan apresiasi estetik yang mendalam. Pada hakekatnya general education bertujuan memupuk anak agar berpengetahuan luas, cerdas dan terpelajar. Pendidikan umum juga ditujukan untuk mempersiapkan manusia yang baik sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang penuh dengan makna kemanusiaan dalam memenuhi kehidupannya.

Lebih jelasnya perlunya pendidikan umum bagi anak, menurut university of Connecticut (Djahiri, K; 2004: 86) mengemukakan bahwa: 

…students became articulate and acquire intellectual breadth and versatility, critical judgment, moral sensitivity, awareness of era and society, consciousness of the diversity of human culture and experience, and a working understanding of the processes by which they can continue to acquire and use knowledge.

Pendidikan umum perlu dilaksanakan, agar siswa mampu menjalin hubungan dan mencapai keluasan dan kecakapan intelektual. Supaya anak memiliki kemampuan ini, maka perlu bimbingan agar memiliki pertimbangan kritis, kepekaan moral, kesadaran tentang masyarakat zamannya, kesadaran terhadap keragaman budaya, dan pengalaman manusia. Disamping itu anak perlu mendapat pemahaman tentang proses-proses yang harus dilakukan agar secara kontinu memperoleh dan memanfaatkan pengetahuan.

Secara lebih rinci, tujuan pendidikan umum di Indonesia diuraikan oleh Maftuh, B (Mulyana, R. Akbar, S. Setiawan, T; 1999: 117) sebagai berikut:

1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2) Berjiwa Pancasila, dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila

3) Berbudi pekerti luhur, berkepribadian, dan berdisiplin

4) Bekerja keras dan tangguh

5) Bertanggung jawab

6) Memiliki rasa cinta tanah air dantebal rasa kebangsaan

7) Tebal rasa kesetiakawanan sosialnya

8) Memiliki wawasan yang komprehensif dan pendekatan yang integral dalam menyikapi berbagai permasalahan kehidupan

9) Memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat

10) Memiliki kesadaran tentang lingkungan alamiah

11) Memiliki berbagai jenis nilai hidup, seperti kebenaran, kebaikan, dan keindahan

12) Memiliki kecerdasan

13) Memiliki kemampuan berpikir objektif, kritis dan terbuka

14) Menjadi manusia yang sadar akan dirinya sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan, dan sebagai warga Negara

15) Memiliki keterampilan

16) Sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian pendidikan umum di Indonesia merupakan pendidikan yang harmonis, menyeluruh dan terpadu, yang mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor, dengan menitik beratkan aspek afektif dalam semua segi pendidikannya. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan umum di Indonesia yaitu membina warga Negara Indonesia yang memiliki kepribadian yang baik, terpadu dan terdidik, yang secara singkat disebut manusia seutuhnya (Maftuh, B; dalam Mulyana, R. Akbar, S. Setiawan, T; 1999: 121).

Pentingnya Pendidikan Nilai Dalam Pendidikan Formal 

Kehidupan manusia di Era Globalisasi ini, sangat rentan dengan kehidupan manusia yang menghalalkan berbagai cara, manusia dikahwatirkan tidak lagi memilki nilai-moral-norma dalam kehidupannya, manusia terkungkung oleh nafsu kehidupan duniawinya, dan lupa akan kelemahan dirinya sebagai mahluk ciptaan Alloh, yang akan kembali menghadap Alloh setelah mengemban misi hidup didunia ini, untuk itulah sebagai upaya menyeimbangi ganasnya modernisasi, perlu penekanan kembali tentang Pendidikan Nilai dalam dunia pendidikan formal, in-formal dan non-formal agar manusia tidak lupa daratan. 

Kosasih Djahiri (1996 : 44) mengemukakan arah sasaran Diknil, telah banyak dikemukakan oleh para pakar Diknil, diantaranya ialah sebagai berikut:

1) Membina, menanamkan dan melestarikan NMNr luhur pada diri manusia/kelompok masyarakat dan kehidupannya.

2) Meningkatkan dan memperluas (broadening) tatanan nilai & keyakinan manusia/kelompok masyarakat.

3) Membina dan meningkatkan jati diri manusia/masyarakat/bangsa.

4) Menangkal, memperkecil dan meniadakan hal/nilai-moral naïf/negatif.

