Peran Kewirausahaan Dalam Ekonomi Indonesia
Di Era Reformasi saat ini kebijakan tentang Usaha Kecil dan Menengah masih sekedar lips service untuk meningkatkan popularitas politik. Hal ini terlihat berbagai slogan yang mengemukakan tentang arti penting UKM bagi perekonomian Indonesia dan issue UKM ini dipakai sebagai komoditas politik. Kebijakan tentang UKM justru melahirkan stigma tentang Pemerintah yang populis dalam rangka pro wong cilik yang berorientasi pada ekonomi rakyat (Ismalina, 2003).
Aspek Ekonomi Dalam Kewirausahaan
Dalam acara pelantikan dan seminar Majelis Daerah Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kebumen Sabtu 21 Februari 2004, Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bidang Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan UKM, Dr. Noer Sutrisno menyatakan bahwa saat ini Indonesia masih membutuhkan penambahan sekitar 20 juta unit usaha baru atau 20 juta wirausahawan baru. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sedang mengkaji hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Menurut AA Gym, pada dasarnya semua manusia mampu menciptakan kemampuan kewirausahaan karena pada diri manusia melekat modal perhitungan rugi/laba. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan apapun.
Kebijakan pemerintah yang mendorong daya saing usaha dan berpihak pada UKM.
Rasio Unit Usaha Tak Sebanding Jumlah Penduduk
Jakarta, Kompas – Unit usaha yang beroperasi saat ini belum sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah. Rasio ideal di Indonesia, satu unit usaha setiap 70 penduduk belum terpenuhi khususnya sector industri di luar industri pengolahan.
Deputi Pengkajian dan Sumber Daya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementrian Koperasi dan UKM – Noer Soetrisno di Jakarta, Rabu (17/11) mengatakan saat ini ada sekitar 2,8 juta industri pengolahan.
Namun, jumlah itu belum sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah. Padahal, di negara-negara yang tidak mengalami masalah dalam liberalisasi perdagangan, seperti Korea, Taiwan dan Thailand, rasio antara unit usaha dan jumlah penduduk 1:20.
Sementara di Indonesia menurut data tahun 2002, rasio antara unit usaha dan jumlah penduduk adalah 1:83. Rasio ini lebih buruk dibandingkan dengan rasio beberapa negara tetangga seperti Filipina, yaitu 1:20.
Bahkan kata Noer Soetrisno, di China secara keseluruhan memang besar jumlahnya. Namun, jika dilihat per wilayah rasio antara unit usaha dan jumlah penduduk sama seperti Negara-negara yang tidak mengalami masalah dengan liberalisasi.
Menurut dia, untuk memenuhi rasio ideal tersebut, pemerintah perlu memantapkan pertumbuhan industri pengolahan. Salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, adalah dengan membuat kebijakan yang jelas dan tidak tumpang tindih.
“Kebijakan harus digarap secara bersama-samapemerintah dengan pelaku usaha di seluruh sector. Sebab, jika pemerintah membuat sendiri kebijakan, jika timbul masalah sulit bagi pemerintah untuk mengatasinya,” katanya.
Apalagi berdasarkan perkiraan, untuk memenuhi rasio ideal di Indonesia, dibutuhkan sekitar satu juta unit usaha baru setiap tahun. Akibatnya, jika hal ini telah dilakukan sejak tahun 2000, maka tahun 2020 diperkirakan sudah akan tercipta 20 juta unit usaha baru.
Untuk mendukung pertumbuhan industri pengolahan, dalam lima tahun terakhir setidaknya dibutuhkan sekitar 300 inkubator bisnis. Inkubator ini untuk mengembangkan industri pengolahan dan sumber daya alam serta teknologi yang mendukung industri serta industri informasi.
Menurut Noer Soetrisno, keberadaan industri pengolahan di luar sector pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah yang tinggi. “Jika terlalu banyak unit usaha di sector pertanian, maka sulit bagi produk-produk Indonesia bersaing karena nilai tambahnya yang relative rendah”, ujarnya. (ETA).
