Pengaruh Faktor-Faktor Kritis Model Man dan Chan terhadap Kinerja Usaha Kecil Mitra Binaan Telkom Datel sektor Industri
Operasi bisnis yang semakin kompleks pada era ekonomi global saat ini mengindikasikan timbulnya suatu cakupan resiko bisnis baru yang kian muncul. Salah satunya adalah diterapkannya good corporate citizenship sebagai alat untuk meminimalisir trade-off antara economic bottom line dengan social and environment bottom line perusahaan. Carrol dan Buchholtz (2003: 31) mendefinisikan bahwa corporate citizenship merupakan merupakan alat untuk meningkatkan corporate social performance.
Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN juga diwajibkan untuk menerapkan good corporate citizenship. Namun dikarenakan BUMN merupakan institusi pemerintahan selanjutnya dikenal dengan istilah good corporate governance. Pemerindah mengupayakan perbaikan penerapan good corporate governance BUMN dengan ditetapkannya suatu ketetapan khusus dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/ M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara
Sejalan dengan program Pemerintah dibidang Good Corporate Governance, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang selanjutnya disingkat Telkom berkomitmen untuk mendukung pengembangan kualitas hidup masyarakat dengan menjadi bagian dari masyarakat. Upaya yang dilakukan Telkom dalam mendukung pengembangan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan ditetapkan sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan.
Perwujudan komitmen Telkom dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan ditunjukan dengan penyelenggaraan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja serta kesempatan berusaha dan Program Bina Lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang berada di sekitar lokasi Perusahaan.
Program Kemitraan dengan Usaha Kecil (Program Kemitraan) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Disamping pemberian pinjaman dana, Program Kemitraan juga memberikan hibah tidak berupa uang namun berbentuk: pelatihan; pameran/ promosi dalam dan luar negeri; serta pengunggulan.
Program Bina Lingkungan adalah kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha perusahaan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan. Bentuk kegiatan yang dimaksud mencakup bantuan yang diberikan terhadap objek bantuan, seperti: bencana alam; pendidikan/ pelatihan; kesehatan; perbaikan prasarana dan sarana umum; perbaikan prasarana dan sarana ibadah; setta pelestarian lingkungan. Bagian yang disisihkan untuk PKBL BUMN adalah satu sampai dengan tiga persen dari laba BUMN setelah dipotong pajak.
Untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, maka Telkom membentuk suatu unit khusus yang disebut Telkom Community Development Center (TCDC). Cakupan layanan TCDC adalah seluruh wilayah usaha Telkom yang tersebar di 7 Divisi Regional (Divre) pada 32 Propinsi di Indonesia yang selanjutnya disebut Community Development Divre I – VII (CD Divre). Pelaksana lapangan berada pada level Kantor Daerah Telekomunikasi (Kandatel) yang selanjutnya disebut Community Development Datel (CD Datel).
Visi dari CDC Telkom adalah“To become a leading Good Corporate Citizenship of State Owners in Indonesia”. Sedangkan Misi dari CDC Telkom adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan manajemen dan kinerja terbaik pengelolaan Program Kemitraan Telkom dengan usaha kecil secara nasional.
b. Mewujudkan manajemen dan kinerja terbaik pengelolaan Program Bina Lingkungan Telkom secara nasional.
Program Kemitraan secara khusus mangalokasikan dana penyisihan laba Telkom untuk PKBL ini sebagai penghubung antara economic bottom line dengan social bottom line Telkom. Cara yang ditempuh adalah dengan memberikan pinjaman lunak kepada Usaha Kecil di wilayah kerja Telkom dengan tujuan meningkatkan tingkat sosial lingkungan sekitar usaha Telkom tersebut.
Dana penyisihan laba yang dialokasikan ke dalam sektor-sektor Program Kemitraan perekonomian kecil dikelompokan ke dalam sektor-sektor pembangunan, yaitu: industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa dan lainnya.