5) Membina dan mengupayakan ketercapaian/keterlaksanaan “dunia harapan” (the expected world) yang dicita-citakan.

6) Mengklarifikasi dan mengoperasionalkan NMNr dasar (basic/intrinsic) values dalam astragatra kehidupan.

7) Mengklarifikasi dan atau mengkaji/menilai diri keberadaan NMNr dalam diri manusia dan atau kehidupannya. 

Sementara itu dalam laporan National Resource Center for Value Education (Rohmat Mulyana; 2004: 119) bahwa pendidikan Nilai di India didefinisikan sebagai usaha untuk membimbing peserta didik dalam memahami, mengalami, dan mengamalkan nilai-nilai ilmiah, kewarganegaraan dan sosial yang tidak secara khusus dipusatkan pada pandangan agama tertentu. 

Selanjutnya Rohmat Mulyana (2004: 119) menyimpulkan definisi pendidikan nilai yang mencakup keseluruhan aspek sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, melaui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa pendidikan nilai merupakan suatu upaya pembelajaran kepada peserta didik, untuk memahami dan mengenal, menanamkan dan melestarikan, menyerap dan merealisasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia, yang berhubungan dengan kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam pembiasaan bertindak yang konsisten dengan tuntutan nilai. 

Kosasih Djahiri (1996: 47) menyatakan bahwa :

Keluarga dan kehidupannya tidak boleh disepelekan dan diabaikan. Padahal kecenderungannya sekarang akibat dorongan kebutuhan materiil yang kian memuncak banyak ibu dan bapak bekerja dan menyerahkan masalah hidup anaknya kepada “orang bayaran” (pengasuh dan pembantu). Sehingga hampir segala urusan pendidikan sepenuhnya diandalakan kepada sekolah. Dan celakanya disekolah masalah afektual, nilai moral hampir-hampir tidak tersentuh.

Berdasarkan hal tersebut diatas, keluarga sebagai lingkungan yang pertama membentuk sifat, watak dan tabiat manusia, sudah sepantasnyalah memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan nilai terhadap anak. Orang tua memiliki suatu tanggung jawab bagaimana anak diarahkan pada hal-hal yang baik dan buruk sesuai dengan nilai-moral-norma masyarakat sebagai lingkunagantemoat tinggal kita, “Ciri Sabumi Cara Sadesa”, semua masyarakat memiliki adat atau norma kebisaan tersendiri, dan itu semua diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

Sementara ini, apabila kenyataan dimasyarakat banyak peranan orang tua diserahkan dalam mendidik anak-anaknya ke orang lain atau para pembantu rumah tangga, sudah barang tentu anak-anak tersebut memiliki sikap atau tabiat yang akan jauh berbeda dengan tabiat orang tuanya, dan anak cenderung akan mengikuti apa yang ia lihat, yang menyenangkan dirinya tanpa didasari oleh baik buruk, benar salah, wajar tidak wajar, pantas tidak pantas, boleh tidak, semua itu akan dilabraknya. 

Apabila kita mencermati tayangan-tayangan televisi, jarang sekali program acara yang mengajak atau memberikan gambaran tentang anak sholeh, adat sopan santun, nilai-nilai luhur bangsa. Saat ini tayangan televisi hampir semuanya mengarah kepada jenis hiburan yang sangat pulgar, atau cerita selebriti yang seronok dan jauh dari norma-norma agama,sedangkan itu semua suka dijadikan idola oleh para remaja. Wajar apabila sekarang ini nilai moral dan norma anak bangsa sudah luntur dari nilai-nilai luhur manusia Indonesia yang terkenal dengan adat sopan santun dan ramah tamahnya. 

Dalam proses pendidikan Nilai, tindakan pendidikan yang lebih spesifik dimaksudkan untuk mecapai tujuan yang lebih khusus. Seperti dikemukakan komite APEID (Asia and the Pasific programme of Educational Innovation for Development), pendidikan nilai secara khusus ditujukan untuk: (a) menerapkan pembentukan nilai kepada anak; (b) menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan; dan (c) membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian tujuan pendidikan Nilai meliputi tindakan mendidik yang berlangsung mulai dari usaha penyadaran nilai sampai pada perwujudan perilaku-perilaku yang bernilai (Rohmat Mulyana; 2004: 120). 