Peran Sektor Perbankan Dalam Membantu UMKM
Himbauan dari PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, agar perbankan Malaysia hendaknya tidak memikirkan keuntungan jangka pendek, namun harus mengerahkan segala sumberdaya yang ada di perbankan untuk mencapai keuntungan jangka panjang. Yang dimaksud keuntungan jangka panjang adalah perbankan harus selalu mendukung tujuan strategis pemerintah, yaitu perluasan bisnis, menumbuhkan kewirausahaan dan ikut menciptakan lapangan kerja.
Perbankan Indonesia yang peduli pada pertumbuhan KUK adalah Bank BUMN, sedangkan bank asing stagnan mengucurkan dana untuk KUK. Kenaikan sebesar Rp 13,14 trilyun , Rp 9,23 trilyun (70,2%) dikucurkan oleh bank BUMN. Secara histories, bank BUMN selain mencari keuntungan juga mengemban misi pemerintah (Ryan Kiryanto).
Jean Baptiste Say (1767-1832) ekonom aliran klasik dari Perancis yang mengarang buku berjudul Traite d’economie politique edisi pertama terbit th 1803, edisi 2 th 1814. Terkenal dengan hukum say yaitu penawaran akan menciptakan penawarannya sendiri (supply creates its own demand).
Artikel di Kedaulatan Rakyat 17 Oktober yang berjudul “Data dan Permasalahan Pengangguran” cukup menggelitik untuk dikaji lebih jauh. Permasalahan pengangguran menjadi permasalahan sosial yang cukup merepotkan pemerintah Indonesia. Dalam artikel tersebut dipermasalahkan mengenai tidak tersedianya database yang akurat mengenai pengangguran di Indonesia.
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia relatif cukup tinggi pada dua dekade terakhir. Data dari Simanjutak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 mengatakan bahwa, pada periode tahun 1961-1971 penduduk Indonesia telah bertambah dengan angka pertumbuhan sekitar 2,1 persen pertahun, dan pertumbuhan terus meninggi pada periode tahun 1971-1980 menjadi 2,3 persen per tahun. Pada periode tahun 1980-1990 laju pertumbuhan penduduk Indonesia sedikit menurun menjadi dua persen pertahun dan terus menurun menjadi 1,7 persen pertahun pada periode 1990-1995. Penurunan pertumbuhan penduduk Indonesia terus berlanjut menjadi sebesar 1,5 persen pertahun pada periode tahun 1990-2000. Meskipun sejak dekade tahun 1990-an, persentase pertumbuhan penduduk Indonesia terus menurun, namun secara absolut jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dari 180 juta orang pada tahun 1990 menjadi sekitar 210 juta pada tahun 2000, dan diproyeksikan akan menjadi sekitar 260 juta orang pada tahun 2020. Seiring dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat sepanjang tahun, konsekuensi logis yang terjadi adalah angka pertumbuhan kerja pun bertambah yaitu tujuh puluh tujuh juta orang pada tahun 1990 menjadi sekitar sembilan puluh enam juta pada tahun 2000, dan diperkirakan akan terus bertambah mencapai 146.000.000 pada tahun 2020.
Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia tidak serta merta diikuti oleh pendayagunaan tenaga kerja secara optimal. Dalam tahun 2002 jumlah penduduk Indonesia mencapai 210 juta orang, dari jumlah tersebut ada sekitar 141,2 orang berumur lima belas tahun keatas yang merupakan tenaga kerja. Dari penduduk yang berumur lima belas tahun keatas tersebut, hanya 95,65 juta orang yang memasuki pasar kerja, baik mereka yang sedang kerja, maupun mereka yang sedang mencari kerja. Selanjutnya diantara para pekerja tersebut ada sekitar 30,7 juta orang (32,1%) yang dikategorikan sebagai setengah penganggur (bekerja tiga puluh lima jam perminggu) dan ada sekitar 6,1 persen dari angkatan kerja yang sedang mencari kerja (Simanjutak 2003:9). Rendahnya tingkat pendayagunaan tenaga kerja Indonesia ini tercermin dari kecilnya proporsi penduduk yang bekerja, tingkat pengangguran yang rendah dan setengah penganggur yang rendah serta tingkat produktivitas dan penghasilan keluarga yang rendah.
