Pertumbuhan dan Perkembangan Kesultanan-Kesultanan di Indonesia
Setelah terjadi proses penyebaran Islam lambat laun tumbuh dan berkembang Keultanan-Kesultanan dengan dinamika sejarahnya dalam berbagai aspek:social- politik, social ekonomi-perdagangan, social keagamaan dan kebudayaan. Dalam bidang social-politik biasanya terjadi pergantian kekuasaan yang mulus tetapi kadang-kadng tidak mulus. Tidak mulus disebabkan terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan keluarga; dan juga kadang-kadang karena hasutan politik dari luar dari pihak yang menginginkan penjajahan termasuk bidang monopoli perdagangan.
Dalam menjalankan politik pemerintahan Kesultanan mempunyai system birokrasi yang cukup lengkap, tetapi jika mulai dimasuki system birokrasi Barat (dari Penjajah) mulai terjadi perlawanan. Tumbuh dan berkembangnya Kesultanan –Kesultanan di Indonesia tidak menunjukkan persamaan kaena ada yang sejak abad ke-16, 17 dan ke-18 M.mulai memudar bahkan pada awal abad ke-19 M. mulai di bawah lindungan pemerintahan jajahan (terutama Belanda sejak VOC –Hindia Belanda) dan ada yang baru awal abad ke 20 M. contohnya Kesultanan Aceh Darussalam baru dikuasai Hindia-Belanda. Bahkan pada abad ke-19 M. di mana-mana timbul gerakan social dan keagamaan misalnya Pemberontakan Cilegon, Perang Padri, Pemberontakan Antasari, dan di daerah-daerah lainnya. Pemberontakan atau perlawanan-perlawanan terhadap penjajah tersebut umumnya dipimpin para Kiai atau Ulama. .
Di antara sejumlah Kesultanan di Indonesia yang pada abad ke-17 M. mencapai keemasan dilihat dari berbagai aspek kehidupan: politik, ekonomi-perdagangan, keagamaan dan kebudayaan: ialah Kesultanan Aceh Darussalam semasa Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Mataram semasa Sultan Agung Hanyakrasusumo, Kesultanan Banten semasa Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Gowa semasa Sultan Hasan Uddin. Dapat kita catat tentang kemajuan keagamaan terutama yang memberikan warisan kesasteraan agama Islam mengenai berbagai hal: Taugid, Tasawuf dan Tarekatnya, Fikh, Musyah Al-Qur’an, dan lainnya ialah Kesultanan Aceh Darussalam, kemudian Kesultanan Banaten.
Aceh terkenal dengan para ulama besarnya dan tempat berguru para kiai sebelum pergi menenuaikan ibadah haj, karena itu sering digelari Aceh Serambi Mekkah. Di Aceh hidup Hamzah Fansuri (w. 1527 M.), Syamsuddin As-Sumaatrani (abad 17 M.), Nuruddin Ar-Raniri ( abd-17 M.), Abdurrauf As-Singkili (abd 17 M.)dan lainnya. Dari Aceh mulai sastra keagamaaan Islam yang ditulis dalam huruf Jawi berbagasa Melayu dan tersebar ke berbagai daerah Indonesia: di Sumatara, di Bima, Maluku, Sulawesi-Buton, Kalimantan. Demikian pula pengaruhnya ke Banten , Cirebon dan lainnya. Pada abad 17 dan 18 Masehi hubungan atau jaringan kuat antara ulama-ulama Timur Tengah dan Melayu-Indonesia. KItab-kitab Fikh yang tersebar sejak masa lampau di Indonesia telah banyak dibicarakan dan dapat kami catatan pada umumnya di Kesulatanan-Kesultanan di Indonesia menerapkan Syari’ah terutama di bidang Ubudiyah, Muamalah dan Hudud, tetapi dalam bidang Jinayah tidak kecuali satu masa di Kesultanan Aceh Darussalam semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 tetapi kemudian dihapus mada masa Iskandar Thani (baca Denys Lombard: Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskanda Muda (1607-1636), KPG-EFEO 2006, hlm. 118-119)
Hubungan perekonomian dan perdagangan antar Kesultanan di Indonesia dan antar Bangsa dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, Di Timur Jauh: Cina, Jepang dan lainnya dan juga dengan Timur Tengah: Arabia, Persi (Iran), Irak, Turki, Mesir dan lainnya berjalan terus sekalipun penah dirintangi oleh politk monopoli perdagangan Portugis dan Belanda. Setelah penjajahan VOC dan kemudian Hindia Belanda praktis beberapa Kesulatanan perekonomian dan perdagangannya beralih kepada penjajah kecuali Aceh baru pada awal abad ke-20 awal. Hubungan-hubungan ekonomi pedagangan dengan negeri-negeri Islam diperkuat juga dengan hubungan persabatan dalam menghadapi penjajahan.