Kosasih Djahiri (1996: 53) mengatakan bahwa:

Pendekatan Diknil sebagai cara meyikapi atau sudut pandang, adalah landasan atau rasional yang menjadi dasar atau pangkal tolak rekayasa pelaksanaan Diknil agar berlangsung layak, benar dan berhasil sebagaimana harapannya (target yang ditetapakan). Dalam penentuan pilihan pendekatan ini, target harapan serta pola fikir dan falsafah orang/masyarakat/bangsa yang bersangkutan amat menentukan. Maka oleh karenanya, masyarakat bangsa Indonesia hendaknya menggunakan tolak ukur nilai-moral dan norma pancasila, budaya dan agama (yang direstui negara RI) saat akan menentukan pilihan pendekatannya.

Selanjutnya Kosasih Djahiri (1996 : 66) mengatakan bahwa dari berbagai gambaran terdahulu, dan terutama karakteristik dunia afektif yang “unik-abstrak-kejiwaan”, maka memang pembelajaran dunia ini bukanlah hal yang ringan. Sejumlah hambatan dan problema akan selalu hadir dalam proses Diknil, diantaranya ialah :

1) Kemahiran menentukan dan membuat media stimulus diknil yang ampuh dan berkadar tinggi sehingga mampu mengundang “the instinctive participation” yang aktif-terbuka.

2) Kemampuan membina proses KBS diknil yang serasi sehingga tidak timbul gejolak “over dan under active activities”.

3) Upaya mencegah adanya gejolak “negative attitude” selama proses KBS atau terhadap isi pesan bahan ajar.

4) Memelihara suasana pengajaran yang selalu “gersang” (segar merang sang) sehingga tidak menciptakan kebosanan dan stagnasi.

5) Menangkal/mengurangi hadirnya desonansi kognitif atau lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa proses pendidikan nilai tidak akan semulus apa yang diharapkan sesuai dengan tujuannya, akan tetapi banyak kendala yang akan muncul dalam proses tersebut baik itu dari factor dalam diri siswa, guru, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, situasi proses kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya. Hal ini harus diperhatikan betul-betul sehingga dapat menjembatani kondisi yang ada dengan bentuk pendidikan nilai yang diharapkan, kegunaan pengetahuan nilai dan cara penyelesaian masalahnya.

Pengaruh Globalisasi Dalam Kehidupan Manusia 

Globalisasi merupakan fenomena yang menjadikan dunia mengecil. Tatkala ilmuwan Barat mengartikan globalisasi sebagai suatu proses kehidupan yang serba luas dan tak terbatas, globalisasi mencakup segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa batas. 

Menurut Micklethwait, J dan Wooldridge, A (2000) bahwa: “Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia dibawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh batas dan kedudukan geografi sebuah Negara”. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai batas ruang udara dan langit. Sebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh berbagai informasi yang disalurkan menerusi berbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan berhubungan antara negara dan berhubungan sesama manusia yang melampoi batas negara yang dilakukan dalam tempo yang singkat. 

Dengan globalisasi berbagai pengaruh kehidupan luar akan menerpa kehidupan lokal. Dengan berbagai konsekuensinya pengaruh-pengaruh dunia luar itu akan merubah berbagai pandangan, pola hidup dan gaya hidup suatu masyarakat. Kuat dan tidaknya pondasi pemikiran masyarakat tentang nilai-moral dan norma dalam menghadapi berbagai pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu globalisasi akan menjadi suatu wahana pro dan kontra dalam menanggapinya. Dan pada umumnya orang berpendapat bahwa pengaruh globalisasi ini tidak akan mampu dibendung oleh suatu masyarakat manapun.

Ohmae, K (The Borderless World: 2000) mengatakan bahwa: 

Globalisasi pada dasarnya merupakan era keterbukaan dan kelebaran dalam hal invesment, industri, informasi teknologi dan individual consumer. Invesment, berarti ditandai oleh penanaman modal dimana saja dan dari mana saja. Industri, berarti bahwa multi nasional corporation itu ditentukan oleh pasar, bukan oleh negara. Informasi teknologi, berupa sistem internet akan melahirkan masyarakat global. Individual consumer, pada dasarnya menginginkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Jadi di dalam globalisasi itu sesungguhnya merupakan pertandingan antara universalisme, tribalisme, dan regionalisme di satu pihak dengan nasionalisme dipihak lain.