Pada saat ini sistem pasar kerja masih belum mampu mendekteksi dan menyajikan informasi yang beragam mengenai pencari kerja dan lowongan kerja. Sementara perkembangan pasar kerja tergantung sangat tergantung sekali pada perkembangan yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, seperti kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang tersedia.
Keberadaan bursa kerja, baik swasta maupun pemerintah telah tersebar luas, namun pelayanan yang diberikan oleh bursa kerja kepada pengguna masih bersifat manual, belum terintegrasi dan terkoordinasi antar bursa kerja yang ada. Akibatnya, informasi yang disajikan oleh bursa kerja selalu tertinggal dengan perkembangan tuntutan pengguna tenaga kerja. Oleh sebab itu, informasi yang disajikan oleh bursa kerja haruslah diperbaharui atau ditingkatkan sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja yang terus berkembang.
Pemerintah sangat berkepentingan dalam masalah informasi pasar kerja ini karena berkaitan dengan penyusunan perencanaan tenaga kerja sebagi dasar acuan penyusunan kebijakan, strategi serta pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan nasional, baik perencanaan tenaga kerja mikro maupun perencanaan lembaga kerja makro. Perencanaan tenaga kerja makro dimaksudkan adalah menjamin pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial serta membuka kesempatan kerja produktif seluas-luasnya baik secara nasional maupun diseluruh daerah. Sedangkan perencanaan pembangunan tenaga kerja secara mikro dimaksud adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas perusahaan, instansi atau unit yang bersangkutan.
Berkenaan dengan penyusunan perencanaan tenaga kerja tersebut maka dibutuhkan informasi ketenagakerjaan yang meliputi penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja ini dapat diperolah dari dua sisi yaitu supply dan demand. Dari sisi supply,informasi tentang jumlah serta kualitas tenaga kerja, jenis ketrampilan, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya dapat diperoleh antara lain dari Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pendidikan, lembaga pelatihan. Sedangkan dari sisi demand, dapat dihimpun informasi tentang kebutuhan latihan, upah, keselamatan kerja, kualifikasi tenaga kerja, jenis serta bentuk pekerjaan, dan semua informasi ini dapat diperoleh dari perusahaan, instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta.
Berbagai anggapan atau pendapat dilontarkan atas terjadinya pengangguran terdidik ini. Ada pendapat mengatakan bahwa terjadinya pengangguran terdidik ini disebabkan karena belum pulihnya perekonomian dari krisis yang terjadi tahun 1997. Pendapat lain mengatakan bahwa para penganggur terdidik tersebut dididik di perguruan tinggi bukan-untuk siap bekerja, dan yang lain mengatakan keluarga mereka masih cukup mampu menanggung biaya hidup mereka, dan lainnya mengatakan bahwa angkatan kerja yang berpendidikan terlau memilah–milah pekerjaan.
Adapun pendapat diatas tentang terjadinya kasus pengangguran terdidik tersebut, masalah ini sangat merisaukan dan mengkhawatirkan, karena dapat menimbulkan ekses negatif, seperti situasi keamanan yang bisa semakin memburuk, ketidakpercayaan atas signifikansi pendidikan tinggi dengan mudahnya untuk mendapat pekerjaan, maupun bisa terjadinya kasus-kasus sosial seperti kurang percaya diri, yang akan berakibat terjadinya kasus bunuh diri.
Oleh sebab itu, masalah pengangguran terdidik ini perlu ditangani secara serius. Kerjasama antar pihak perlu diciptakan dan menjadi komitmen nasional untuk memecahkan masalah tersebut tidak cepat-cepat diperhatikan dengan menciptakan tindakan konkrit, maka dapat diramalkan kemungkinan akan terjadi kasus sosial yang amat membahayakan.
Dalam rangka pemecahan masalah tersebut, salah satu hal penting perlu diperhatikan adalah menyangkut data informasi tentang penganggur terdidik secara riil di lapangan baik mengenai kondisinya, karakteristiknya maupun alasan-alasan mengapa pengangur terdidik ini tidak mendapatkan pekerjaan.