Dilihat dari data Rekapitulasi Jumlah Pemberian Bantuan Program Kemitraan Telkom dengan Usaha Kecil di Jawa Barat tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, menunjukan bahwa CD Datel Bandung menempati posisi tertinggi dalam proporsi jumlah penyaluran bantuan Program Kemitraan di Jawa Barat.
Total dana yang telah disalurkan CD Divre III semenjak tahun 2001 sampai dengan 2008 adalah sebesar Rp. 82,10 triliun. Sedangkan CD Datel Bandung sendiri selama semenjak tahun 2001 sampai dengan 2008 telah menyalurkan Rp. 23,40 triliun dan menempati posisi pertama dalam penyaluran dana Program Kemitraan Telkom di Jawa Barat.
Usaha Kecil Mikro (UKM) merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Peran UKM dalam perekonomian domestik menurut data Menteri Negara Koperasi dan UMKM (2006: 3) menunjukan peningkatan yang signifikan pada indikator jumlah usaha meningkat 3,88 persen, penyerapan tenaga kerja meningkat 2,60 persen, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Nasional (PDB) meningkat 19,29 persen, pembentukan nilai investasi nasional meningkat 0,52 persen dan pembentukan nilai ekspor nasional meningkat 10,75 persen. Berikut ini adalah rincian bukti-bukti yang menunjukan peningkatan kinerja UKM secara nasional dimulai dari proporsi sektor usaha UKM berdasarkan jumlah unit usahanya:
Proporsi Sektor Usaha UKM Berdasarkan Jumlah Unit Usaha Tahun 2006
(Sumber: Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 - 2006)
Seperti terlihat dalam gambar di atas, Menteri Negara Koperasi dan UKM (2006: 3) menyebutkan adanya peningkatan jumlah UKM sebesar 3,88 persen dari 47.102.744 unit usaha pada tahun 2005 menjadi 48.929.636 unit usaha pada tahun 2006. Sedangkan tenaga kerja yang berhasil diserap oleh sektor usaha di Indonesia adalah sebagai berikut:
Proporsi Jumlah Tenaga Kerja UKM dan Usaha Besar Tahun 2005 - 2006
(Sumber: Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 - 2006)
Ditinjau dari jumlah UKM yang dominan terhadap total unit bisnis di Indonesia berdasarkan hasil survey BPS (2006: 5) menunjukan bahwa UKM mampu menyerap 85,42 juta tenaga kerja atau 96,18 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat sebesar 2,20 juta pekerja atau 2,60 persen dibandingkan tahun 2005 dimana jumlah penyerapan tenaga kerja oleh UKM sebesar 83,20 juta tenaga kerja. Proporrsi penyerapan tenaga kerja oleh UKM terlihat pada Gambar I‑2, sedangkan angka penyerapan tenaga kerja oleh UKM dapat terlihat pada Gambar I‑3 berikut ini.
Jumlah Tenaga Kerja UKM dan Usaha Besar Tahun 2005 - 2006
(Sumber: Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 - 2006)
Indikator selanjutnya yang dijadikan tolak ukur kinerja UKM sebagai penopang pertumbuhan perekonomian nasional adalah kontribusi yang diberikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2006, sebesar Rp. 1.778,70 triliun atau 55,92 persen telah disumbang UKM dari total PDB yang mencapai Rp. 3.338,20 triliun. Dengan demikian, nilai PDB dari UKM tahun 2006 meningkat Rp. 287,69 triliun atau 19,29 persen dari tahun 2005. Berikut ini adalah proporsi kontribusi UKM dan Usaha Besar terhadap PDB Nasional.
Proporsi Kontribusi UKM dan Usaha Besar terhadap PDB Nasional Tahun 2005 – 2006 (Menurut Harga Berlaku)
(Sumber: Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 - 2006)
Meskipun mengalami peningkatan, sumbangan PDB yang diberikan UKM terhadap pembentukan PDB Nasional masih menempati posisi kedua dan ketiga setelah angka kontribusi yang diberikan Usaha Besar (UB) jika dilihat secara parsial.