Dalam era globalisasi ini, dunia semakin dikecilkan ruangnya dari yang sebelumnya. Jika dulu dunia ini sejauh mata memandang dan dipagari dengan batas-batas namun kini tidak berlaku lagi. Ledakan teknologi informasi yang pesat merupakan medium utama kepada agenda globalisasi ini. Dan tentunya harus disikapi dengan sikap yang matang dan pertimbangan yang mantap dalam menerima globalisasi ini.

1). Pengaruh Positif Globalisasi

Micklethwait, J dan Wooldridge, A (2000) mengatakan bahwa: 

Bagi lingkungan, globalisasi adalah berkah. Negara-negara yang semula tertutup menjadi terbuka terhadap isu-isu lingkungan global. Jaringan antar negara memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan. Dan pembelaan terhadap globalisasi terkait dengan banyak manfaatnya: divisi tenaga kerja antar negara yang lebih baik; pilihan teknologi dn produk yang lebih luas; inflasi yang lebih rendah; penyebaran ide yang lebih baik.

Apa yang mendorong globalisasi ?. keputusan gradual yang diambil para politisi sejak akhir perang dunia kedua memungkinkan berbagai variasi komersial yang mendorong terjadinya : penyatuan dunia melalui internet, perdagangan luar negeri, merger, dan investasi asing secara langsung. Ada orang yang berpendapat bahwa hembusan yang keras ini merupakan bagian dari kapitalisme modern. Micklethwait, J dan Woldridge, A membaginya menjadi tiga bagian terjadinya globalisasi, yakni teknologi, pasar modal dan manajemen.

1. Teknologi

Ketika orang-orang memikirkan pengaruh teknologi pada globalisasi, yang terbayang oleh mereka adalah koputer dan telepon. AC yang dipasang dikantor-kantor atau dirumah-rumah jarang menjadi pertimbangan dalam membicarakan globalisasi. Padahal dengan AC orang menjadi serasa berada dalam satu dunia, meskipun kita berpindah dari satu ruang pada suatu negara ke ruang lain di negara lain. Dengan AC, ruang-ruang hotel dan kantor menjadi terasa sama dimana-mana. 

Koputer, jaringan telpon dan televisi memiliki peranan paling menonjol terhadap globalisasi. Telpon telah ada lebih dari satu abad. Komputer juga sudah lebih tua kalau dihitung dari sejak mesin hitung Charles Baggage. Namun kedua peralatan itu mengglobal pada era 1990-an. Kemajuan teknologi komunikasi : hususnya internet, membuat dunia menjadi seakan semakin sempit. Orang dari satu belahan dunia dapat berhubungan dengan orang dari belahan dunia lain dengan harga yang murah. Teknologi Virtual yang berkembang mampu menghubungkan orang satu dengan lainnya. 

Adanya digitalisasi dan internet membuat globalisasi makin bermakna. Saat ini hampir semua sudut kehidupan dimasuki oleh kedua hal di atas, bahkan semakin menjadi virtual. Web (jaringan) atau situs-situs yang bertebaran dimaya tidak hanya memungkinkan orang untuk dengan mudah mengakses berbagai informasi dari hampir seluruh pelosok bumi, tetapi juga memungkinkan orang untuk mendiversifikasi usahanya. 

Internet telah mendominasi wacana sehingga cenderung mengaburkan barang-barang lain dari tiga rangkaian : telepon-televisi-komputer. Handphone (HP) tampaknya lebih besar lagi pengaruhnya dari ketiga hal di atas. Jika kejatuhan harga jaringan telepon dan perkembangan internet semuanya mengakibatkan kematian jarak, maka penyebaran HP dapat dikatakan penaklukan lokasi. Peningkatan industri HP tidak hanya dalam bentuk digital, tetapi juga dalam kecepatan mengakses internet. 