Berkaitan dengan itulah Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi melaksanakan suatu Survei dan Analisis Karakteristik Penganggur Terdidik dengan bekerjasama dengan perusahan, instansi, lembaga, organisasi dsb, diharapkan melalui kegiatan ini maka akan terungkap kondisi dan penyebab penganggur terdidik tidak mendapatkan pekerjaan, dan sekaligus merekomendasikan berupa program aksi untuk pemecahan masalah tersebut melalui media internet dengan membuka layanan Bursa Kerja On Line.
Kegiatan ini dilaksanakan dan dilatarbelakangi dengan semakin besarnya jumlah pengangguran terdidik seperti telah dikemukakan diatas. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, maka akan tercapai tujuan yaitu:
- Tersedianya karakteristik penganggur terdidik.
- Akan terungkap penyebab terjadinya penganggur terdidik, baik yang disebabkan alasan ekonomi maupun alasan sosial.
- Dari hasil analisis data dan informasi yang akan dilaksanakan akan dapat diusulkan rekomendasi pemecahan masalah penganggur terdidik tersebut, untuk bebagai pihak seperti lembaga pendidikan tinggi.
Penganggur terdidik biasanya bisa dikatakan sebagai manusia modern. Aktifitas manusia modern tidak pernah lepas dari pencarian penuangan informasi, gagasan atau ide. Secara ekstrim kehidupan manusia modern tidak bisa lepas dari adanya proses komunikasi, dan internet merupakan salah satu media komunikasi modern yang berkembang dan mudah diakses. Manusia modern sendiri terpengaruh dan terikat oleh berkembangnya teknologi komunikasi ini. Disinilah internet merupakan media yang menyajikan berbagai ragam informasi yang dibutuhkan dan berdampak luas pada pola perkembangan kehidupan manusia itu sendiri.
Dalam perkembangannya, internet selalu dikaitkan dengan kehidupan sosial manusianya, dalam hal ini kondisi sosial lingkungan masyarakat baik itu perubahan terencana maupun-perubahan akibat pengaruh budaya, mengingat apabila dicermati internet sangat mempengaruhi pola perubahan sosial tertentu dalam kehidupan manusia. Dan jika dicermati akan terlihat bahwa komunikasi dengan internet pada hakekatnya merupakan dasar eksistensi suatu masyarakat dan sekaligus menentukan pola struktur masyarakat itu.
Kenyataan telah membuktikan bahwa kegiatan komunikasi selalu meningkat dan arus informasi terus mengalir baik melalui surat kabar, majalah, radio, maupun siaran televisi dan yang sedang berkembang saat ini adalah internet. Kesemuanya telah menjadi kebutuhan dan bagian kehidupan manusia dewasa ini. Untuk dapat hidup efektif orang harus hidup dengan cukup informasi. Dengan demikian maka komunikasi dan pengawasan merupakan bagian hakiki manusia, sebagaimana manusia merupakan bagian dari masyarakat.
Upaya dari cybernet sendiri dikenal adanya beberapa unsur, diantaranya unsur berita, yakni aktualitas (kehangatan berita), sehingga penonjolan berita yang aktual memang benar-benar perlu. Unsur-unsur penonjolan yang dimiliki dalam dunia cyber dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama : hal-hal yang bersifat rutin dan teratur, hal-hal yang berkaitan dengan indikasi ketertiban dan struktur, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenetralan dan kebergolongan. Pemunculan berita yang selalu di upload sehingga informasi yang ditampilkan tidak bersifat basi.
Oleh karena itu Depnakertrans untuk menyajikan informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat secara khusus adalah sasaran yang dituju Bursa Kerja Online adalah para penganggur terdidik. Dianggap penganggur terdidik mampu mengakses berita-berita bursa kerja yang ditampilkan di Bursa kerja Online. Bursa kerja Online yang memuat info-info yang mengandung informasi tentang pekerjaan yang dibutuhkan oleh penganggur terdidik. Berkaitan dengan informasi yang ada di Bursa kerja Online merupakan hasil kerja sama antara instansi-instansi, perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja bekerja sama atau dengan kata lain dikelola oleh Depnakertrans sebagai program pemecahan penganggur terdidik. Sama seperti ketika seseorang menbaca koran, di internet kegiatan menggunakan internet bias juga dikatakan dengan online yang artinya sedang menggunakan jariangan atau terhubung dalam jaringan.