Kontribusi UKM dan Usaha Besar terhadap PDB Nasional Tahun 2005 – 2006 (Menurut Harga Berlaku)
(Sumber: Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 - 2006)
UKM turut berperan dalam pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi) Nasional. Investasi Nasional dibutuhkan untuk membuka iklim dunia usaha lebih luas dalam upaya penyerapan angka pengangguran.
Proporsi Kontribusi UKM dan Usaha Besar terhadap Pembentukan Investasi Nasional Tahun 2005 – 2006 (Menurut Harga Berlaku)
(Sumber: Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 - 2006)
Pada tahun 2005 kontribusi UKM sebesar 45,99 persen total investasi di Indonesia. Angka ini mengalami peningkatan 0,52 persen pada tahun 2006 menjadi 46,23 persen.
Kontribusi UKM dan Usaha Besar terhadap Pembentukan Investasi Nasional Tahun 2005 – 2006 (Menurut Harga Berlaku)
(Sumber: Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 - 2006)
Indikator selanjutnya yang dijadikan alat ukur kinerja UKM adalah nilai ekspor. Nilai ekspor yang disumbangkan UKM masih belum sebanding dengan nilai ekspor Usaha Besar di Indonesia.
Proporsi Kontribusi UKM dan Usaha Besar terhadap Pembentukan Nilai Ekspor Nasional (Menurut Harga Berlaku)
(Sumber: Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 - 2006)
UKM juga memberikan kontribusi pembentukan nilai ekspor nasional yang mengalami peningkatan sebesar 10,75 persen untuk periode tahun 2005 sampai dengan 2006.
Kontribusi UKM dan Usaha Besar terhadap Pembentukan Nilai Ekspor Nasional Tahun 2005 – 2006 (Menurut Harga Berlaku)
(Sumber: Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 - 2006)
Dari cakupan yang lebih kecil, data-data dari BPS Propinsi Jawa Barat (2006: 48) menunjukan adanya kesinambungan dengan peningkatan kinerja UKM pada skala Nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat juga mengalami peningkatan sebesar 21,65 persen (PDRB Tahun 2005 sebesar Rp. 389,67 triliun menjadi Rp. 473,56 triliun pada Tahun 2006). Dengan demikian UKM yang berasal dari propinsi Jawa Barat menyumbangkan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 14,19 persen. PDRB perkapita Jawa Barat juga mengalami peningkatan untuk periode 2005 sampai dengan 2006 sebesar 19,17 persen.
Berdasarkan tabel di atas, menunjukan adanya kesinambungan pertumbuhan PDRB Jawa Barat dengan PDRB Kota Bandung yang meningkat sebesar 26,01 persen selama periode 2005 sampai dengan 2006. Dengan demikian, Kota Bandung memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Jawa Barat sebesar 9,18 persen. Selain itu, PDRB Perkapita Kota Bandung juga mengalami peningkatan sebesar 12,09 persen.
Melihat berbagai potensi yang dimiliki UKM maka untuk membantu meningkatkan peran UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, perlu adanya dorongan yang berkesinambungan dari Pemerintah dan pihak-pihak yang peduli terhadap UKM untuk terus dapat memberdayakan UKM agar mampu bersaing dalam era globalisasi.
Pemerintah mendorong kinerja UKM. Hal ini diwujudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Inti dari peraturan ini adalah pemerintah mengakui dan mengupayakan pemberdayaan UKM. Hal ini terungkap dalam PP No. 32 bahwa, “Usaha Kecil merupakan bagian integral dari perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang penting dan strategik dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang kokoh, Usaha Kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang dan menjadi Usaha Menengah...”.
Menurut Biro Kredit Bank Indonesia (2006: 1) kendala-kendala yang dihadapi UKM tidak lepas dari persoalan dasar yaitu kelemahan internal usahanya sendiri (pelaku dan usahanya) dan kelemahan eksternal berupa hubungan dengan pelaku-pelaku lain yang terkait dalam usaha tersebut.