2. Pasar Modal

Faktor pendorong kedua dari globalisasi adalah pasar modal. Segala sesuatu mengenai pasar modal kelihatannya memecahkan rekor saat ini. Jumlah modal yang bergulir saat ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kecepatan pergerakannya lebih cepat, rasio modal pada barang-barang yang diperdagangkan lebih besar, dan konsekuensi-konsekuensi dari suatu kesalahan juga lebih dasyat. Namun dari pengalaman yang ditunjukkan oleh Korea Selatan menunjukkan semakin besarnya pengaruh pasar modal di dunia. Pasar tidak hanya mengikat ekonomi dan mengubah struktur perusahaan-perusahaan, melainkan juga mengubah sistem politik secara keseluruhan. 

Kemungkinan memindahkan barang dari satu negara ke negara lain memang sudah lama ada, namun kemampuan untuk memindahkan triliunan dollar mengelilingi dunia dengan sentuhan tombol adalah hal yang baru. Teknologi telah merenovasi perdagangan modal secara lebih dramatis di banding dengan hampir semua bagian ekonomi lainnya. Tidak dapat dipungkiri perusahaan-perusahaan keuangan saat ini berada diantara organisasi-organisasi dunia yang paling global. Para pedagang dan bankir kemungkinan lebih banyak menelpon orang-orang yang tidak pernah ditemuinya sebelumnya dibelahan lain dunia. 

Para Master Universe seringkali berasumsi bahwa globalisasi keuangan tidak dapat dihindari. Pada tahun 1998, ketika Citi Bank dan travelers group melakukan merger untuk membentuk Citi group. Pikiran mereka melayang kekonsumen-konsumen kawasan Asia, Amerika Latin dan Eropah sebanyak konsumen yang ada di Amerika Serikat.

Dari perspektif bisnis deregulasi terhadap pusat-pusat keuangan dan meningkatnya pertumbuhan jumlah investor internasional dalam suatu kekuatan tunggal merupakan sesuatu yang tidak dapat ditentukan. “pasar-pasar uang akhir-akhir ini sudah bertindak seperti sebuah bola besar, yang menghantam satu negar kenegara lain”, ucap George Soros di depan kongres Amerika serikat. 

Argumen-argumen mengenai aliran modal itu rumit, namun argumen-argumen tersebut biasanya mengarah pada pertimbangan satu keuntungan yang jelas melawan beberapa kerugian dan kualifikasi. Keuntungan dari liberalisasi adalah efisiensi. Negara-negara yang membuang kontrol modal dan membebaskan sistem perbankan dapat membuat investasi menjadi lebih efisien karena pasar mengalokasikan uang menjadi lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh The Milken Institute menunjukkan bahwa ekonomi berjalan dengan sangat baik manakala modal murah, berlimpah-limpah, dan yang sejenisnya, serta dialokasikan secara wajar. Lembaga itu mengurutkan kemunculan pasar dalam bentuk keterbukaan pasar-pasar kapital mereka. Tiga negara teratas yang bertahan dari krisis dengan kerusakan paling kecil adalah: Singapura, Taiwan dan Hongkong, sedangkan empat terendah adalah : Indonesia, Korea Selatan, Rusia dan Bulgaria (Micklethwait, J dan Wooldridge, A; 2000).

3. Metoda Manajemen 

Faktor pendorong yang ketiga dari globalisasi adalah metoda manajemen. Dahulu sebuah perusahaan cukup berada disatu wilayah negara. Saat ini, kemudahan investasi pada negara-bangsa memungkinkan pengalihan perusahaan dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain. Sebuah perusahaan dapat membuka cabang di negara lain, sementara kantor pusatnya tetap berada di negara asal.

Dapat juga perusahaan-perusahaan yang memiliki kegiatan atau aktivitas yang sejenis melakukan merger. Prinsif yang melandasi managemen dalam era global adalah bagaimana mengoperasikan unit-unit usaha seefisien mungkin.

2) Pengaruh Negatif Globalisasi 

Micklethwait, J dan Wooldridge, A (2000) mengatakan bahwa: 

Pada dasarnya globalisasi merupakan fenomena komersial, bukan politik, yang didorong para pedagang dan pengusaha saat ini, bukan para politisi atau birokrat. Tantangan paling sulit yang berhubungan dengan globalisasi adalah tantangan yang dihadapi para pebisnis. Walaupun akarnya komersial, globalisasi telah menimbulkan masalah-masalah sosial, politik dan budaya yang sangat besar.