Melihat perkembangan akhir-akhir ini informasi-informasi bursa kerja Online menjadi primadona. Karena satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung dan saling bisa berkomunikasi. Komunikasi antar sistem ini mengunakan jalur komunikasi dua arah yang berfungsi agar pertukaran data dapat dilakukan dengan cepat, sekalipun untuk beberapa kasus feedback-nya tertunda, namun tetap bisa dikatakan sebagai bentuk komunikasi dua arah.
Kehadirannya dengan informasi-informasi bursa tenaga kerja selalu dinanti-nanti para penganggur terdidik yang memang berminat mencari informasi pekerjaan. Informasi mengenai lowongan pekerjaan menjadi berita bagian berita yang sangat penting bagi para pengangguran khususnya para penganggur terdidik.
Dengan adanya layanan cybernet yang menyajikan porsi khusus bagi para pencari kerja terdidik menunjukakn bahwa banyak hal yang dapat dilakukan oleh para pencari kerja terdidik mencari solusi untuk memdapatkan pekerjaan melalui internet “Bursa keja On Line”. Depnakertrans tentunya membutuhkan strategi untuk layanan Bursa Kerja On Line nya untuk dapat menyampaikan informasi-informasi kepada penganggur terdidik. Seperti yang disampaikan oleh Rogers dan Shoemaker (dalam Hanafi, Abdillah, 1986), bahwa dalam sebuah komunikasi inovasi atau komunikasi pembaharuan yang lebih lanjut disebut sebagai difusi akan sangat memerlukan perencanaan dan strategi operasionalnya.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: “Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat (pengangguran tenaga kerja terdidik) yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pusat pada program bursa kerja online?”
Media on line adalah suatu system yang terdiri dari berbagai perangkat yang saling terhubung satu dengan lainnya, terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh computer.
Media on line dihubungkan dalam jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya yang saling terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi. mendukung kegiatan-kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia. Bursa kerja on line dimaksudkan untuk memfasilitasi para pencari kerja dan pengguna tenaga kerja lebih mudah mengetahui keberadaan masing-masing dan sekaligus memfasilitasi proses hubungan langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja. Bursa kerja onl line akan dikembangkan terus untuk tercapainya kepuasan publik, dalam susunan pencari kerja dan pengguna tenaga kerja (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, 2003).
Strategi komunikasi media on line dapat diterjemahkan sebagai sebuah pola atau perencanaan yang menggabungkan tujuan organisasi, kebijakan-kebijakan dan rangkaian aksi yang terpadu. Dari pandangan tersebut memiliki dua makna strategi yakni strategi yang dimaknai sebagai sebuah perencanaan dan strategi dalam sebuah pola..
Tujuan utama organisasi adalah sebuah perencanaan yang mampu mengatur aspek-aspek organisasi, pengevaluasian, dan pelaksanaan dari berbagai kebijakan yang mendorong atau justru membatasi gerak organisasi sehingga Rangkaian aktifitas atau program kerja yang mendorong terwujudnya tujuan organisasi yang telah ditentukan dalam berbagai keterbatasan dapat tercapai (Pace dan Faules, 2000).
Menurut Cutlip, Center & Broom, strategi adalah : Strategy can be defined as the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals (Cutlip, Center & Broom, 1994:346).
Sebuah strategi yang terencana dengan baik mampu menyusun dan mengatur sumber-sumber organisasi dalam sebuah hasil yang unik dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama berdasarkan pada kemampuan dan kelemahan-internal, mengantisipasi perubahan lingkungan dan tindakan yang dilakukan rival atau lawan. Strategi yang baik mempertimbangkan tiga hal :
- Lingkungan internal organisasi, yang meliputi kemampuan dan kelemahan organisasi;
- lingkungan ekternal organisasi yang sewaktu-waktu dapat berubah;
- berbagai aksi yang dilakukan oleh pesaingnya, ataupun secara umum dapat dijelaskan sebagai segala kondisi yang menjadi peluang dan ancaman bagi lembaga atau organisasi yang bersangkutan.
Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk menapai suatu tujuan. Strategi mengandung pengertian seluruh keputusan kondisional tentang upaya yang sunguh-sungguh dalam penapaian suatu tujuan sebuah organisasi yang telah direnanakan sebelumnya dengan jalan melihat kemampuan dan kelemahan lembaga,factor lingkungan, dan hal-hal lain yang dirasakan anaman bagi sebuah organisasi atau lembaga yang didefinikan sebagai seluruh keputusan kondisional tentang berbagai upaya dalam bidang komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga agar lebih efektif, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, kondisi lingkungan dan segala hal yang dirasakan menjadi peluang dan ancaman bagi organisasi atau lembaga yang bersangkutan
Sedangkan kegiatan strategi komunikasi media on line meliputi perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi yang menyatu dengan kegiatan menejemen. Di dalam penerapannya, strategi komunikasi dapat berbeda-beda dan bahkan berubah dalam setiap kondisi dan situasi. Seperti yang disampaikan Onong Effendy bahwa untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi media on line harus dapat menunjukkan bagaiman operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bawa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi. (Effendy, 1993:29)
Ada empat tahapan yang pada umumnya digunakan dalam menyusun strategi komunikasi, yaitu menemukan fakta (fact finding), perencanaan (planning), komunikasi (communication) dan evaluasi (evaluating). Empat tahapan ini adalah sebuah langkah yang seharusnya dilakukan secara berurutan.
Menurut Cultip dan Center (1994:339) untuk langkah sebagai acuan untuk pelaksanaan program, sebagai berikut:
Penelitian (Fact Finding)
Dalam tahap ini penelitian yang berkaitan dengan opini, sikap dan reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan aksi dan kebijakan suatu organisasi. Kemudian melakukan pengevaluasian dari fakta-fakta, dan informasi yang masuk untuk menentukan keputusan berikutnya. Pada tahap ini akan menetakan suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi, yaitu what’s our problem? (Apa yang menjadi problem kita)
Perencanaan dan mengambilan keputusan (Planning-Decisions)
Tahap ini memberi sikap, opini, ide-ide dan reaksi yang berkaitan dedngan kebikasaaan serta termasuk menetapkan program kerja organisasi yang sejalan dengan kepentingan: Here’s what we do? ( Apa yang mesti dikerjakan)
Mengkomunikasikan dan pelaksanaan (communication-action)
Tahap ini adalah menjelaskan dan sekaligus mendramatisir informasi mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga mampu menimbulkan kesan-kesan yang secara efektif untuk dapat mempengaruhi bagi pihak-pihak yang dianggap penting dan berpotensi dalam upaya memberikan dukungan sepenuhnya: Here’s what we did and why? ( Apa yang telah kita lakukan dan mengapa begitu).
Mengevaluasi (Evaluation)
Pada tahap ini, diadakan penelitian terhadap penelitian terhadap hasil-hasil dari program-program kerja atau aktifitas lainnya yang telah dilaksanakan, serta keefektifitasan dari teknik-teknik manajemen, dan komunikasi yang telah dipergunakan: How did we? (Bagaimana kita telah melakukan).
Sebelum menguraikan masalah strategi yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pusat pada program bursa kerja online, terlebih dahulu akan dideskripsikan mengenai permasalahan sumber daya manusia dilihat dari angkatan kerja di Indonesia
Sejak tahun 2001 BPS melakukan perluasan definisi pengangguran terbuka yang terdiri atas mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Akibat perluasan konsep ini, maka jumlah penganggur terbuka tahun 2002 meningkat cukup tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 8,01 juta orang pada tahun 2001 meningkat menjadi 9,13 juta orang pada tahun 2002 (BPS, Keadaan Angkatan Kerja 2001 – 2002). Dari keseluruhan pengangguran tersebut, penganggur terdidik jumlahnya relatif besar.