Kelemahan internal Usaha Kecil antara lain adalah kemampuan manajemen dan wirausaha yang lemah, teknis produksi dan kurangnya infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud meliputi akses terhadap sumber modal, pasar, informasi, teknologi, sarana dan prasarana.
Kelemahan eksternal yang dimaksud adalah terkait dengan pelaku-pelaku dalam lingkup usaha atau yang sering disebut hubungan hulu – hilir. Hubungan-hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara pelaku usaha dengan pelaku-pelaku lain yang ada dalam jalur produksi (misalnya bahan baku) dan pemasaran.
Program Kemitraan Telkom tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang, namun juga pemberian bantuan dalam bentuk lain salah satunya adalah pelatihan.
Berdasarkan pada data hasil survey Telkom Management Consulting Center (2007: 290) dengan objek penelitian 1.230 Mitra Binaan Telkom di seluruh Indonesia yang dipilih secara sampling, berhasil menemukan bahwa rangking kebutuhan pelatihan kewirausahaan menempati rangking pertama yang paling dibutuhkan Mitra Binaan. Secara regional, Mitra Binaan Divre III menunjukan bahwa pelatihan kewirausahaan menempati rangking kedua dalam pilihan rangking kebutuhan pelatihan responden. Hal tersebut ditunjukan pada tabel berikut ini:
Jenis Pelatihan yang Dibutuhkan Mitra Binaan CD Divre III pada Seluruh Sektor Bantuan Pinjaman
- Rangking
- Jenis Pelatihan
- Pembukuan
- Kewirausahaan
- Pemasaran
- Keterampilan Teknis
- Pengelolaan Tenaga Kerja
(Sumber: Survey Opini dan Performansi Mitra Binaan Telkom; 2007)
Pada hasil survey tersebut disebutkan bahwa pelatihan kewirausahaan menempati rangking kedua yang dibutuhkan oleh Mitra Binaan Telkom Divre III.
Dengan kata lain, ditemukannya gap antara jenis pelatihan yang dibutuhkan Mitra Binaan sektor industri di wilayah Kota Bandung dengan di wilayah Jawa Barat dan nasional. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Mitra Binaan Telkom Datel Bandung sektor industri merasa yakin dengan kemampuan kewirausahaan yang dimilikinya.
Untuk itu penulis memandang perlu adanya suatu kajian untuk menjawab pertanyaan,”Apakah kemampuan kewirausahaan yang dimiliki Mitra Binaan Telkom sektor industri di Bandung sudah mencukupi untuk meningkatkan kinerja usaha kecil yang dimilikinya?”
Dari pertanyaan tersebut di atas, menggugah rasa keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi.”Sebaiknya apa saja materi pelatihan kemampuan kewirausahaan yang diberikan Telkom terhadap Mitra Binaannya?”
Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di atas, penulis mencari model atau konsep teori yang sesuai untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Beberapa model atau konsep yang telah dikembangkan secara empirik untuk meneliti usaha kecil adalah sebagai berikut:
a. Smith’s and Milner’s (1984), Type of Entrepreneur. Model yang dikembangkan oleh Smith dan Milner meneliti kewirausahaan dari sudut pandang tipikal wirausahanya yang dikategorisasikan menjadi craftsman dan opportunistic.
b. Bygrave’s (1989), mengembangkanEntrepreneurial Process Model Adapted from Moore (1986). Bygrave yang mengadopsi Moore’s Model meneliti kewirausahaan dari sudut pandang personal, sociological, dan psychological.
c. Covin’s dan Slevin’s (1991), mengembangkanEntrepreneurship Model. Covin dan Slevin meneliti kewirausahaan dari sudut pandang behavioral yang dimilikinya. Faktor yang diteliti mencalup: concervative firm dan entrepreneurial behavioral.
d. Naffziger’s (1995), mengembangkanModel of Entrepreneurship Motivation. Naffziger meneliti kewirausahaan dari sudut pandang psychological yang dimilikinya mencakup: risk-taking propensity, locus of control, energy level, dan need for achievement.
e. Man’s dan Chan’s (2003), mengembangkanCompetitive Advantage in SME’s. Man dan Chan meneliti kewirausahaan dari sudut pandang kemampuan kewirausahaannya, yaitu: entrepreneurial competencies, competitive scope, dan organization capabiliies.