Akhir-akhir ini melalui berbagai macam alat komunikasi massa sebagai akibat globalisasi, baik melalui bacaan maupun sandiwara-sandiwara di layar televisi, anak-anak banyak dijadikan obyek pembahasan. Para ahli pendidikan menganggap bahwa melihat kejahatan pada layar bioskop dapat merangsang anak-anak untuk turut mencoba melakukan kejahatan dan kenakalan. Bahakan telah dianggap perlu untuk membatasi pemutaran film yang bernada kekejaman maupun kekerasan. Ternyata kenakalan pada anak-anak sampai sekarang masih saja melanda kota-kota besar dan tidak “lupa” menjangkit pada anak-anak di kota-kota kecil. 

Belakangan ini alat negara juga sudah turut memikirkan lebih mendalam dan secara ilmiah bagaimana mengatasi persoalan kenakalan pada anak-anak. Penelitian dan pengamatan dilakukan untuk menyelidiki masalah kenakalan anak. Sudah barang tentu mudah sekali melontarkan kesalahan pada orang tua dengan dalih kesibukan sehari-hari, tidak bias memperhatikan dan mendidik anak mereka. Kalau hal ini ternyata kurang beralasan, kesalahan dianggap terletak pada teladan-teladan dari “jagoan” dunia perfilman sebagai akibat globalisasi. Atau lebih-lebih mungkin anak-anak sendiri, yang banyak andilnya dalam perbuatan kenakalan itu. 

Menurut Micklethwait, J dan Wooldridge, A (2000) bahwa: “Internalisasi nilai-nilai adalah tuntutan”. Dengan demikian globalisasi disamping memberikan kebebasan juga menuntut tanggung jawab. Oleh sebab itu, nilai kemerdekaan atau kebebasan dan tanggung jawab adalah nilai-nilai universal yang harus mendapat banyak perhatian di dunia pendidikan Indonesia. Standar keunggulan produk pendidikan Indonesia harus mengacu pada seberapa besar manusia Indonesia yang dihasilkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kebebasan atau kemerdekaannya itu disertai dengan rasa tanggungjawab yang memadai.

Selanjutnya Micklethwait, J dan Wooldridge, A (2000) bahwa: 

Sesuatu yang memiliki pengaruh besar terhadap globalisasi sebenarnya tidak terbatas pada komputer, maupun jaringan telepon. Kapal laut dengan konteiner-konteinernya yang mampu mengangkut jutaan ton barang manufaktur juga menjadi penghubung antara negara satu dengan lainnya. Transfortasi angkutan laut yang makin murah karena masing-masing negara makin melonggarkan aturan-aturan bongkar-muat mengakibatkan perdagangan global makin memiliki intensitas tinggi. Koputer, jaringan telpon dan televisi adalah sekedar contoh betapa ketiganya memiliki peranan paling menonjol terhadap globalisasi. 

Apapun kelemahan dari masyarakat modern, globalisasi telah memperburuk mereka tanpa kenal ampun. Penekanan negara oleh negara, perusahaan oleh perusahaan dan individu atas individu lain untuk berkompetisi menjadi yang terbaik di dunia, telah memberikan ketegangan yang luar biasa. 

Dalam era globalisasi kadangkala ibu bapa mengambil sikap lepas tangan dan membiarkan anak mereka melintasi alam remaja berlaku begitu saja tanpa mengawasi pergaulan yang dihadapi oleh anak mereka. Kita perlu mengetahui bahwa masa remaja ialah masa peralihan dari alam kanak-kanak menuju ke alam dewasa. Untuk itulah orang tua, masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama mengawasi dan memberikan arah yang positif terhadap para remaja atau anak-anak bangsa ini, agar tetap memiliki nilai-moral dan norma yang sesuai dengan adat ketimuran sebagai ciri khas bangsa Indonesia. 

Lebih jauh dari itu, tentunya sebagai orang tua harus mampu membina dan mengarahkan anak, agar menjadi anak yang baik, sholeh dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tidak terperdaya oleh kehidupan dunia yang menjanjikan kebahagian sesaat. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ali ‘Imran (3): 185 yang artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukan kedalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”. 