Dapat pula kita catatat bahwa meskipun penjajahan VOC-Hindia Belanda merupakan factor keruntuhan bagi Kesultanan-Kesultanan di Indonesia namun perlawanan dengan cara pemberontakan seperti telah dikatakan di atas berjalan terus. Untuk merintangi atau menghalangi kegiatan-kegiatan Islam di berbagai bidang Pemerintah Hindia Belanda misalnya dalam bidang ibadah haj dikeluarkanlah Haji Ordonansi 1922 yang sebanarnya merugikan umat Islam Indonesia. Demikian pula di bidang pendidikan muncul Ordonnansi Guru, 1925. Politik penjajahan Belanda untuk merintangi berbagai upaya bagi umat Islam telah diatur pula oleh Het Kantoor voor Inlandsche Zaken , tetapi anehnya lebih mengatur kehidupan keagamaan yang dianut bangsa Indonesia yang dapat kita perhatikan dalam disertasi H. Aqib Suminto “ Politik Islam Hindia Belanda” LP3S, 1986.
Mengenai keberadaan pendidikan zaman Penjajahan Belanda dengan berbagai gerakan pendidikan sebagai lawan perimbangan terhadap system pendidikan yang diciptakan Penjajahan Belanda misalnya tumbuh dan berkembangnya pendidikan-pendidikan Islami yang dipelopori oleh Syaikh Ahmad Khatib, Syaikh Thahir Jalaluddin, Syaikh Mugammad Jamil Jambek dll di daerah Minangkabau dan di antara lain yang berpengaruh ialah pendidikan Surau Jembatan Besi. Demikian juga di Jakarta waktu itu tahun 1905, Muhammadiyah di Yogyakarta, Haji Abdulkarim dengan Hayatul Qulub di Majlengka, dan gerakan-gerakan pendidikan sebagai pembaruan untuk pendidikan Islam.
(Baca: Deliar Noer: Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942.). Demikian pula dibicarakan hal-hal berhubungan dengan gerakan politik dari tahun tahun tersebut.
Setelah jaman Penjajahan Belanda bagaimana kehidupan politik dan lainnya dalam Islam di Indonesia pada zaman Pendudukan Jepang, kita akan mendapat gambaran bagaimana dari salah sebuah buku yang juga menerangkan tentang segi positif dan sefi negatifnya tindakan Pemerintah Pendudukan Jepang, terlebih yang diakibatkan tindakan-tindakan Jepang yang menyebabkan penderitaan rakyat yang juga menimbulkan pemberontakan-pemberontakan di beberapa tempat (Baca: Harry J. Benda “Bulan Sabit Dan Matahari Terbit. Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang.” Pustaka Jaya, 1985).
Selanjutnya kita akan sampai pada pebicaraan tentang Islam sejak Kemerdekaan Indonesia terutama masalah perjuangan Islam masa modern dari sekitar tahun 1945 sampai 1965 an setelahnya. B.J. Bolland dalam “ The Struggle Of Islam In Modern Indonesia” 1971, telah memberikan gambaran gerakan-gerakan politik Islam di zaman sejarah Indonesia modern itu dan dampaknya terhadap kehidupan setelah 25 tahun sejak merdeka. Boland dalam kajiannya melakukan pendekatan sosiologis yaitu dari segi awal idea-idea dunia Islam dan sejarahnya untuk mengetahui sejauh dan bagaimana fungsi-funsi Islam sebagai kekuatan yang hidup di Indonesia baru. Sehubungan dengan itu dikatakan pelunya serta akan berhasil jika dilakukan pendekatan perkembangannya selama duapuluh limatahun dan dari sudut inilah untuk memperoleh beberapa bahan tentang kegiatan-kegiatan Islam secara spesifik, problema-problema serta kecenderungan-kecenderungannya. Menarik perhatian kita bahwa Boland memberikan gambaran kepada kita kecuali tentang perkembangan Islam 25 tahun juga memberikan gambaran pembagian gambaran politik tahun 1945-1955, kemudian masa penguatan kedalam komunitas Islam sendiri sampai peningkatannya (1955-1965), dan masa setelah 30 September 1965.