Sehingga model atau konsep teori yang dianggap mampu menjawab fenomena dan pertanyaan adalah model yang dikembangkan oleh Man dan Chan. Model yang dimaksud Man dan Chan (2003: 18) adalah sebagai berikut:
Man dan Chan Model
(Sumber: Competitive Advantage in SME’s)
Pendekatan yang diadopsi Man dan Chan (2002: 123) adalah fokus terhadap kondisi competitiveness yang dinamis dikaitkan terhadap entrepreneurial behavior and action. Faktor-faktor yang menciptakan small business enterprise competitivenessmenurut Man dan Chan adalah: entrepreneurial competencies, competitive scope dan organizational capabilities.
Dari Man’s dan Chan’s Model di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:
a. Seberapa besar pengaruh entrepreneurial competencies, competitive scopedan organization capabilities secara simultan terhadap kinerja usaha Mitra Binaan Telkom Datel Bandung sektor industri?
b. Seberapa besar pengaruh entrepreneurial competencies secara parsial terhadap kinerja usaha Mitra Binaan Telkom Datel Bandung sektor industri?
c. Seberapa besar pengaruh competitive scope secara parsial terhadap kinerja usaha Mitra Binaan Telkom Datel Bandung sektor industri?
d. Seberapa besar pengaruh organization capabilities secara parsial terhadap kinerja usaha Mitra Binaan Telkom Datel Bandung sektor industri?
Secara rinci tujuan penelitian yang diperoleh dari perumusan masalah adalah sebagai berikut:
a. Mendiagnosis Entrepreneurial Competencies, Competitive Scope dan Organization Capabilitiesberpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Usaha Kecil.
b. Mendiagnosis Entrepreneurial Competencies berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Usaha Kecil.
c. Mendiagnosis Competitive Scope berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Usaha Kecil.
d. Mendiagnosis Organization Capabilities berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Usaha Kecil.
Kegunaan yang dapat dimanfaatkan dari penelitian ini, adalah:
a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya, terutama penelitian-penelitian mengenai Entrepreneurship, Usaha Kecil dan Community Developmentdi Indonesia.
b. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu atau membina Mitra Binaan Telkom Unit Bisnis Community Development Datel Bandung.
Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Berdasarkan pada perumusan masalah yang menunjukan adanya ada gap antara pelatihan yang dibutuhkan Mitra Binaan CDDivre III dengan CD Datel Bandung. Fenomena yang dapat diambil adalah Mitra Binaan Telkom Datel Bandung sektor industri merasa sangat yakin dengan kemampuan kewirausahaan yang dimilikinya.
Berdasarkan paparan tersebut di atas, peneliti akan mencari tahu dan meneliti seberapa besar kemampuan kewirausahaan yang dimiliki Mitra Binaan Telkom Datel Bandung sektor industri dapat meningkatkan kinerja usaha kecil yang dimilikinya.
Untuk bisa menjawab fenomena tersebut dengan model yang dapat menilai kemampuan kewirausahaan dan kinerja usaha kecil sesuai paparan Man dan Chan, menghasilkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:
Kerangka Pemikiran
Hipotesis yang diajukan berdasarkan model yang dikembangkan Man dan Chan seperti terlihat pada variabel yang diteliti pada kerangka pemikiran. adalah sebagai berikut:
a. Variabel Entrepreneurial Competencies Competitive Scope dan Organization Capabilities secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Variabel Firm Performance.
b. Variabel Competitive Scopesecara parsial berpengaruh signifikan terhadap Variabel Firm Performance.
c. Variabel Entrepreneurial Competencies secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Variabel Competitive Scope.
d. Variabel Organization Capabilities secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Variabel Firm Performance.