Al Ghozali (1986 : 135) mengatakan bahwa tanda budi pekerti yang baik itu ada sepuluh perkara :

1. Sedikit perselisihan

2. Kesadaran yang baik

3. Tidak mencari-cari kesalahan,

4. Memperbaiki keburukan yang tampak,

5. Mau menerima alasan,

6. Tahan akan gangguan, 

7. Kembali mencela dirinya sendiri,

8. Memperhatikan cacat dirinya sendiri bukan cacat orang lain,

9. Roman wajah yang berseri-seri apabila berhadapan dengan anak-anak kecil dan orang-orang dewasa,dan

10. Halus tutur katanya kepada orang yang dibawahnya atau yang diatasnya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa berbicara tentang proses pendidikan nilai adalah berbicara tentang diri dan hati nurani manusia yang sadar akan keadaan dirinya, keterbatasan dirinya, kepentingannya dengan lingkungan dan orang lain, kelemahan dirinya sebagai mahluk ciptaan Alloh, dan lain sebagainya. Sehingga menuntut dirinya untuk mengerti dan bisa menempatkan diri terhadap nilai-moral dan norma yang menuntutnya untuk taat dan melaksanakan aturannya.

SUMBER-SUMBER ARTIKEL DI ATAS :

Al Ghozali.1986. Bimbingan Mencapai Ketenangan Jiwa. Penerjemah M. Abdul Mujieb. Surabaya : Mahkota.

Dewantara, Ki Hadjar. 1962. Pendidikan. Jogjakarta : Taman Siswa.

Djahiri, A. Kosasih. 1996. Menelusuri Dunia Afektif. Pendidikan Nilai dan Moral. Bandung : Lab. PMP. IKIP Bandung.

------------------------. 1985. Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games Dalam VCT. Bandung : PMPKN & Granesia.

-----------------------. 2002. Kumpulan Hand Out dan Petikan Internet Seri ke 5. Pendidikan Nilai Moral. Bandung : PPS UPI.

-----------------------. 2004. Makalah: Esensi Pendidikan Nilai Moral Di Era Globalisasi. Bandung : PPS UPI.

-----------------------. 2004. Hand Out: Dimensi Nilai Moral dan Norma (NMNr). Bandung : PPS UPI.

-----------------------. 2004. Pendidikan Nilai Moral-Humaniora. Petikan Kajian Bacaan Internet. Bandung : PPS UPI.

Djahiri, A. Kosasih & Wahab, A. Azis. 1996. Dasar dan Konsep Pendidikan Moral. Jakarta : Projek Pendidikan Tenaga Akademik Dirjen Dikti.

Kutandi, I. 2004. Profesionalisme Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Dalam Era Teknologi Informasi. Surabaya : Simposium Pendidikan.

Maufur. 1999. Manusia Seutuhnya Sebagai Tujuan Pendidikan Umum. Seminar PU. Bandung : Pascasarjana IKIP Bandung.

Maftuh, Bunyamin. 1989. Konsep Pendidikan Umum di Indonesia. Seminar PU. Bandung : Pascasarjana IKIP Bandung.

Micklethwait, John dan Wooldridge, Adrian. 2000. A Future Perfect : The Challenge And Hidden Promise Of Globalization. New York : Crown Publishers.

Mulyana, Rohmat. 2004. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung : CV. Alfabeta.

Mulyana, Rohmat. Akbar, Sa’dun. Setiawan, Teriska. 1999. Cakrawala Pendidikan Umum. Bandung : IMA PU PPS IKIP Bandung.

Natawidjaya, Rochman. 1998. Mencari Kontruksi Pendidikan Umum Dan Upaya Pencapaian Tujuannya. Seminar PU. Bandung : Pascasarjana IKIP Bandung.

Ohmae, Kenichi. 2000. The Borderless World : Power And Strategy In The Interlinked Economy. New York : Collins Publishers.

O’neil, F. William. 1981. Educational Idiologies Contemporary Expressions of Educational Philosophies. Alih Bahasa Omi Intan Naomi. (Ideologi-Ideologi Pendidikan). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Phenix, Philip H. 1964. Realms of Meaning. New York : McGraw-Hill Book Company.

Sindhunata. 2000. Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. Yogyakarta : Kanisius.

Syahidin. 2004. Kajian Pedagogis Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat. ISBD di Perguruan Tinggi. Bandung : Kopertis Wilayah IV Jabar. 

Tilaar, H. A. R. 2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta : Rineka Cipta.

Undang-Undang No. 20. Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : CV.Grafindo.

ADS HERE !!!