Masalah pengangguran terbuka (open unemployment) khususnya penganggur terdidik (pendidikan SLTA ke atas) saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan. Setiap tahun jumlah penganggur terdidik ini semakin bertambah. Pada tahun 2001 – 2002 jumlah penganggur terdidik telah bertambah sebanyak 0,36 juta orang yaitu dari 3,39 juta orang tahun 2001 menjadi 2,76 juta orang pada tahun 2002. bahkan mereka yang telah berpendidikan diploma dan universitas, pertambahannya cukup banyak yaitu 60 ribu orang (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, 2003).
Kualitas angkatan kerja di Indonesia bila dilihat dari segi pendidikan yang ditamatkan relatif masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingginya proporsi angkatan kerja yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah. Proporsi angkatan kerja yang berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah cukup tinggi yaitu 59,71 persen atau 56,65 juta orang pada tahun 1999. Proporsi angkatan kerja yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar tersebut diperkirakan turun hingga 44,41 persen atau 49,69 juta orang pada tahun 2005. Sementara itu angkatan kerja yang berpendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas yang proporsinya juga relatif besar mengalami peningkatan dari 20,09 persen atau 19,06 juta pada tahun 1999 diperkirakan meningkat menjadi 26,93 persen atau 30,14 juta orang pada tahun 2005.
Perkembangan kesempatan kerja dari tahun 1999 hingga tahun 2005 diperkirakan mengalami peningkatan, di mana tahun 1999 sebanyak 88,91 juta orang meningkat menjadi 106,86 juta orang pada tahun 2005. Pada tabel 3 ditunjukkan gambaran banyaknya kebutuhan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Akademi meningkat cukup tajam dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain, pada tahun 1999 sebesar 3,43 persen atau 3,05 juta orang, pada tahun 2005 meningkat menjadi 7,98 persen atau 8,52 juta orang. Kebutuhan pekerja yang berpendidikan SD ke bawah menurun dari 60,83 persen atau 54,08 juta orang menjadi 45,14 persen atau 48,24 orang pada tahun 2005. Kebutuhan tenaga kerja lulusan universitas meningkat dari 2,50 persen atau 2,22 juta pada tahun 1999 menjadi 4,8 persen atau 5,13 juta orang. Kebutuhan tenaga kerja lulusan SLTA meningkat dari 19, 40 persen atau 17,25 juta orang menjadi 26,36 persen atau 28,16 juta orang dan lulusan SLTP meningkat dari 13,85 persen atau 12,31 juta orang pada tahun 1999 menjadi 15,73 persen atau 16,81 juta orang.
Dari data pada tabel-tabel di atas terlihat bahwa angka pengangguran terdidik (pendidikan SLTA ke atas) jumlahnya relatif besar dan dari tahun ke tahun selalu meningkat jumlahnya. Tingginya angka pengangguran terdidik ini jika tidak dapat segera diatasi dapat menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks dan dapat menimbulkan ekses negatif, misalnya situasi keamanan yang bisa semakin memburuk, ketidakpercayaan atas pendidikan tinggi, dan sebagainya.
Karakteristik penganggur terdidik sangat berbeda dengan karakteristik penganggur tidak terdidik. Pengangguran terdidik diakui memiliki kemampuan intelektual yang lebih berkembang, memiliki ekspektasi, aspirasi yang relatif lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena mereka secara akademis telah memiliki pengetahuan (knowledge), nilai (values) serta perilaku (behavior) untuk menyalurkan minat bakat, dengan bekal aktivitas organisasi di dalam maupun di luar kampus.
Sebagai upaya mengentaskan masalah penganggur terdidik ini maka strategi yang dikembangkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
Strategi Pengembangan Ekonomi Makro
Dana investasi
Strategi pembangunan dirancang melalui pertumbuhan ekonomi dengan didukung oleh dana investasi yang cukup. Dengan adanya investasi maka kehidupan usaha akan berkembang sehingga dapat meningkatkan penggunaan tenaga kerja.
Pengembangan industri keunggulan
Peluang usaha tidak selalu berpihak kepada skala usaha besar tetapi membuka peluang untuk memberikan perhatian kepada usaha skala kecil dan menengah. Usaha skala kecil dan menengah akan lebih membuat pemerataan kesempatan berusaha dan dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak.
Strategi pengembangan sumber daya manusia
1) Reformasi kurikulum Pendidikan Tinggi.
2) Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan keberhasilan kerja.
3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.
4) Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
Program-program
1) Pemetaan potensi ekonomi Kabupaten/Kota
2) Pemagangan
3) Pengembangan kewirausahaan
4) Bantuan modal usaha
5) Reformasi kurikulum pendidikan tinggi
6) Pengenalan ethos kerja
7) Pengembangan standar kompetensi kerja
8) Koordinasi antara berbagai departemen yang berbeda
9) Bursa tenaga kerja
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyadari bahwa di era globalisasi ini kemajuan teknologi informasi sangat pesat, sehingga Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan memerlukan informasi ketenagakerjaan yang handal. Informasi tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional maupun untuk proses pengambilan keputusan dengan tepat dan cepat, serta untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di bidang ketenagakerjaan.
Berdasarkan identifikasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk mewujudkan sistem informasi ketenagakerjaan yang handal, pembangunan sistem informasi ketenagakerjaan dikembangkan melalui lima pilar utama yaitu:
a. Pengembangan kebijakan dan peraturan perundangan sistem informasi ketenagakerjaan.
b. Pembangunan infrastruktur dan jaringan sistem informasi ketenagakerjaan
c. Pengembangan kualitas sumber daya manusia pengelola sistem informasi ketenagakerjaan
d. Pengembangan aplikasi, dan
e. Pengelolaan sistem informasi ketenagakerjaan.
Dengan landasan lima pilar tersebut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan. Sistem informasi ketenagakerjaan yang telah dikembangkan sampai saat ini difokuskan kepada dua sasaran. Pertama, adalah sistem informasi manajemen yang ditujukan untuk menyediakan informasi yang memadai bagi pimpinan Departemen sebagai bahan dalam perumusan dan pengambilan keputusan/kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Kedua, adalah sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat (public service).
Manajemen sistem informasi untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan serta pelayanan informasi kepada masyarakat dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan yang dikembangkan meliputi: penyusunan kebijakan internal dalam penggunaan teknologi informasi, pengembangan infrastruktur, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, pengembangan aplikasi, manajemen data, modeling, analisis statistik, perencanaan, penyusunan data base dan konsolidasi data. Produk informasi yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat dibangun melalui website yang dapat diakses langsung melalui internet oleh masyarakat.
Setelah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi meluncurkan situs http://www.nakertrans.go.id, yang di dalamnya terdapat informasi bursa kerja, para pencari kerja lebih mudah mendapatkan informasi dari pemerintah mengenai lowongan pekerjaan. Perkembangan lebih lanjut adalah pencari kerja dan pengusaha juga dapat melakukan komunikasi interaktif melalui bursa kerja online di internet. Bursa kerja di internet merupakan solusi yang paling tepat, oleh sebab itu Bursa Kerja Online sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan informasi ketenagakerjaan dan menjadi sarana untuk mengambil keputusan/kebijakan bagi pemerintah, sehingga pada tanggal 28 Januari 2004, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri telah meresmikan Bursa Kerja Online (BKL) Nasional. Layanan Bursa Kerja Online diselenggarakan di 2 pusat layanan, yaitu di Kantor Depnakertrans Jl. Gatot Subroto 51 Jakarta Selatan dan Jl. MT. Haryono 52 Jakarta Selatan (Kantor Badan Pelatihan dan Produktivitas).
BKL adalah sarana (media) yang berisi mekanisme untuk mempertemukan pencari kerja dengan pekerjaan yang diinginkan dan pengusaha dengan tenaga kerja yang dibutuhkan secara cepat dan tepat, dengan basis teknologi informasi (internet).
BKL merupakan aplikasi yang dibangun dengan basis website dengan memanfaatkan jaringan internet, website ini berisi informasi yang berguna bagi pencari kerja dan pengusaha:
a. Pendaftaran pencari kerja
b. Lowongan kerja
c. Profil pencari kerja dan lowongan kerja
d. Mencari lowongan kerja dari database yang tersedia
e. Kategori pekerjaan/syarat jabatan
f. Berita ketenagakerjaan
g. Banner/iklan
h. Manajemen administrasi (Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi; Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2004).